manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan siap mengganti Kepala-kepala sekolah dan guru yang tak menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan tegas itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw usai penandatangan MoU terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Dinas Pendidikan Daerah Sulut dengan Bank SulutGo, Senin (18/2/2019) di salah satu hotel di Manado.
“SMA dan SMK ini luar biasa penting. Jadi jangan sampai anggaran yang digelontorkan tinggi, tapi tidak berdampak. Tentu kita akan ganti jika ada tenaga pendidik yang tak mampu menjalankan tugas,” tegas Kandouw.
Lanjut Kandouw anggaran besar yang disalurkan untuk pendidikan itu jangan hanya jadikan pemborosan tapi tidak ada efek positif bagi kualitas pendidikan Sulut.
“Karena dunia pendidikan kita berada pada guru-guru. Jadi jangan kecewakan kepercayaan pemerintah dalam pengalokasian anggaran ini,” tutur Kandouw.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut Grace Punuh dalam laporan kegiatan mengatakan sebagai catatan hasil dari rembuk nasional bidang pendidikan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11-13 Februari 2019, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi.
Di mana, melalui ujian nasional dan aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia masih kurang dan tidak ada peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir.
Hal ini didorong oleh data Ujian Nasional SMA dan SMK Provinsi Sulut yang masih berada dibawah angka nasional yaitu rata-rata 40 persen untuk SMA dan 39 persen untuk SMK.
Kedua investasi yang dikucurkan untuk meningkatkan mutu guru masih belum menunjukkan hasilnya yqng memuaskan. Pada tahun 2018 anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Sulut sebesar 22,9 persen atau sebesar 13,60 persen di luar dana BOS untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulut. Tahun Anggaran 2018 program peningkatan mutu pendidikan sebesar Kurang lebih 3 miliar
“Namun sayangnya berdasarkan data guru tersertifikasi di Provinsi Sulut belum mencapai 50 persen dan bahkan kemampuan guru menyusun karya tulis masih rendah dan ketiga sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran permasalahan di bidang pendidikan di Sulut. (*Rizath)
