manadoterkini.com, JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dalam pertemuan bersama perwakilan anggota pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima, terdapat 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP tersebut.
Jumlah itu berasal dari seluruh delapan fraksi yang ada di DPR. Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diumumkan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini menjadi penting karena persoalan yang sebelumnya berkembang sebagai perdebatan publik kini telah dibawa ke jalur formal parlemen.
Namun, penerimaan dokumen oleh pimpinan DPR tidak berarti DPR telah memutuskan memberhentikan Gibran. Prosesnya masih panjang dan harus melewati sejumlah tahapan politik serta pengujian hukum berdasarkan UUD 1945.
PKS Terbanyak, Delapan Fraksi Terlibat
Dari total 120 anggota yang menandatangani usulan HMP, Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota.
Selanjutnya, Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, PKB 18 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota yang diwakili Sarifuddin Sudding.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pengajuan HMP berasal dari delapan fraksi dengan kekuatan politik berbeda.
Keterlibatan seluruh fraksi menjadi perhatian tersendiri karena usulan ini tidak hanya datang dari satu kelompok oposisi atau satu kekuatan politik tertentu.
Meski demikian, angka tersebut harus dibaca secara tepat. Sebanyak 120 anggota merupakan penanda tangan usulan, bukan berarti delapan fraksi secara kelembagaan telah mengambil keputusan untuk mendukung pemakzulan.
Sikap masing-masing anggota dalam pengajuan hak juga tidak otomatis menggambarkan sikap resmi partai politik ataupun seluruh anggota fraksi.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
Selain HMP, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Secara lebih khusus, Pasal 79 ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa HMP dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam persoalan Gibran, para pengusul menggunakan dasar argumentasi bahwa polemik dokumen pendidikan dan putusan MK serta MA terkait persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk menguji kembali pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, HMP menjadi instrumen bagi anggota DPR untuk membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan resmi parlemen.
Namun, hak menyatakan pendapat bukan instrumen yang secara otomatis dapat memberhentikan seorang pejabat negara.
Ada persyaratan administrasi, pembahasan, pengambilan keputusan, hingga pembuktian hukum yang harus dipenuhi.
120 Tanda Tangan Baru Tahap Pengajuan
Salah satu hal yang perlu dipahami publik adalah perbedaan antara jumlah anggota yang mengusulkan HMP dan jumlah suara yang diperlukan untuk mengesahkan pendapat DPR.
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Tata Tertib DPR RI, usulan HMP dapat diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
Usulan tersebut juga harus disertai dokumen yang menjelaskan materi dan alasan pengajuan. Apabila menyangkut dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dokumen harus memuat materi serta bukti yang sah atas dugaan tersebut.
Dalam konteks ini, 120 anggota yang telah menandatangani usulan berarti telah melampaui persyaratan minimal jumlah pengusul.
Akan tetapi, untuk menjadi hak menyatakan pendapat DPR, usulan tersebut masih harus memperoleh persetujuan rapat paripurna.
Tata Tertib DPR mengatur bahwa rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan persetujuan juga harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Artinya, ada perbedaan mendasar antara 120 tanda tangan pengusul dengan suara yang dibutuhkan untuk menjadikan HMP sebagai pendapat resmi DPR.
Simulasi: Berapa Suara yang Dibutuhkan di DPR?
Jika menggunakan komposisi DPR periode 2024–2029 sebanyak 580 anggota, maka perhitungan kuorum minimal rapat paripurna adalah dua pertiga dari 580 anggota atau sekurang-kurangnya 387 anggota.
Apabila rapat dihadiri tepat 387 anggota, persetujuan dua pertiga dari anggota yang hadir membutuhkan sedikitnya 258 suara.
Dengan demikian, apabila seluruh 120 pengusul hadir dan menyatakan setuju, masih diperlukan sedikitnya 138 suara tambahan untuk memenuhi ambang persetujuan tersebut.
Sementara itu, apabila seluruh 580 anggota DPR hadir, persetujuan dua pertiga membutuhkan sedikitnya 387 suara.
Berikut simulasi perhitungannya:
- Jumlah seluruh anggota DPR: 580 orang.
- Kuorum minimal dua pertiga: 387 orang.
- Jika 387 anggota hadir, suara setuju minimal: 258.
- Jika seluruh 580 anggota hadir, suara setuju minimal: 387.
- Jumlah penanda tangan usulan: 120 orang.
Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan 120 anggota masih membutuhkan tambahan suara untuk memperoleh persetujuan paripurna.
Namun, angka ini merupakan simulasi apabila rapat mengambil keputusan dengan persyaratan dua pertiga kuorum dan dua pertiga suara setuju sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR.
Setelah Disetujui DPR, MK Menjadi Penentu Berikutnya
Apabila usulan HMP telah disetujui dan DPR sampai pada pendapat bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan atau terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, proses pemberhentian tidak langsung diteruskan kepada MPR.
