Sumarsono : Netral Harga Mati bagi KPU

Boltim
Penjabat Gubernur Sulut resmikan Kantor KPU Boltim

SULUT, (manadoterkini.com) – Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menegaskan bahwa seluruh KPUD se Sulawesi Utara harus netral dalam proses Pilkada tanpa pilih kasih. Demikian ditegaskan Gubernur saat meninjau Kantor KPUD Boltim, Selasa (27/10) kemarin.

Menurutnya, personil KPUD harus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi. “Semua KPU harus netral itu harga mati,” tegas Sumarsono yang didampingi Penjabat Bupati Boltim Muhamad Rudi Mokoginta.

Selain itu, KPU diminta untuk bertindak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. “Selain netral, KPU harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Sumarsono.

Sementara itu, ketika melakukan peninjauan di Kantor Panwaslu Boltim, Gubernur memintakan supaya mengoptimalkan fungsi pengawasan, walaupun anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Menjawab keluhan tersebut, Sumarsono mengatakan agar Panwaslu dapat memaksimalkan dana yang ada saat ini dan dimanfaatkan sebaik mungkin. “Mata anggaran yang ada perlu dimodifikasi sistemnya namun pengawasan Pilkada harus tetap jalan, karena ini sudah merupakan tanggungjawab Panwaslu,” tutur Sumarsono sembari menyebutkan bahwa anggaran untuk Bawaslu seluruh Indonesia hanya 70 persen. “Begitu pula dengan KPU termasuk anggaran pengamanan pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan permintaan petugas keamanan dari Polri, Sumarsono mengimbau agar Panwaslu harus menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas. Jadi Panwas bisa menyurat kepada Kepolisian untuk permintaan pengamanan,” tandasnya. Hadir Isteri Gubernur Dra Tri Rachayu Sumarsono dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi.(tim)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU memiliki kewenangan untuk mengatur besaran dana kampanye pasangan calon sebagaimana amana PKPU nomor 8 tahun 2015.

“Hasil rapat dengan calon ditetapkan Rp 8,2 miliar untuk setiap pasangan calon. Mereka minta keleluasaan namun tetap ada pembatasan dari KPU. Awalnya KPU tawarkan Rp 16 miliar,” jelas Ketua KPU Boltim Awaluddin Umbola.

Selain itu juga jika ada sumbangan badan usaha maksimal Rp 500 juta dan sumbangan perorangan maksimal Rp 50 juta.

Lanjut Umbola pembatasan pengeluaran dana kampanye tersebut sudah memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye yang diatur dalam PKPU.

“Dana tersebut untuk pembiayaan kampanye seperti pertemuan terbatas, tata muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan undang-undang serta pembuatan bahan kampanye seperti kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin dan lainnya,”pungkasnya. (tim)

Pilbup Boltim, 3 Pasangan Calon Resmi Kantongi Nomor Urut

BOltimBOLTIM, (manadoterkini.com) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 tahun ini.

Acara yang di gelar di halaman kantor KPUD Boltim pada Selasa, (25/08) dihadiri oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selain itu di hadiri pula oleh Kapolres Bolmong yang di wakili Kapolsek Urban Kotabunan Kompol.Efendi Manoppo, Koramil 13.03.05 Kotabunan, juga oleh perwakilan Kajati Bolmong dan Panwaslu Boltim.

Rapat pleno pengundian nomor urut ini dibuka langsung oleh Ketua KPUD Boltim Awaludin Umbola, S.Hut. kemudian Komisioner KPUD Irwan Tololiu memimpin prosesi pengundian nomor urut.

Irwan menerangkan, pada proses pengundian ini akan dilakukan dua kali. Pengundian pertama untuk menentukan siapa kah calon yang berhak pertama kali mengambil nomor urut.

“Pengundian kedua adalah nomor urut pasangan calon dan nomor tersebut yang nantinya akan di gunakan pada kertas suara nanti,” kata Irwan Tololiu.

Dari hasil pengundian pertama pasangan Candra Modeong-Suprapto Datunsolang mendapat kesempatan pertama. Sementara pasangan Sehan Landjar-Rusdi Gumalangit mendapat kesempatan kedua, sedangkan pasangan Sam Sahrul Mamonto-Meddy Lensun mendapat kesempatan ketiga.

Setelah melakukan pengambilan nomor urut. Pasangan Candra-Suprapto mendapat nomor urut 1, Sahrul-Meddy nomor urut 2 dan Sehan-Rusdi nomor urut 3. (**/chris)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Boltim yang dilangsungkan Senin (23/8) dilakukan pleno tertutu. “Karena sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan program dan jadwal tidak ditekankan untuk pleno terbuka,” sebut Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, KPU Boltim, Irwan Tololiu.

Bahkan Irwan menjelaskan mereka (KPU) masih menanti edaran KPU Pusat soal pleno penetapan calon ini digelar terbuka atau tertutup. “Jika tak ada edaran, kami lakukan tertutup. Hasilnya nanti akan diserahkan ke LO (liaison officer) masing-masing bakal calon. Kami komisioner juga akan gelar konferensi pers usai pleno untuk menyampaikan hasilnya,” ungkap Irwan.

