manadoterkini.com, TONDANO – Bupati Minahasa Ir. Royke Oktavian Roring, MSi (ROR) diminta menjadi narasumber oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau.
Rakor yang berlangsung pada Senin 25/03 mengambil tempat di Auditorium Dr. Soejarwo Manggala Wanabhakti, Gatot Subroto Jakarta.
Pada kesempatan itu Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putra Parthama, PhD, mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Pengelolaan Danau Prioritas, Kementerian LHK bersama Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah telah melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) 15 Danau Prioritas Nasional.
“Memperhatikan bahwa pengelolaan danau bersifat lintas sektor, diharapkan seluruh pihak terkait dapat menggunakan RP danau dimaksud sebagai acuan bersama agar pengelolaan danau menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, sinergis dan efektif,” ujar Parthama.
“Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaharui kembali semangat, komitnnen dan kinerja danau yang pernah dicanangkan oleh sembilan Menteri pada saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009,” katanya.
Sementara Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi (ROR) yang menjadi narasumber menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di danau Tondano. Seperti pendangkalan dan penyempitan danau serta penurunan kualitas air danau.
“Mengatasi masalah itu kami sudah melakukan seminar, diskusi kajian tentang pengelolaan danau termasuk pengendalian eceng gondok secara padat karya dengan pengangkatan secara mekanik. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan pemantauan kualitas air serta pembentukan pokja pengelolaan Danau Tondano,” ungkapnya.
Bupati ROR melanjutkan bahwa Pemkab Minahasa ditahun 2019 sudah merencanakan pengelolaan Danau Tondano seperti penyusunan dokumen peta Zonasi danau tondano, penyusunan AMDAL Kawasan danau, Operasional pengangkatan ecek gondok serta padat karya lainya.
“Karena itu pemerintah daerah membutuhkan program dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan konservasi dan wisata Danau Tondano. Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah di kawasan pemukiman seputaran danau, peningkatan jalan lingkar danau sepanjang 48 km serta dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk, bahan kerajinan dan aumver biogas,” paparnya.
Termasuk ganti untung pembebasan lahan untuk jalan lingkar danau, normalisasi sungai, reforestasi daerah tangkapan air danau, Rehabilitasi hutan dan lahan di seputaran danau, Pembangunan cek dam di 35 sungai yang masuk Danau Tondano, pembangunan perangkap sampah plastik dan sampah domestik di 35 sungai yamg masuk de danau.
Pembebasan lahan untuk bantaran danau, pembangunan tanggul pengaman keliling danau, pengadaan kapal pembersih eceng gondok, Perkuatan tebing danau dan Pembangunan jogging track seputaran danau tondano.
Bupati ROR berharap komitmen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan danau sangat besar. Karena itu Pemkab Minahasa membutuhkan komitmen dari Kementerian terkait untuk mengalokasikan anggaran penyelamatan danau minimal 15 danau yang menjadi prioritas. “Kita boleh membangun embung dan waduk, tapi jangan sampai kita melalaikan danau-danau yang sudah jadi berkat bagi kita untuk dilestarikan,” pungkasnya. (fis)
