Sekda Minut: Saya Tak Berani Menyalahi Aturan

Sandra Moniaga
Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Sandra Moniaga

manadoterkini.com, AIRMADIDI – Menanggapi persoalan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), yang sempat membuat Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) geram, oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Sandra Moniaga, menyatakan bahwa dirinya tidak berani menyalahi aturan.

“Saya harus berkonsultasi dengan berbagai pihak diantaranya BPKP, BKN dan juga Pemprov, soal status di Pemkab Minut. Karena hingga kini saya belum dikukuhkan sebagai Sekda definitif,” ungkap Moniaga, kepada sejumlah wartawan, Kamis (2/2/2017) di Kantor Bupati.

Lanjut Sekda Moniaga, dari konsultasi tersebut, sesuai aturan dirinya masih sah sebagai Sekda. Dan berdasarkan hal tersebut, sebagian SK sudah mulai ditandanganinya.

“Saya tak berani menyalahi aturan. Ini masalah aturan soal posisi dan ketentuan tentang jabatan birokrasi yang benar-benar sesuai perundangan,” terang Moniaga, menjawab konfirmasi wartawan pos liputan Minut.(Pow)

Pelimpahan TGR Ke Rana Hukum, Sekda Minut : Instruksi Bupati Sudah Sangat Jelas

Sekda Minut
Sekda Minut- Ir. Sandra Moniaga

manadoterkini.com,AIRMADIDI-Instruksi Bupati Vonnie Anneke Panambunan, soal tuntutan ganti rugi (TGR) segera ditindaklanjuti ke rana hukum, rupanya tidak direspon dan belum direalisasikan instansi teknis yakni Inspektorat serta Badan Pen­gelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD).

Buktinya, Kepala Inspektorat Theo Suatan, ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan, meski sudah ada instruksi bupati, persoalan pelimpahan penunggak TGR ke aparat penegak hukum, masih harus dikonsultasikan dulu ke Sekretaris Daerah (Sekda).

“Instruksi bupati sudah ada, namun kami masih harus berkoordinasi dengan Sekda, menyangkut pelimpahan masalah ini ke aparat penegak hukum,” kata Suatan.

Akan hal ini, Sekda Minut Ir Sandra Moniaga, menyatakan instansi teknis harusnya mampu menafsirkan apa yang menjadi instruksi Bupati VAP.

“Kenapa harus berkoordinasi lagi dengan Saya. Instruksi bupati sudah jelas, harusnya langsung ditindaklanjuti. Kalau koordinasi dengan saya, apa lagi yang harus­ dibahas, sebab perintah bupati sudah sangat jelas,” tegas Moniaga, Selasa (17/5/2016).

Ditambahkannya, pelimpahan penunggak TGR ke aparat penegak hukum, bukan berarti akan langsung ditahan pihak berwajib, baik dari kejaksaan maupun kepolisian.

“Saat dilimpahkan, penagihan itu sudah menjadi urusan penegak dan aparat hukum. Sehingga ketika pemeriksaan BPK, hal ini tidak berpengaruh pada penilaian. Dan jika TGR sudah diselesaikan tentunya penunggak tidak ditahan,” tandasnya.(Pow)

Astaga… Pengangkatan Sekdes Di Minut Diduga Menyimpang Dari Aturan

Sekda Minut Ir Sandra Moniaga dan Kepala BKDD Drs Aldrin Posumah
Sekda Minut Ir Sandra Moniaga dan Kepala BKDD Drs Aldrin Posumah

MTerkini.com, AIRMADIDI – Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Minut sejak 2014 silam, yang telah menelorkan 98 pegawai negeri sipil (PNS) itu, mekanismenya diduga menyimpang dan menyalahi aturan. Dimana, Pemkab yang saat itu dikendalikan Bupati Drs Sompie Singal MBA, disinyalir menggunakan kekuasaannya melakukan praktek manupulatif dalam proses pengangkatan CPNS Sekdes tersebut.

Sesuai informasi yang dirangkum, kuota PNS Sekdes tersebut merupakan jatah di Provinsi Papua. Namun, sejumlah pejabat pemkab dibawah pimpinan mantan Bupati Sompie Singal, diduga berhasil melobi dan mengalihkan kuota CPNS Sekdes ke Minut, dengan membayar sejumlah uang. Hasilnya, Pemkab melakukan manipulatif data berupa penambahan jumlah desa di Minut. Mereka yang hendak menjadi CPNS Sekdes diduga harus menyetor sebesar Rp50-75 juta baru direkrut, sementara Sekdes asli yang sudah mengabdi puluhan tahun di satu desa tak diakomodir.

Akan hal tersebut, Kepala BKDD Drs Aldrin Posumah ketika dikonfirmasi, mengakui tak mengetahui persoalan ini. Padahal, menurut informasi Posumah sendiri yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen pendukung termasuk membawa Surat Keputusan (SK) Bupati Minut Drs Sompie Singal menyangkut pengangkatan 98 CPNS Sekdes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga menerima Nomor Induk Kepegawaian (NIK).

“Pengusulan Sekdes sepenuhnya kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), bukan BKDD. Sebaiknya konfirmasi langsung ke BPMPD soal ini, sebab mereka yang mengusulkan Sekdes ke BKN,” kata Posumah.

Sementara itu, Sekda Minut Sandra Moniaga menanggapi hal ini, akan segera menindak lanjutinya dengan memanggil kepala BPMPD dan BKDD untuk dimintai penjelasan soal pengangkatan Sekdes tersebut. Ini dikarenakan saat pengusulan Sekdes ia belum menjabat Sekda di Minut.

“Saya akan tindak lanjuti masukan dari teman-teman wartawan ini. Yang pasti kita akan berpegang pada aturan, jika ternyata pengangkatan Sekdes itu bermasalah akan kami serahkan ke aparat hukum,” tegas Moniaga.(Pow)