manadomanadoterkini.com, MANADO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado sebagai motor menggeliatkan untuk mensukseskan program kerja Wali Kota GS Vicky Lumentut dan Wawali Mor Bastiaan 5 tahun kedepan sukses menggelar Musrenbang RPJMD 2016-2021 yang berlangsung di Peninsula Hotel, Kamis (15/9/2016).

Kepala BappedaKota Manado, Bartje Assa, mengatakan Musrenbang RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008.

“Ini juga untuk mewujudkan visi Manado Kota Cerdas tahun 2021serta misi yang merupakan rumusan dari kata CERDAS,” tukas Assa, seraya mengurai satu persatu rumusan dalam kata CERDAS.
Wali Kota GSVL meminta, rumusan RPJMD ini wajib hukumnya untuk menampung Visi Misi dirinya dengan Wawali Mor karena itu menjadi komitmen politik untuk dilaksanakan.

manadoTetapi juga nanti isinya akan tergambar arahan-arahan tingkat nasional melalui RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Sulawesi Utara 2016 – 2021.

“Kami mengharapkan juga mengakomodasi kabupaten kota di sekitar manado sehingga terbangun sinergitas bagi Manado sebagai ibukota Sulut. Kita perlu rumuskan bersama sebagai dokumen yang penting selama lima tahun ke depan. Semoga semua pemikiran yang dituangkan hari ini dapat dirumuskan dengan baik sehingga membawa Manado 5 tahun ke depan bisa lebih baik dan dapat berkompetisi dengan kota lain di Indonesia,” ujar GSVL.

Musrenbang RPJMD itu turut dihadiri Ketua DPRD Nortje Van Bone serta para anggota dewan, Komandan KODIM 1309 Manado Letkol ARM Toar Pioh, dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat serta lurah se Kota Manado.
Juga hadir Bappeda Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) diwakili Kepala Bidang (Kabid) Analisa dan Evaluasi Syalom Korompis.

DPRD Palangkaraya Studing Kemitraan Pemkot dan Dekot

manadomanadoterkini.com, MANADO – Kepala Beppeda Peter KB Assa ST MSc PhD, Rabu (14/3) mendampingi anggota DPRD Manado dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Ketua Badan Musyawarah (Banmus) Sigit Karyawan Yuniawan.

Rombongan DPRD Kota Palangkarya ini diterima secara langsung oleh Pimpinan DPRD Kota Manado yang diwakili oleh Arthur Rahasia, dan Nur Rasyid Abd Rahman dan didampigi oleh Kepala Bappeda, Peter Assa.

Dalam pertemuan tersebut Sigit Karyawan Yuniawan, menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan tim mereka yaitu untuk mengetahui mekanisme kemitraan Pemkot Manado dan DPRD Kota Manado yang terjalin selama ini.

Dalam pertemuan ini juga DPRD Manado dan Pemkot Manado membagi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh Kota Manado saat ini.

Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan cendramata, dan profil Kota Manado, serta profil DPRD Manado. (tim/bappeda)

Protokol dan Wenang Selatan Terbaik

MANADO, (manadoterkini.com) – Walikota Manado GS Vicky Lumentut meresmikan Rapat Koordinasi Pimpinan sekaligus Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah (EPRA) Pemerintah Kota Manado. Rabu (2/9) di Aula Serbaguna Pemkot Manado.

EPRA EPRA

Rapat Koordinasi yang ikut dihadiri Wakil Walikota, Harley A.B. Mangindaan, Kepala Bappeda, Peter K.B. Assa, Ph.D, memaparkan kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Dalam laporan dan presentasinya, Kaban Bappeda memberi penjelasan, dari pagu anggaran sekitar 1.399 trilyun, dari 3.816 paket, 703 paket berstatus biru (sudah selesai), 1.957 berstatus hijau (sementara dilaksanakan), 1.182 paket berstatus kuning (belum jatuh tempo), dan terdapat 28 paket berstatus merah atau pekerjaan yang belum diselesaikan. Realisasi keuangan 26.43 persen, sementara realisasi fisik berada pada angka 33.24 persen.

SKPD SKPD

Asisten III Sekda Kota Manado, Dra. Henny Giroth memandu diskusi pendalaman terkait beberapa SKPD yang kinerjanya berlabel merah. Berikut pada lampiran disajikan beberapa informasi terkait kinerja SKPD. (chris)

MANADO, (manadoterkini.com)- Data Pemerintah Kota Manado menyebutkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di kota ini seluas 6.471 Ha dan tersebar di 11 Kecamatan. Hal ini diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Rum Dj Usulu beberapa waktu lalu.

