Liwe : Pendamping Desa Tidak Bekerja,Bakal Dicopot

Farry Liwe, Dana Desa, Pemkab Mitramanadoterkini.com, RATAHAN– Pendamping desa harus menjalankan tugasnya dengan baik, terlebih dalam upaya mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa (Dandes).Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Ir. Farry Liwe, MSc.

Menurut Liwe, harus ada transparansi demi mencegah terjadinya korupsi. “Laporkan jika ada kepala desa yang merangkap bendahara,” tegas Liwe.

Evaluasi hasil pembangunan juga harus real alias tidak boleh diubah-ubah.Karena pendamping desa sebagai komunitas mandiri,dan fungsinya sebagai salah satu kontrol terhadap dandes dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah.

“Makanya kegagalan dan keberhasilan pengelolaan dandes akan sangat dipengaruhi oleh komitmen kerja para pendamping dandes,” tutur Liwe.

Liwe menambahkan, akan ada sikap tegas bagi pendamping desa yang tidak menjalankan tugas dengan baik. “Pendamping desa yang tidak bekerja secara baik akan dicopot,” pungkas Liwe.(Jay)

Dandes Mitra Target Pemeriksaan BPKP

dana Desamanadoterkini.com, RATAHAN – Terhitung dari Rabu,03/02-16 Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sudah mulai lakukan pemeriksaan mandalam terkait penggunaan Dana Desa (Dandes) Tahun 2016,hal ini diungkapkan oleh Kabid Pemerintahan dan Desa Franky Batubuaja.

Menurut Batubuaja Tim BPKP ini akan berada di Mitra selama Tujuh hari.“BPKP saat ini sudah turun dibeberapa desa untuk mengecek pertanggungjawaban penggunaan dana desa,” ungkap Batubuaja.

Ditambahkanya, BPKP diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk memeriksa penggunaan dana desa di Mitra. “BPKP diberikan kewenangan oleh Kantor Kepresidenan RI untuk memeriksa pertanggungjawaban dana desa di Sulawesi Utara.Dan di Sulut ada tiga daerah yang menjadi target pemeriksaan,salah satunya di Mitra,” ujarnya.

Kali ini BPKP akan melakukan pemeriksaan mendalam,untuk itu semua Desa harus siap. “Pemeriksaan meliputi data Silpa Dandes 2016, daftar kegiatan yang didanai, rencana anggaran dan biaya (RAB), notulen rapat musyawarah desa, APBDes 2015 dan 2016, RKPDes Tahun 2015 dan 2016 serta penetapan pagu dana desa 2015 dan 2016,” pungkasnya. (Jay)