manadoterkini.com, MANADO – Ikatan Mahasiswa Administrasi (IKMA) Sulawesi Utara, Rabu (7/5) mengadakan seminar dengan tema “Refleksi reformasi birokrasi di era otonomi daerah”.
Yang luar biasa dari kegiatan seminar ini, IKMA mempu meyakinkan Walikota DR GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, sehingga bisa hadir di gedung Rektorat Politeknik Negeri Manando, untuk mem
berikan materi.
Dalam penjelasannya, GSVL membagi pengalaman langsung dalam perjalanannya sebagai birokrat, mulai dari masa orde baru hingga saat ini.
“Menata adminstrasi Pemerintahan pasca reformasi sudah saya lakukan sejak dipercayakan masyarakat sebagai Walikota Manado. Makanya rencana pembangunan sebalum dan sesudah reformasi berbedah,”ujar Walikota GSVL.
Mengawali karier sebagai birokrat di Biro Pembangunan Pemprov Sulut, hingga menduduki jabatan Sekda Manado, membuat GSVL mengerti akan dinamika birokrasi.
“Saya mengawali karier birokrasi di Biro Pembangunan Pemprov Sulut, setelah dipinjamkan dari Fakultas Teknik Unsrat. Saya tiga kali diperpanjang kemudian diabadikan sebagai birokrat penuh,” akunya dihadapan para mahasiswa.
Tidak heran, Walikota GSVL mengingatkan Mahasiswa soal teori reformasi birokrasi dalam prakteknya kurang lebih hanya sekira 20 persen. “Dari pengalaman saya dari teori hanya sekira 20 persen dalam prakteknya,” katanya.
Dalam melaksanakan pemerintahan bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan. Mengingat rencana pembangunan sudah transparan dan diawasi masyarakat dan lembaga.
“Pemerintahan sekarang ini, lebih memberi keuntungan kepada masyarakat. Sehingga, pertanggung-jawaban kepala daerah adalah kepada masyarakat,” jelas Walikota terbaik se Indonesia itu, didampingi Direktur Politeknik Negeri Manado, Ir Evert N Slat MT.
Dijelaskan Walikota, sistem pengawasan yang dilakukan lembaga maupun badan yang dibentuk pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan terkait keuangan daerah, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tugasnya mengawasi kinerja aparatur pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), juga Ombudsman dengan melakukan pengawasan dan penilaian menyangkut layanan publik serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) untuk menjaga toleransi antar umat beragama.
Pengawasan ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan terutama dalam pengelolaan keuangan, layanan publik dan kenyamanan warga.
“Saya bertekad untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan di Kota Manado. Sehingga dalam pemerintahan, saya ingin pengeloaan administrasi keuangan dikelola tanpa melanggar aturan. Karena itu adalah tekad saya dalam menata birokrasi menjadi lebih baik,” ujar Walikota dua periode tersebut.
Lanjut dijelaskan, dirinya ingin mewujudkan Kota Manado sebagai kota yang aman dan rukun. Olehnya, saat ini kebersamaan dengan saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama terus dikedepankan.
“Kota Manado menjadi salah datu dari tiga kota di Indonesia bersama Bandung dan Bekasi, menjadi kota yang diakui Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai kota yang menjaga kerukunan beragama dan berkeyakinan. Sehingga, seluruh umat beragama di Kota Manado setiap saat saya minta untuk menjaga toleransi dan kerukunan,” terang mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu.
Seminar yang berlangsung penuh keakraban diwarnai dengan tanya jawab peserta, diikuti para mahasiswa yang tergabung dalam IKMA Sulawesi Wilayah Sulut.
Tampak mendampingi Walikota GSVL, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Manado DR Liny Tambajong, Kepala Bagan Pemerintahan dan Humas Steven Runtuwene SSos dan Kabag Organisasi Inov Walelang SH.(aldi)