Sementara itu pihak kepolisian setempat akan memberlakukan pengamanan ketat selama tahapan penetapan hingga pencabutan nomor urut pada Selasa (25/8) besok. “Personil pengamanan dari dua polsek ditambah personil Polres Bolmong. Personil akan berjaga di sekretariat KPU dan titik-titik rawan terjadi konflik,” kata Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Efendy Manoppo.

Bahkan perwira satu bunga melati di pundaknya ini menghimbau, para pendukung bakal calon tidak melakukan konvoi karena bisa rawan terjadi gesekan. “Kami aparat sarankan hindari arak-arakan, ini kan belum massa kampanye,” pungkas Kompol Manoppo.(cha)

Panwaslu Boltim Lantik 15 Anggota Panwascam se-Kecamatan Boltim

BoltimTUTUYAN, (manadoterkini.com)-Sebanyak lima belas calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada Selasa (7/7) siang tadi resmi dilantik menjadi anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) oleh Panwaslu Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Ketua Panwaslu Kabupaten Boltim Maria Ervina Damopolii usai mengambil sumpah kepada ke lima belas anggota Panwascam mengatakan jika kedudukan dari panwascam merupakan hal yang urgen dimana bisa mendeteksi sedini mungkin pelanggaran-pelanggaran yang terjadi digelaran Pilkada yang saat ini tahapannya sudah mulai berjalan.

“Pilkada merupakan suatu kedaulatan, dimana rakyat menentukan pilihannya, panwascam merupakan bagian urgen dalam pengawasan sedini mungkin agar tidak terjadi pelanggaran,juga harus taat asas, berintegritas sehingga akan tercipta pengawasan yang maksimal, karena potensi pelanggaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun,” ujar Damopolii saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Boltim Medy Lensun yang hadir kapasitas sebagai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berharap agar nantinya dalam melaksanakan tugasnya para anggota Panwascam ini lebih memperhatikan tupoksinya serta menjaga integritas dalam pengawasan.

“Pilkada ini rawan akan konflik dalam menghadapi pilkada memang tidak mudah, harus netral, transparan dan berintegritas itu yang paling utama jadi saya harapkan agar anggota Panwascam bisa melakukan tugasnya dengan baik, ” harap Lensun.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut salah satu anggota Bawaslu Sulut Samsurijal Musa,Ketua KPUD Boltim dan ketiga anggota Panwaslu Boltim.

Diketahui lima belas anggota Panwascam Kabupaten Boltim terbagi di lima kecamatan yakni, Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Nuangan, Modayag dan Modayag Barat dengan masing-masing kecamatan terdiri dari tiga anggota Panwascam.(wan)

KPU Sulut PAW Dua Komisioner KPUD Boltim

manado
Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan

MANADO, (manadoterkini.com) – Pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu berdampak pemberhentian terhadap kedua komisioner KPUD Boltim yakni Hendra Damopolii dan Ronald Limbalon oleh Dewan Komite Penyelenggara Pemilu (DKPP). Alhasil, Kamis (26/3) kemarin, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan, melantik dua komisioner baru Pergantian Antar Waktu (PAW) di kantor KPU Sulut jalan Diponegoro.

Mereka yang dilantik yakni Ahlis Aer dan Irwan Tololiu yang menempati posisi rangking 6 dan 7 pada saat perangkingan seleksi KPU Boltim waktu lalu.

Menurut Momongan, pelantikan dua komisioner PAW KPU Boltim ini dilakukan berdasarkan undang-undang yakni tujuh hari setelah SK pemberhentian terhadap kedua komisioner KPU Boltim sebelumnya diturunkan oleh DKPP, sudah harus dilakukan pelantikan pengganti, dan juga mengingat dalam waktu dekat ini KPU di masing-masing daerah sudah banyak tugasnya dalam menyambut persiapan pilkada.

”Pelantikan ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan mengingat pelaksanaan pilkada sudah akan dimulai tahapanya,” terangnya.(cw-11)

TUTUYAN, (manadoterkini.com)-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan segera dimulai. Bahkan pada bulan Juni mendatang bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sudah bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boltim. “Sesuai dengan draf yang kami tetima tahapan pendaftaran akan dibuka pada bulan Juni mendatang. Hanya saja itu belum pasti, sebab kita menunggu keputusan langsung dari KPU Pusat,” ujar Ketua KPUD Boltim Hendra Damopolii SE.

Oleh karena itu, Dia mengimbau kepada bakal calon yang akan mendaftarkan diri. Segera menyiapkan segala persyaratan untuk pencalonan. “Salah satunya partai yang mengusung harus jelas, jangan sampai ada permasalahan di internal partai,” imbaunya.

Sedangkan bakal calon yang akan maju lewat jalur indenpenden harus memasukan kartu tanda penduduk (KTP) 10 persen dari jumlah wajib pilih di Boltim. “Agar pendaftarannya bisa diterima, karena ini merupakan persyaratan mutlak dari KPU Pusat. Kami hanya meneruskan aturan saja,” jelasnya.

