Minggu, 31 Mei 2020

Wujudkan Good and Clean Govermance, Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Peraturan KPK

 

kpkmanadoterkini.com, SULUT – Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih menujuh Good and Clean Govermence, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK no 7 Tahun 2016, yang dilaksanakan di ruang C J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (17/05/2017).

“Menjadi kewajiban serta tanggung jawab bagi kita untuk dapat membangun suatu model pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah ini,” ungkap Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw pada pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Komitmen untuk membangun keperintahan yang baik tersebut, kemudian telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya yang nyata.

sulut“Pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengefektifkan sistem pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, pemberian sanksi administrasi bagi pegawai yang melakukan tindakan administrasi, koordinasi antar aparat hukum, serta pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi aparat yang melakukan tindakan korupsi,” terang Wagub.

“Terselenggaranya agenda Sosialisasi Peraruran KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirangkaikan dengan pengenalan aplikasi E -LHKPN ini saya pandang sangat strategis, tepat sasaran dan wajib kita sukseskan bersama sehingga akan terjalin tranfer kowledge yang efektif guna peningkatan informasi dan pengetahuan terkait tata pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan harta kekayaan penyelenggaraan negara,” pungkas Wagub Kandouw, sembari menutup dengan mengatakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menuntun kita dalam membangun daerah, bangsa dan negara menjadi semakin maju dan sejahterah.

Turut hadir Direktur Pendaftaran dan Pemerikasaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Cahya H Harefa, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut serta Pejabat dilingkup Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota.(alfa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*