manadoterkini.com, MANADO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang diikuti
kepala daerah se-Sulawesi Utara, Wisma Negara di kawasan Gubernuran Bumi Beringin, Selasa pagi (12/05/2026).
Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M., hadir menandatangani Komitmen Bersama tentang Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD.
Bagi Weny, penandatanganan ini bukan sekadar formalitas. Ia menyebut langkah itu sebagai pengingat bahwa pelayanan publik harus bersih, cepat, dan akuntabel.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan. Urusan tanah dan aset daerah harus transparan, tidak ada ruang untuk praktik yang merugikan negara,” ujar Weny di sela kegiatan.
Rapat koordinasi dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto. Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Yulius Selvanus, S.E., serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN RI Dr. Andi Tanri Abeng, Ptnh., M.H.
Diskusi menyentuh soal reformasi layanan pertanahan dan pengelolaan aset daerah yang selama ini rawan menjadi celah korupsi. Pendekatan yang dibahas lebih ke pencegahan, mulai dari digitalisasi data, standardisasi prosedur, hingga penguatan pengawasan internal.
“Kolaborasi dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN penting agar daerah tidak berjalan sendiri. Dengan sistem yang jelas, ASN di daerah bisa bekerja tanpa takut salah langkah,” tambah Weny.
Gubernur Yulius Selvanus dalam arahannya menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari kepala daerah. Ia meminta seluruh pimpinan daerah menjadikan komitmen ini sebagai acuan kerja sehari-hari, bukan hanya dokumen di atas meja.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.IP., M.M., serta para pejabat Kementerian ATR/BPN dan sekretaris daerah kabupaten/kota juga ikut hadir memastikan komitmen itu bisa ditindaklanjuti di tingkat teknis.
Di akhir rapat, satu pesan mengemuka, pelayanan publik yang bersih adalah fondasi ekonomi daerah yang kuat. Dan di Kotamobagu, komitmen itu kini resmi ditandatangani. (SM)
