manadoterkini.com, AMURANG-Untuk ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dibawah kepemimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hal itu terungkap pada acara penerimaan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2018 yang diterima Bupati Minsel bersama Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE dari Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut di aula kantor BPK-RI Perwakilan Sulut Senin (27/5).
Bupati dalam sambutanya mengungkapkan, predikat WTP merupakan apresiasi pemerintah atas kerja keras semua jajaran ASN di lingkungan Pemkab dan DPRD, dalam mengelola keuangan dan aset – aset secara transparan dan akuntabel.
“Ini WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran (TA) 2016, 2017 dan tahun 2018. Prestasi ini berhasil kita raih berkat kerja keras dari seluruh jajaran yang luar biasa, terutama dalam pengelolaan aset,”ujar Bupati.
Predikat opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Sulut menjadi kebangaan dan prestasi bersama, karena tiga kali berturut – turut. Namun kedepannya penghargaan WTP tidak lagi dirasa sebagai hal baru, tapi kewajaran dan sebuah keharusan di lingkungan Pemkab Minsel dalam menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran.
“Semangat kita membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang LKPD. Oleh karena itu, catatan penting dari BPK-RI segera kita tindaklanjuti, karena kita dikasih waktu hanya 30 hari. Kita juga mengapresiasikan jajaran ASN, DPRD yang selama ini sebagai pelaksana teknis penggunaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Minsel menyatakaan kebanggaan mempertahankan WTP, karena ini merupakan cerminan untuk melakukan sebuah perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Niat kami berbenah diri dalam pengelolaan keuangan, dari niat yang baik dan bimbingan dari BPK-RI, saya yakin ini kita bisa mempertahankan opini WTP yang berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Anggota VI BPK-RI Harry Azhar Azis mengatakan, Pemkab Minsel berhasil meraih dan mempertahankan WTP. Namun demikian dari hasil pemeriksaan ada catatan yang harus ditindak lanjuti.
“Catatan kami terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hampir semua daerah mengalami, karena jumlahnya besar dan banyak. Maka perlu ditingkatkan pengelolaanya keuangannya, aset, dan perlu adanya pelatihan bagi guru,” bebernya.
Menurut Dia, meraih WTP bukan pemberian dari BPK-RI, tapi merupakan kerja keras dari Bupati dan DPRD serta jajaranya yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai regulasi.(dav)
