Mewoh : Peran LMP Dibutukan Menjaga Keutuhan NKRI

 

sulut, Madamanadoterkini.com, SULUT – Peran Laskar Merah Putih (LMP) dibutukan dalam menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesehjateraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Roy Mewoh DEA saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey, pada acara pelantikan LMP Markas Daerah (Mada) Provinsi Sulut.

“Aktualisasi dan dukungan aktif segenap unsur dari kekuatan bangsa ini, termasuk Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Utara sangat diharapkan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI serta dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ” ungkap Mewoh, pada mement pelantikan, di Aula Getsemani Sario Manado, Minggu (26/02/2017) kemarin.

Mewoh juga mengharapkan, pelantikan LMP Mada Sulut tidak hanya dimaknai sebatas keberlanjutan rantai kepengurusan organisasi, melainkan dimanfaatkan sebagai wahana konsolidasi internal, terlebih para pengurus yang baru dilantik.

Sekaligus sebagai momentum untuk mensinergikan visi dan persepsi dalam pikiran dan tindakan, sehingga nanti mampu menjaga eksistensi dan kipra Laskar Merah Putih Sulut sendiri.

Mewoh pun mengajak LMP untuk bersama mensukseskan program pemerintah.

“Saya mengajak, untuk senantiasi berbagai program dan kegiatan penerintah provinsi Sulut secara keseluruan, agar visi pembangunan Sulawesi Utara bisa tercapai, menujuh terwujudnya Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berepribadian dalam budaya, ” pungkasnya.(alfa)

Laga Lomba Kasti Darma Wanita, Mewoh : Penting Untuk Meningkatkan Rasa Solidaritas

mewohmanadoterkini.com, SULUT – Lomba seperti ini penting dilakukan untuk meningkatkan solidaritas serta rasa kesetiakawanan dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Roy Mewoh saat laga BLH Vs TNI, di halaman kantor Gubernur, kepada manadoterkini.com, Senin (19/09/2016).

Mewoh juga mengatakan, lomba yang dilaksanakan dalam rangka HUT Provinsi Sulut ke-52, tentunya baik untuk memupuk jiwa sportifitas dikalangan ASN.

“Karena itu, diharapkan dalam perlombaan ASN bisa menunjukan sportifitas,” ujar Mewoh.

Selain itu dia juga berharap melalui kegiatan semacam ini, bisa berdampak pada kinerja ASN, memacu semangat kerja, disiplin, serta kreatifitas,” tutup Mewoh.(alfa)

MTerkini.com, SULUT – Menindak lanjuti surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik berbayar pada usaha Retail Modern. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Roy Mewoh mengatakan akan menindaklanjuti.

Mewoh mengharapkan agar pemerinta kabupaten kota agar menidak lanjuti meneruskan ke Swalayan dan sejenisnya.

Setiap penggunaan kantong plastik di Swalayan dan sejenis akan dikenakan biaya Rp 200. “Mengenai pembayaran kantong plastik Rp 200 perlembar agaran mau di kemanakan, saya belum tahu persis, ” ungkap Mewoh.

“Menurut saya ada baiknya di kembalikan ke pemerintah agar dana itu bisa di alokasikan untuk penanganan sampah atau kepentungan lingkungan hidup lainnya,” tandasnya.

“Agar tidak banyak plastik yang keluar dari Swalayan dan sejenisnya, diharapkan konsumen sudah membawa kantong dari rumah, ” ujar Mewoh.

Menurutnya dengan harga Rp 200 terlalu kecil untuk masyarakat Sulut dan tidak akan memberi efek penurunan penggunaan kantong plastik dari swalayan.

“Perlu diketahui dari hasil penelitian sampa plastik akan terurai dengan tanah 40 thn kemudian jadi sebaiknya gunakanla kantong tidak berbahan plastik,” kunci Mewoh.(alfa)

Dukung Pusat, BLH Sulut Tindaklanjuti Pengurangan Sampah Plastik

sulutMTerkini.com, SULUT – Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan penggunaan kantong plastik berbayar di pasar-pasar moderen.