Konstitusi justru menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus terlebih dahulu memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945.
DPR harus menyampaikan permintaan kepada MK untuk menguji apakah pendapat yang disampaikan parlemen benar secara hukum.
Tidak cukup hanya menyampaikan dugaan atau membangun dukungan politik. DPR harus memiliki argumentasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 juga mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR, untuk mengajukan permintaan kepada MK.
Dalam skenario kuorum minimal 387 anggota, diperlukan sedikitnya 258 suara untuk menyetujui pengajuan tersebut.
MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Pada tahap ini, MK tidak sekadar menilai besarnya dukungan politik anggota parlemen. MK akan menguji dasar hukum, argumentasi, serta pembuktian atas pendapat DPR.
Jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat diteruskan melalui mekanisme Pasal 7B tersebut.
Sebaliknya, apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
MPR Memegang Keputusan Akhir
Setelah MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR harus menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.
Pada tahap inilah keputusan akhir berada di tangan MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menetapkan dua persyaratan penting.
Pertama, rapat paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR.
Kedua, keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Selain itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, MPR tidak bisa langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan usulan politik DPR. Putusan MK menjadi bagian penting yang harus dilalui terlebih dahulu.
Simulasi Suara: Berapa Dukungan di MPR?
Jika menggunakan asumsi komposisi MPR periode 2024–2029 sebanyak 732 anggota, terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, maka perhitungan kuorum dan persetujuan menjadi berbeda.
Kuorum minimal tiga perempat dari 732 anggota adalah 549 anggota.
Apabila rapat dihadiri tepat 549 anggota, keputusan pemberhentian membutuhkan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga atau 366 suara.
Sementara itu, jika seluruh 732 anggota hadir, diperlukan sekurang-kurangnya 488 suara setuju.
Simulasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan akhir MPR membutuhkan dukungan yang jauh lebih luas dan tidak otomatis mengikuti komposisi politik yang terbentuk saat pengajuan HMP di DPR.
Persoalan Ijazah Harus Diuji Berdasarkan Pasal 7A
Di luar hitung-hitungan politik, persoalan paling mendasar justru terletak pada apakah argumentasi para pengusul benar-benar memenuhi unsur konstitusional untuk pemberhentian Wakil Presiden.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam usulan terhadap Gibran, salah satu dasar yang dikemukakan adalah dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan.
Karena itu, putusan MK dan MA yang dijadikan dasar oleh para pengusul harus diperiksa secara menyeluruh.
Hal yang harus diperhatikan bukan hanya kesimpulan atau narasi yang berkembang di ruang publik, melainkan amar putusan, pertimbangan hukum hakim, objek sengketa, serta akibat hukum yang ditimbulkan.
Putusan mengenai sengketa administrasi, dokumen pendidikan, atau persyaratan pencalonan tidak otomatis berarti seorang pejabat negara telah terbukti melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pemberhentian.
Harus ada hubungan hukum yang jelas antara fakta dan putusan pengadilan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945.
Di sinilah peran MK menjadi sangat penting. Lembaga tersebut harus menguji apakah pendapat DPR memiliki dasar konstitusional yang cukup untuk diteruskan sebagai usulan pemberhentian kepada MPR.
Bukan Sekadar Pertarungan Politik
Keterlibatan 120 anggota DPR dari delapan fraksi memperlihatkan bahwa persoalan ini telah memperoleh perhatian politik yang luas di parlemen.
Namun, luasnya dukungan politik tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.
DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak menyatakan pendapat. Di sisi lain, MK memiliki kewenangan untuk menguji pendapat DPR, sedangkan MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketiga lembaga tersebut memiliki peran berbeda dan tidak dapat saling mengambil alih kewenangan.
Setidaknya ada tiga faktor yang akan menentukan kelanjutan usulan ini.
Pertama, kekuatan politik. Apakah 120 anggota pengusul mampu memperoleh tambahan dukungan dalam rapat paripurna DPR?
Kedua, kekuatan hukum. Apakah materi dan bukti yang diajukan benar-benar dapat membuktikan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi?
Ketiga, kekuatan kelembagaan. Apakah seluruh tahapan dapat dijalankan secara konsisten sesuai prosedur, tanpa mengabaikan independensi lembaga peradilan?
Pada akhirnya, 120 tanda tangan dari delapan fraksi merupakan perkembangan politik yang signifikan. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan pemakzulan.
Masih ada persetujuan DPR, pengujian di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jalan pemakzulan Gibran masih panjang. Penentunya bukan hanya seberapa besar dukungan politik yang terkumpul di parlemen, tetapi terutama apakah seluruh unsur hukum dan persyaratan konstitusional dapat dibuktikan serta dipenuhi.
Sebab, dalam negara hukum, pemberhentian Wakil Presiden tidak cukup ditentukan oleh jumlah tanda tangan, melainkan harus melalui pembuktian dan keputusan sesuai amanat UUD 1945. (red)