Seperti diketahui Boltim tidak ada satu partai yang dapat mengusung pasangan calon. Pasalnya, dalam pemilihan legislatif lalu, tidak ada satu partaipun yang mengantongi kuota jumlah kursi di DPRD Boltim.(cw-6)

TUTUYAN, (manadoterkini.com)-Konstalasi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dipastikan bakal ketat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan calon incumbent yakni Sehan Landjar bakal mendapatkan saingan berat. Pasalnya, sejumlah figur mulai menunjukkan serta mengambil ancang-ancang untuk bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Boltim pada pertarungan Pilkada yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.

Sebut saja Ketua DPRD Boltim Sachrul Mamonto, Wakil Bupati Boltim Meydi Lensun, dan juga para politisi dan birokrat lainnya.

Meski demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boltim Hendra Damopolii memintakan kepada semua figur yang nantinya akan maju pada Pilkada mendatang agar bisa menjaga profesionalisme dalam persaingan nanti. “Meskipun itu merupakan hak dari setiap warga untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi kepemimpinan di daerah,” ungkap Damopolii.

Lebihlanjut Damopolii menambahkan, demi mempertanggungjawabkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, maka persatuan dan kesatuan didalam masyarakat sangatlah penting. “Ayo pastikan pesta demokrasi ini berlangsung dengan penuh sukacita dan dalam, bukan sebaliknya;” harapnya.(cw-6)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Sampai saat ini, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), maupun di daerah lain, masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), tentang Pilkada langsung, belum juga disahkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boltim, Hendra Damopolii saat dikonfirmasi terkait masalah Pilkada, mengakui bahwa soal Pilkada, pihaknya masih tunggu keputusan dari KPU Pusat. “KPUD Boltim telah menyiapkan langkah-langkah tentang pelaksanaan Pilkada. Mulai dari pendanaan, hingga tahapannya, karena sesuai Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) beberapa waktu lalu, dimana Pilkada serentak digelar tanggal 16 Desember tahun ini, ” terang Damopolii kepada manadoterkini.com.

Tetapi kata Damopolii juga, untuk memastikan tentang Pilkada secara serentak ini dilaksanakan. Pihak KPUD Boltim, masih menunggu payung hukum dari Perpu, yang saat ini sementara digodok oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR-RI. “Yang jelas, Pilkada secara langsung akan dilakukan. Tapi, kepastian itu masih tetap menunggu payung hukum dari Perpu, ” ujar Damopolii.

Sementara itu, menurut Sekretaris KPUD Boltim Arfan Palima, menyangkut pendanaan Pilkada Boltim, dianggap terlalu kecil. “Jika Pilkada di Boltim akan berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah dirancang oleh KPUD Boltim, maka perlu ada penambahan dana Pilkada. Sebab, anggaran sebesar Rp 6,5 miliar dari Pemkab Boltim, sangat minim. Idealnya, anggaran Pilkada, sebesar Rp 13 miliar. Jadi harus ada penambahan anggaran, ” kata Palima.(tr-6)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Tak lama lagi perhelatan pesta demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan segera dilaksanakan tahun 2015 tepat pada bulan September. Masyarakat Boltim akan memilih pemimpin (Bupati,red) yang tepat demi kelangsungan kesejahteraan dan pembangunan Boltim kedepan.

Terkait sejumlah pemberitaan di sejumlah media prihal permintaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang mencapai Rp13,2 Miliar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab pilkada, melalui juru bicara dan protokoler Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Uyun Pangalima mengatakan bahwa hal tersebut akan diupayakan terpenuhi asalkan jelas peruntukkannya.

“Kami akan berusaha untuk memenuhi anggaran yang dimintakan, asalkan anggaran tersebut realistis dan jelas peruntukannya,” terang Pangalima kepada sejumlah wartawan ketika disambangi di ruang kerjanya.

Dirinya mengakui, pada proses pengajuan anggaran, pihak KPU belum pernah melakukan konsultasi dengan pemda dalam hal ini Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda). “Mengenai pengajuan anggaran tersebut, pihak KPU belum pernah melakukan komunikasi dengan kami. Bahkan konsultasi dengan Pak Bupati dan Pak Sekda pun belum dilakukan,” jelasnya.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan pilkada 2010 lalu yang hanya menghabiskan anggaran sekisar Rp. 4 M lebih, maka sebenarnya hal ini dapat dimaksimalkan. Sebab beberapa tahapan pilkada katanya, sudah dilakukan oleh pemda.

“Berkaca pada Pilkada 2010 lalu, kita hanya menghabiskan empat miliar lebih, dan karena ada beberapa kegiatan tentang tahapan pilkada ini sudah dilakukan seperti penganggaran Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), dan penganggaran pengamanan, maka soal anggaran itu bisa dimaksimalkan,” tuturnya sembari menambahkan tidak usah terlalu berpolemik tentang anggaran tersebut.(ojr)