Ini terkait Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Retail Modern mulai 21 Februari hingga 5 Juni 2016.

Hal ini disampaikan Roy Mewoh kepada manadoterkini.com di Kantor BLH Provinsi Sulut, Kamis (03/03/2016).

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulut Olly Dodokambey SE akan menyurat ke pemerintah Kabupaten/Kota.

“Diharapkan bagi pemerinta kabupaten/kota agar menidak lanjuti hal ini, dan meneruskan keswalayan,” tandas Mewoh.(alfa)

Program GBK Belum Menyentuh Kabupaten/Kota

roy mewohMTerkini.com, SULUT – Gerakan Bersih Kuala (GBK) yang dicanangkan Penjabat Gubernur, Soni Sumarsono, akhir bulan November 2015 lalu ternyata belum mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Dari pantauan manadoterkini.com, kebiasaan buang sampah ke sungai (Kuala) masih marak dan terus terjadi terlebih warga yang berada di daerah aliran sungai (DAS).
Di Kota Manado misalnya, dalam beberapa hari terakhir, tumpukan sampah yang terseret arus sungai begitu banyak ditemui di beberapa sungai yang melintasi kota Manado diantaranya, Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, Sungai Sario, Sungai Malalayang. Bukan hanya sungai, selokan-selokan (Got) juga banyak dijumpai tumpukan sampah.
Menyikapi kondisi ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulawesi Utara (Sulut), Roy Mewoh, meminta pemerintah kabupaten kota untuk mem-follow up program, guna menjaga lingkungan itu. Mewoh kepada Pers, diruang kerjanya menegaskan, seharusnya Kabupaten/Kota yang sudah punya Peraturan Daerah (Perda), semestinya mengimplementasikan aturan yang sudah ada, bukannya didiamkan.
“GBK hendaknya dijadikan motivasi bagi Pemerintah kabupaten/kota termasuk masyarakat untuk menjaga lingkungan. Karena dengan program ini, kiranya upaya menjadikan Sungai (kuala) sebagai garda terdepan akan terwujud, ” ujarnya.
Mewoh menyebutkan bagaimana mengajak orang datang ke Manado “Mari Jo Ka Manado, sementara sungai dipenuhi oleh sampah. “Oleh karena itu, perlu ada sinergitas antara Pemprov dan kabupaten/kota,”tandas Mewoh sembari menambahkan, Pemprov Sulut telah menjalankan bukan sekedar program. “Jadi, sekarang tinggal menunggu respon Kabupaten/Kota. Demi optimalnya GBK, akan melakukan evaluasi yang akan digelar dalam 6 bulan sekali,” kuncinya.(alfa)

SULUT, (manadoterkini.com) – Tindaklanjut pemeriksaan aset kendaraan dinas Pemprov Sulut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) perwakilan Sulut. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bakal segera melakukan penarikan kendaraan dinas yang sudah tidak sesuai diperuntukan.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan penertiban kendaraan dinas. Merupakan satu tugas penting dari Pol PP Sulut menegakkan peraturan daerah (Perda),”ujar Kepala Satpol PP dan Linmas Sulut Roy Mewoh SH.

Diakuinya, banyak aset kendaraan dinas belum berada di SKPD. Sehingga pihaknya menjadwalkan penertiban. Dalam menjalankan tugas ini, ia harap, SKPD boleh kooperatif. Pol PP tetap melakukan langkah persuasif dengan pemilik kendaraan yang akan ditarik. “Mengingat semua dapat diselesaikan secara baik dan damai, walaupun ini memang sudah merupakan tindak lanjut temuan BPK, sehingga pengumpulan aset kendaraan dinas wajib dilakukan,” jelasnya.(chris)