Kemendagri Gelar Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda di Pemkab Minsel

Pemkab Minsel
Sosialisasi Pemkab Minsel. Sambutan Sekda Minsel Danny Rindengan mewakili Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE

manadoterkini.com, AMURANG – Presiden merupakan penanggung jawab dari sebuah pemerintahan, hanya saja dengan adanya konstitusi yang berjalan, maka kewenangan tersebut diberikan kepada otonomi daerah.

Sudut pandang tersebut sering kali salah kaprah dengan keputusan jika daerah memiliki kekuatan yang absolut membuat keputusan tanpa ada pegangan dari pemerintahan. Padahal tanggung jawab akhir sebenarnya tetap berada di tangan presiden sebagai posisi tertinggi di sebuah pemerintahan.

Berlandaskan fenomena tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pemahaman tetang pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Sosialisasi yang dilaksanakan dilantai IV Kantor Bupati Minahada Selatan (Minsel) ini melibatkan peserta dari para Asisten, Kepala Satuan Perangkat Daerah (PD), Sekretaris PD, para Camat, dan Bendahara yang ada dilingkup Pemkab Minsel. Sosialisasi yang dilakukan membahas tiap elemen pokok pikiran yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.

“Saya berharap dengan terbangunnya presepsi yang sama akan dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mempercepat tujuan otonomi daerah,” ujar Sekdakab Minsel Drd Danny Rindengan MSi saat membuka sosialisasi tersebut pada Jumat (7/4) siang tadi.

Lanjut Dia, meski UU Nomor 23 Tahum 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah disahkan sejak tiga tahun lalu, tapi implentasi dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut dikarenakan perubahan atau pengalihan kewenangan kabupaten atau kota ke provinsi atau dari provinsi ke pemerintahan pusat membutuhkan penataan dan persiapan hingga beberapa tahun.

Melalui sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bisa memaksimalkan peran pemerintah daerah.

“Hal ini akan berefek pada kemampuan melaksanakan kewenangan yang berorientasi terhadap pelayanan dasar setelah pergantaian pengaturan tentang otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,” tandasnya.(dav)

Olly Tepati Janji, Mokodongan Dapat Jabatan Penting di Kemendagri

 

sulutmanadoterkini.com, SULUT – Kesabaran dan komitmen, itulah dua kata yang tepat yang mempunyai hubungan erat dengan dilantiknya Ir Siswa Rachmat Mokodongan, dan janji seorang Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Lebih diperjelas. Dengan jabatan penting yang didapatkan Mokodongan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sekarang, mempunyai keterkaitan dengan Gubernur Olly Dondokambey, yang sebelumnya merupakan atasan Mokodongan, kala menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.

Mengapa demikian, setelah beberapa bulan dengan sabar mengabdi di Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (27/02/2017) kemarin, Mokodongan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Deputi Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Jabatan Mokodongan tersebut, tentu berkaitan dengan pengaruh Olly Dondokambey pada kebijakan pemerintah pusat.

Seperti dikutip pada pernyataan Gubernur Olly, (26/06/2016) bahwa posisi yang akan didapat Mokodongan akan sesuai pangkat dan golongannya.

“Iya dong, itu pasti pak Sekprov akan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) nanti. Tentu, ada jabatannya bukan tidak ada, ” ujar Olly.

Olly menyampaikan hal tersebut, saat Mokodongan masih menjabat Sekprov, dan Pemprov Sulut dalam prosedur persiapan Sekprov baru. Sementara Mokodongan sendiri menjabat Sekprov Sulut, selama 6 tahun 4 bulan.

Pernyataan Gubernur selanjutnya, usai upacara HUT Provinsi Sulut ke-52 di halaman kantor Gubernur, Jumat (23/09/2016).

“Posisi Mokodongan tetap aman dan sudah ada tempat di pusat, ” tutur Dondokambey.

Dan seperti pernyataan Gubernur Olly Dondokambey tersebut diatas, jaminan terhadap posisi Mokodongan sudah terbukti sekarang, status yang melekat pada seorang Mokodongan adalah Pejabat Eselon I A di Kemendagri.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat ditemui wartawan, di Kantor Gubernur, Senin (27/02/2017) menyatakan bahwa janjinya kepada Siswa R Mokodongan, untuk memperjuangkannya di Pemerintah Pusat sudah dibuktikan.

“Memang Gubernur pam badusta, ? ” ucap singkat Gubernur OD yang bernada pertanyaan, sekaligus mengandung makna kalimat pembuktian atas kata yang perna disampaikan sebelumnya.(alfa).

Anggaran Pilkada Tak Masalah, DPRD Manado Puas Jawaban Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Konsultasi
DPRD Manado saat konsultasi ke Kemendagri terkait anggaran Pilkada

MTerkini.com, MANADO – DPRD Kota Manado menyikapi serius tentang tahapan Pilkada Kota Manado 17 Februari 2016. Bukan hanya itu, tak tanggung-tanggung sejumlah pimpinan DPRD dan perwakilan komisi dan fraksi bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Deasy Roring mengatakan kunjungan mereka ke Kemendagri untuk mencari tahu pasti bagaimana proses anggaran untuk Pilwako nanti. Mereka diterima langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Syarifudin, MM. “Akhirnya semua puas dengan Penjelasan Bapak Syarifudin. Ia mengatakan Ini Agenda Nasional dan Tahapannya sampai bulan Maret tahun2016,” ujar Roring.

