manadoterkini.com, SULUT – Pendapat akhir fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Sulut 2017, tidak dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut. Hal tersebut membuat kekecewaan dari Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan.
Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan, Felly Runtuwene pun mengakui kekecewaannya. Jika pendapat fraksi hanya diserahkan saja tanpa dibacakan dalam Paripurna.
“Pendapat fraksi hanya diserahkan sudah membudaya. Padahal jika dibacakan dalam rapat Paripurna, maka rakyat akan tahu sikap politik anggota dewan. Dan apa-apa saja yang sudah kita perjuangkan ketika pembahasan RAPBD 2017,” ungkap anggota Komisi III ini.
Lanjutnya, pendapat umum maupun pendapat akhir Fraksi hanya diserahkan tanpa dibacakan dalam rapat Paripurna, sering membuat masyarakat bahkan anggota DPRD Sulut kecewa.
Pasalnya, dengan membacakan hasil pendapat akhir dari 6 Fraksi di dalam Paripurna, masyarakat pun akan mendengarkan langsung wakil rakyat dalam memperjuangan aspirasi.
Hanya saja dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Rabu (23/11) Legislator dari dapil Minsel-Mitra ini tidak bisa hadir karena sedang mendampingi orang tua yang lagi sakit.
Runtuwene yang dikenal sebagai salah satu anggota dewan paling kritis dalam pembahasan, mengakui setelah mencermati substansi RAPBD tahun anggaran 2017, pihaknya menitipkan sejumlah catatan kritis yang harusnya diketahui pemerintah.
Diantaranya, Fraksi NRK mengingatkan Pemprov soal jumlah tenaga harian lepas (THL) yang mencapai 2.242 orang.
“Memang Perekrutan THL adalah wujud perhatian Pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan orang-orang terbaik di daerah ini. Namun dari hasil pembahasan malah tidak sinkron dengan data BKD. Jadi kami minta BKD harus melakukan pengawasan dan verifikasi ulang terhadap THL yang dipekerjakan oleh SKPD,” tegas Runtuwene.
Dia pun mempertegas jika dilakukan verifikasi maka anggaran yang digunakan tidak terbuang sia-sia, karena masih banyak program-program publik yang tidak mendapatkan alokasi di APBD 2017.
Dalam pendapat akhir FRNK juga menyorot prosentasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang pada tahun anggaran 2017 mencapai lebih dari 62 persen.
Sementara belanja langsung yang notabene adalah untuk publik hanya berkisar 38 persen. FRNK juga mencermati belanja ATK dan makan minum mendominasi di hampir seluruh SKPD.
“Kami sangat miris jika anggaran publik harus ikat pinggang, lalu anggaran seperti ATK, makan minum hingga agenda-agenda yang bersifat seremonial mendapat tempat terbaik di APBD,” ungkap Wakil Rakyat dari partai Nasdem ini, sembari berharap setiap pendapat umum Fraksi maupun pendapat akhir haruslah dibacakan.
”Jangan hanya alasan waktu dari beberapa pihak, apa yang seharusnya diketahui masyarakat malah tersimpan rapi dalam map,” pungkas Runtuwene.(tim)
