manadoterkini.com, MANADO – Dalam rapat monitoring dan evaluasi jajaran Direksi Lapangan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknik, Pengawas dan tim Profesional Hand Over (PHO) atau tim Serah Terima Pekerjaan Dinas PUPR Kota Manado, Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, mengingatkan soal pengawasan di lapangan serta progres pekerjaan pihak ketiga.
Menurutnya para pengawas lapangan agar bertanggung jawab dan tidak selalu melempar permasalahan sampai ke Walikota. “Pengawas harus berfungsi dengan baik sesuai tugasnya. Kalau ada masalah di lapangan jangan geser ke atas sampai ke Walikota. Karena ujung-ujungnya Walikota lagi yang kena,” tandas Walikota GSVL.
Menyangkut Progress Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga pada Dinas PUPR, Walikota GSVL memberi batas waktu sampai 31 Desember. “Saya sampaikan kepada kepala dinas untuk progress pekerjaan yang dikerjakan kontraktor hanya sampai 31 Desember. Tidak boleh ada kelonggaran. Masalah timbul karena ada kelonggaran yang diberikan. Syukur kalau pekerjaannya bagus tapi kalau lari, timbul cerita yang tidak bagus,” pesan Walikota GSVL.
Walikota Manado dua periode ini pun menegaskan akan memproses hukum jika ada yang memberikan kelonggaran terhadap pekerjaan yang belum selesai. “Saya orang pertama yang akan mempersoalkan ini sampai ke proses hukum kalau ditemukan ada pekerjaan yang tidak beres. Jangan coba-coba kompromi,” tegas Walikota GSVL.(ald)
