Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Bitung

Bogar Minta MaMa Tempatkan Warga Nusa Utara Untuk Jabatan Sekot

×

Bogar Minta MaMa Tempatkan Warga Nusa Utara Untuk Jabatan Sekot

Sebarkan artikel ini

Pdt Herman Bogarmanadoterkini.com, BITUNG – Minimnya keterwakilan keturunan warga Nusa Utara yang ada di Kota Bitung dalam jabatan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung ‎di bawah kepemimpinan Walikota Maximiliaan Lomban, SE MSI dan Wakil Walikota Ir Maurits Mantiri menimbulkan polemik tersendiri.‎

Pdt Herman Bogar selaku Sekretaris Majelis Adat Ikatan Kerukunan Sangihe Sitaro Talaud (IKSSAT) Kota Bitung mengungkapkan bahwa seharusnya dalam struktur Pemkot Bitung ada perimbangan keterwakilan keturunan warga Nusa Utara.

“Ini bukan bermaksud mengangkat isu Etnis. Tetapi warga Nusa Utara di Kota Bitung merupakan Etnis terbesar, jadi wajar saja kalau keterwakilan putra Nusa Utara berada dalam jabatan strategis dalam struktur pemerintahan di kota Bitung saat ini,” ujar Bogar.

Sementara itu, Jabatan Sekretaris Kota (Sekot) Bitung yang saat ini sudah diusulkan, ‎‎Bogar meminta Walikota Bitung untuk mempertimbangkan perimbangan keterwakilan keturunan warga Nusa Utara.

‎Pasalnya dari 8 nama yang diusulkan Pemkot Bitung untuk menjabat Sekot, ada nama Drs Malton Andalangi yang juga salah satu putra Nusa Utara. ‎

Andalangi sendiri saat ini menjabat Plt Asisten 2 Pemkot Bitung. Sebelumnya juga Andalangi berstatus sebagai Plt Sekot Bitung

“Jabatan Sekot sudah seharusnya diisi oleh warga Nusa Utara, ini sudah menjadi tradisi. Dalam pemerintahan yang lalu juga jabatan ini diisi Edison Humiang yang adalah putra Nusa Utara,” tutur Bogar yang juga selaku ketua rukun Mekalehi.

‎Pemkot Bitung sendiri saat ini sudah mengusulkan 8 nama untuk mengisi jabatan Sekot. ‎Drs Malton Andalangi, Hermanus Bawuoh, Salama Hasjim SE,
Olga Makarau SE, Ferdinand Tangkudung SIP MSI, Audy Pangemanan AP MSI, Frangky Sondakh dan Drs Jeffry Wowiling.

Nama-nama tersebut merupakan hasil seleksi Assesment dan tes administrasi ‎yang diadakan pada waktu lalu. Mereka kemudian akan kembali mengikuti ujian ‎kompetensi lewat presentasi makalah dan wawancara pada Rabu (11/1).‎

“Dari hasil ini selajutnya akan dikoordinasikan kepada Gubernur Sulut guna mendapat persetujuan lebih lanjut,” ujar Lomban.‎(ref)