Hasil konsultasi tersebut juga dimintakan Pemerintah Kota Manado tidak perlu khawatir karena ketika dana dihibahkan ke KPU, yang bertanggung jawab adalah KPU bukan Pemerintah Kota lagi” ucap Roring saat mengutip pernyataan Syarifudin.

Kemendagri juga mengatakan bahwa tidak perlu audit BPK dan setelah itu harus dipertanggungjawabkan. “Sesungguhnya pertanggung Jawaban 3 bulan setelah Tahapan selesai,” kunci legislator bintang mercy dapil Wanea Wenang sambil menambahkan akan mengawal Pikada Kota Manado lewat lembaga DPRD.

Konsultasi ke Kemendagri ini terdiri dari Komisioner KPU Manado, Pejabat Wali Kota Manado Royke Roring, Sekkot Manado, Asisten 3 Pemkot Manado, Kepala Inspektorat Pemkot Manado, Kaban Keuangan, staf ahli Bidang Hukum, Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone dan beberapa anggota DPRD Manado dan anggota DPRD perwakilan fraksi masing-masing. Selain itu hadir juga KPU Sulut, akademisi, dan Bawaslu Sulut. (chris)

Konsultasi Pilwako Manado di Kemendagri, DPRD: Pemda Wajib Biayai dan Laksanakan 17 Februari

konsultasi dgn kemendagriMTerkini.com, MANADO – Kasak kusuk soal kisruh Pilwako Manado yang ditetapkan KPU akan dilaksanakan 17 Februari mendatang membuat DPRD Manado harus melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Jumat (29/1/2016).

Konsultasi ini dilakukan Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone bersama Wakil Ketua, Danny Sondakh dan anggota, diantaranya Benny Parasan (Politisi Gerindra), Markho Tampi (PDIP), Nurrasyid Abd Rahman (PKS), Jemmy Sangkay (Partai Demokrat) serta beberapa anggota lainnya dengan didampingi Sekwan, Steven Rende, meminta kejelasan apakah Pilwako Manado 17 Februari bisa dilaksanakan, serta masalah anggaran menyusul Pemkot Manado sendiri terkesan belum ada langkah persiapan dengan alasan masih menunggu payung hukum soal pergeseran Rp8 Miliar anggaran tambahan yang diminta KPU.

“Iya benar, kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Hasilnya, Pilwako Manado wajib dilaksanakan 17 Februari,” tegas Legislator 2 periode, Benny Parasan.

Soal anggaran, Ketua Tim Pemenangan Harley Mangindaan-Jemmy Asiku ini menyampaikan, dibebankan ke pemerintah daerah.

“Jadi pemerintah daerah (Pemkot, Pemprov Sulut) wajib membiayai dan melaksanakan Pilwako Manado sesuai dengan tanggal yang telah ditetepkan KPU Manado,” tandas Parasan.(*/mlz)

MANADO, (manadoterkini.com) – Kunjungan kerja Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan DPRD Sulut, ke Kemendagri dalam rangka konsultasi Bantuan Sosial dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Marlina Moha Siahaan (MMS)

“Sekarang ini untuk bantuan sosial misalnya ke Gereja atau Masjid sudah agak sulit. Karena harus berbentuk badan. Kalau tidak ada badan maka bansosnya tidak bisa disalurkan. Nah, kami ingin melakukan konsultasi ke Mendagri tentang masalah tersebut,” papar MMS. (toar)

AMURANG, (manadoterkini.com) – Akibat adanya saling klaim antara Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa terhadap Tapal batas. Untuk penyelesaian tapal batas Minsel – Minahasa mendesak untuk segera dilakukan.

Sejumlah warga mengaku kuatir jika kondisi ini dibiarkan, akan memunculkan gesekan antar warga dua desa tersebut, apalagi pekan lalu persoalan ini sempat memanas. “Pihak terkait harus cepat menyelesaikan tapal batas ini. Takutnya dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab, akhirnya bisa memunculkan hal yang tidak diinginkan,” ujar Aloysius Petrus tokoh masyarakat Desa Senduk, Kabupaten Minahasa.

Dirinya kemudian mengingatkan agar masyarakat dapat menahan diri, karena penyelesaian tapal batas merupakan urusan pemerintah. “Memang waktu tim dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara datang dan memedisiasi dua hukum tua desa, sempat terjadi adu mulut kecil, namun tidak berlanjut karena mereka masih bersaudara,” tandasnya.

Persoalan tapal batas antara Desa Munte (Minsel) dan Desa Senduk (Minahasa) ini sendiri kembali mengemuka akhir pekan lalu sehubungan rencana pembangunan gapura selamat datang yang akan dibangun Pemkab Minsel. Dua kubu yakni pemerintah desa Munte dan Senduk, bersikukuh bahwa peta perbatasan yang mereka miliki merupakan yang valid. Sedangkan Tim Pemprop Sulut yang melakukan medisiasi menegaskan, hingga kini belum ada penetapan soal perbatasan kedua wilayah ini, karena masih akan menunggu surat dari Kementrian Dalam Negeri.(dav)