manadoterkini.com, AMURANG – Kebijakan Pemerintah Pusat mengalihkan status SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi, ditindaklanjuti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel.
“Kami telah siap untuk melakukan serah terima data guru SMA dan SMK Minsel kepada Pemprov dalam hal ini Diknas Provinsi Sulut. Kebijakan ini pun didasarkan pada peraturan petunjuk teknis peralihan status guru menjadi PNS provinsi Kepala BKN No 1 Tahun 2016 secara jelas sudah diatur mekanisme peralihannya termasuk pengangaran gaji dan tunjangannya dilakukan per 1 Januari 2016,” ujar Kepala Dikpora Minsel Ollyvia Lumi SSTP melalui Sekertaris Dikpora Minsel Joike Tangkere kepada manadoterkini.com, seraya mengatakan kalau penyerahan semua data tinggal menunggu petunjuk resmi dari pihak Provinsi.
Lebih lanjut saat ditanya apakah kebijakan tersebut akan mempengaruhi proses belajar mengajar di Minsel, Tangkere menegaskan bahwa, hal tersebut tidak akan mempengaruhi, karena hanya statusnya yang beralih tetapi tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru tetap seperti biasa, termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sudah ditata dalam APBD Provinsi.
“Untuk proses pengalihannya sebenarnya sudah berjalan, karena permintaan data data awal sudah kita serahkan sejak beberapa waktu lalu namun untuk lebih lanjutnya kita masih menunggu petunjuk dari Diknas Provinsi,” jelasnya.
Dan ketika ditanya tentang hal positif, menurut Dia mengatakan, kalau pastinya ada peningkatan pembangunan sekolah karena keadaan ataupun situasi sekolah langsung dipantau Diknas Provinsi.
“Jika status sekolahnya juga sudah menjadi milik pemerintah provinsi, pastinya akan cepat berkembang karena penganggaran melalui APBD provinsi yang cukup besar. itu barangkali sisi positif lainnya bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah,” tandasnya.(dav)
