manadoterkini.com, MANADO – Hearing lintas komisi DPRD Sulut terkait konflik warga Kecamatan Sangtombolang dengan PT KKI. Akhirnya dengan ke sekian kalinya undangan DPRD Sulut yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut tak digubris.
Entah kenapa undangan tersebut bertepatan dengan agenda BPN atau memang sengaja tak ingin hadir.
Sikap yang ini tentu saja mengecewakan legislator Deprov. Akhirnya yang dialami kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun menuai sorotan tajam.
“Kan Sudah berapa kali BPN bersikap seperti ini, setiap kali diundang hearing tidak pernah hadir. Kalau hasilnya begini terus, saya akan berkunjung ke BPN Pusat dan meminta Kepala BPN Sulut diganti saja,” kesal Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut saat memimpin hearing lintas komisi terkait konflik masyarakat Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondouw dengan PT Karunia Kasih Indah (KKI),
“Ini namanya Pandang enteng memang BPN ini, setahu saya BPN merupakan mitra Komisi I,” sambung Sekretaris Komisi III, Edwin Lontoh.
Senada dengan Lumentut, personil Komisi I DPRD Sulut Julius Jems Tuuk juga mengatakan akan meminta Pimpinan Komisi memanggil hearing BPN Sulut sebagai mitra kerja, guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan PT KKI. “Saya mengusulkan kepada Ketua Komisi I memanggil hearing BPN Sulut. Masalah peralihan status lahan antara masyarakat Sangtombolang dan PT KKI ada kaitannya dengan BPN, karena menurut saya BPN sudah melakukan ‘offside’ terhadap masalah ini,” tegas Tuuk.
Selain itu juga Terpantau media manadoterkini.com, pihak BPN Sulut tak kunjung hadir hingga rapat berakhir.(pra)
)
