manadoterkini.com, MOTOLING – Pemerintah Kecamatan Motoling Timur, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Pemerintah Desa dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Karimbow, Senin (08/09/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Camat Motoling Timur, Bonny Philips Mawitjere, dan dihadiri Sekretaris Camat Fenti Kalangi, para pendamping kecamatan dan desa, serta perangkat desa dari seluruh wilayah kecamatan.
Dalam arahannya, Camat Mawitjere menyoroti beberapa hal penting yang menjadi perhatian seluruh pemerintah desa, termasuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.
“Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung pendapatan daerah. Optimalisasi PBB-P2 harus menjadi prioritas, agar pembangunan bisa berjalan secara berkelanjutan,” ujar Mawitjere.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Minsel ini juga menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam menghadapi persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
“Mari kita bangun koordinasi yang erat. Setiap persoalan di desa harus segera direspons dengan langkah cepat dan tepat,” tambahnya.
Mawitjere turut mengajak seluruh aparatur desa untuk terus aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kondisi bangsa saat ini. Ia mengingatkan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan menangkal penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat memicu perpecahan.
“Masyarakat harus terus diedukasi agar tidak mudah terprovokasi berita hoaks. Kita semua bertanggung jawab menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban bersama,” kata mantan Kabag Risala dan Perundang-undangan DPRD Minsel tersebut.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan kepada para Hukum Tua (kepala desa) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan maksimal sesuai arahan Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, dan Wakil Bupati, Theodorus Kawatu.
“Koordinasi yang baik adalah kunci utama dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandas birokrat jebolan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi ini.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi laporan dari masing-masing desa, Kepala Puskesmas, Dinas Pertanian, para kepala sekolah, serta perwakilan Forkopimca.(***/sil)