Selain itu RTH telah tertuang dalam PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Manado. Selanjutnya, meski tersebar di 11 Kecamatan namun ada beberapa Kecamatan yang ketersediaan ruang terbukanya sangat kecil cintohnya Kecamatan Wenang. Diharapkan dapat ditetapkan lokasi-lokasi di tiap Kecamatan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan RTH baik publik maupun privat.

Kepala Bappeda Peter Assa menyampaikan masterplan RTH Kota Manado yang akan disusun ini, untuk hasil pengukuran, fungsi, ketersediaan lokasi dan waktu pelaksanaannya harus dibuat matriks. Kepala Bappeda juga menyampaikan bahwa dalam penentuan batas wilayah RTH tidak hanya berdasarkan batas wilayah topologi tapi juga harus dikombinasikan dengan penggunaan batas wilayah ekosistem.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Masterplan Ruang Terbuka Hijau tahun 2015 ini untuk menghasilkan dokumen mengenai masterplan RTH dan penyusunan pedoman bagi pembangunan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan, melalui proses kajian pustaka dipadukan dengan pengalaman empiris di lapangan, sehingga buku dan pedoman yang dihasilkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan RTH di kawasan perkotaan. (tim)

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemkot Tomohon, Ir Enos Pontororing Msi mengatakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan mengikuti alur program dan kegiatan Provinsi dan Nasional. Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin pertemuan evaluasi RPJMD 2011-2015 yang dilaksanakan diruang kantor Bappeda, Selasa (10/3) hang dihadiri oleh perwakilan dari setiap SKPD.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pengendalian dan pengawasan. “Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga/mengarahkan jalannya pemerintahan dan pembangunan agar tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta melakukan evaluasi sehingga nantinya dapat terlaksana lebih baik dari sebelumnya,”ujarnya.

Maksud evaluasi ini adalah dalam rangka penilaian rata-rata capaian kinerja SKPD, inventarisasi pelaksanaan program dan permasalahan, memberikan arah dan melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. “Begitupun dengan menyusun, serta persiapan penyusunan dokumen evaluasi RPJMD,” tutup Pontororing. (efd)

manado
Peter Assa Ph.D

MANADO, (manadoterkini.com) – Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano harus dikelola secara sistem terpadu dari hulu hingga ke hilir. Makanya, butuh keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi untuk penerapan system One River One Plan and One Integrated Management (ORPIM) dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS), misalnya ORPIM untuk DAS Tondano.

“Baik sekali pemerintah pusat telah merencanakan untuk mengeruk sungai-sungai dan membangun waduk Kuwil. Dalam waktu dekat jgua JICA akan membantu pembangunan tanggul banjir muara sungai Tondano. Untuk hal ini Pemkot pun pro aktif siap membebaskan lahan untuk pendirian tanggul banjir tersebut dan menata sistem drainase dalam kota. Begitu pula penanggulangan tebing rawan longsor dan penegakkan aturan perijinan pemanfaatan lahan sebagai amanat harus dari RTRW akan dilakukan. Tetapi semua rencana dan upaya di atas tingkat keberhasilannya masih sangat bergantung pada kesiapan dan kesediaan masyarakat, apakah dapat merelokasi rumah atau merelakan tanah mereka untuk dibebaskan atau tidak,” jelas Assa kepada wartawan.

Ditanya soal program transportasi sungai yang belum terlaksana, Assa menjelaskan itu adalah bagian dari River Front City. Menurutnya, itu bisa dilaksanakan bilamana kedalaman sungai menunjang. “Untuk memenuhi hal itu tentunya perlu normalisasi dan tanggul banjir selesai,”katanya.

Untuk program-program jangka pendek Pemkot Manado, dalam perbaikan infrastruktur yang belakangan dikeluhkan masyarakat apabila terjadi hujan, air langsung meluap dan mengakibatkan banjir.

“Itu adalah kendala klasik, saat saya belum di Pemkot dulu sering pertanyakan hal yang sama. Tetapi setelah bertugas di Pemkot Manado, saya baru memahami kendala-kendala teknis kenapa itu harus terjadi. Ternyata hal yang utama adalah keterbatasan dana. Apalagi terjadi bencana banjir baru-baru ini, APBD Kota Manado tidak akan cukup membenahi dan membangun keseluruhan infrastruktur penanggulangan banjir tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, siapapun Walikota yang memimpin Kota Manado hanya dalam 1 periode kepemimpinan, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus, kalau secara bertahap tentunya bisa. “Seperti nantinya untuk Tahun 2015 ini, anggaran terbesar yang di anggarkan adalah untuk Rehab Rekon bencana banjir, khususnya infrastruktur drainase dan jalan yang dalam kewenangan Pemerintah Kota Manado,”ungkap Assa seraya berharap banjir bandang lalu tidak akan terjadi lagi di Kota Manado.(ald)