Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pemerintahan

Wagub Sulut : Perlu Kebersamaan Bangun Daerah Perbatasan

×

Wagub Sulut : Perlu Kebersamaan Bangun Daerah Perbatasan

Sebarkan artikel ini

SULUT, (manadoterkini.com) – Untuk membangun daerah perbatasan perlu kebersamaan. Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd, yang baru-baru ini menghadiri Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara (FKP2DPN) di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Melalui kegiatan FKP2DPN diharapkan terciptanya koordinasi antar kepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat yaitu sinkronisasi program-program yang melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerah yang ada di wilayah perbatasan negara,”ujarnya.

Kansil meyakinkan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara siap mendukung FKP2DPN di dalam membangun dan mengembangkan potensi dari wilayah perbatasan yang ada di daerah ini.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat membuka kegiatan tersebut.

Bahkan secara tegas Menteri Marwan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.

“Kedepan, kisah-kisah pilu itu tidak perlu terjadi lagi kedepan. Karena pada dasarnya wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat potensial dan kita bisa melakukan hal yang terbaik dari yang sebelumnya,” tegas Marwan.

Menurut Menteri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan melakukan transmigrasi.

“Kita diberi mandat untuk melakukan Transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan,” tandasnya.

Langkah kedua menurut Menteri Marwan, adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Penguatan perbatasan salah satu caranya adalah dengan menguatkan level koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan koordinasi akan meningkatkan kesejahteran buat rakyat kita,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, adalah menguatkan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

“Oleh karena itu dari forum ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa diwujudkan melalui program yang produktif dan monumental,” imbuhnya.

Selain infratruktur, dalam forum yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah di perbatasan, Menteri Marwan mengingatkan pentingnya rencana kerja yang komperhensif dalam membangun perbatasan.

“Membangun perbatasan harus juga memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Menjadikan Nawacita sebagai pegangan ideologis, bahwa negara harus hadir dimanapun termasuk di daerah perbatasan,” tandasnya.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan laut, Indonesia berbatasan dnegan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dna Australia.

Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/ kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan.

Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 Kecamatan berbatasan dnegan darat, dan 4 Kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 Desa/ Kelurahan.(alfa)