Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Minahasa

Aparatur Merupakan Ujung Tombak Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Penagihan PBB-P2

×

Aparatur Merupakan Ujung Tombak Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Penagihan PBB-P2

Sebarkan artikel ini

tondano manadoterkini.com, TONDANO – Wawasan dan pengusaan aparatur tentang substansi PBB-P2 harus ditingkatkan. Sehingga upaya untuk meningkatkan penagihan PBB-P2 lenih terarah dan profesional serta dapat terwujud dengan baik dalam penerapannya ditengah-tengah masyarakat.

“Apalagi aparatur merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penagihan PBB-P2,” kata Sekretaris Daerah, Jeffry Korengkeng dalam Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Penyerahan SPPT dan DHKP di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 di Wale Imanuel Koya pada Kamis, (9/5) tadi.

Lanjutnya, sosialisasi seperti ini pada dasarnya menekankan pada peningkatan kapasitas Aparatur yang profesional dibidang pengelolaan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

“Hal yang tak kalah penting juga adalah etika dan moral dari Aparatur itu sendiri saat melaksanakan tugas. Saya yakin hal itu dapat mempermudah tugas-tugasnya dilapangan,” jelasnya.

Kepada Bank SulutGo sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa, Korengkeng mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya didalam pemberlakuan aplikasi pembayaran PBB-P2 berbasis online yang sudah dilaksanakan tahun lalu dan telah berjalan dengan baik serta pada dasarnya dapat membantu pemerintah daerah dalam pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan PBB-P2.

Korengkeng juga meminta kepada aparatur dilapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita dapat membayar PBB-P2 secara online melalui Aplikasi tersebut.

“Mari berlomba-lomba dalam mendorong realisasi pembayaran PPB-P2 hingga dapat mencapai target 100 persen, berlomba-lomba dalam hal yang positif guna menopang pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Setelah Sosialisasi ini, mari kita segera membayar lajak karena sebagai pemerintah dan aparatur hendaknya harus menjadi contoh kepada masyarakat,” kuncinya. (fis)