manadoterkini.com, SULUT – Penanganan dini pencegahan korupsi menjadi salah satu kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw di tahun 2018.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin H. Silangen, SE, Ms, Rabu (7/3/2018) bertempat diruang rapat Sekda pada rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk merancang Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegritas.
Menurut Silangen hal ini sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam mengimplementasikan hal tersebut Pemprov Sulut langsung membentuk tim untuk merancang aplikasi pencegahan korupsi berintegritas.
Dalam arahannya Silangen mengatakan dengan adanya aplikasi ini dapat menekan tindak korupsi dalam sistem pemerintahan.
“Budaya anti korupsi harus diterapkan secara serius dalam sistem Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pencegahan korupai harus menjadi harga mati sehingga Good Governance and Clean Governance dapat tercapai,” jelas Silangen.
Silanen berharap apa yang telah dilakukan oleh Pemprov dapat diimplementasikan di oleh pemerintah kabupaten/kota se Sulut.
Seperti diketahui, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi antara KPK bersama Pemprov Sulut beberapa waktu lalu, wakil ketua KPK Basariah Panjaitan menuturkan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik.
Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.
KPK memandang sebagai contoh pencegahan korupsi korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting. (*/Rizath)
