SULUT, (manadoterkini.com) – Provinsi Sulawesi Utara telah menerimah DIPA Tahun 2016, total alokasi belanja APBN mencapai Rp. 8,7 triliun rinciannya sesuai jenis kewenangan yaitu untuk Kantor Pusat (KP) Rp. 3,2 T, Kantor Daerah (KD) Rp. 4,6 T, Dekonsentrasi (DK) Rp. 313,6 M, Tugas Pembantuan (TP) Rp. 576,9 M, Urusan Bersama (UB) Rp. 15,8 M.
Hal itu disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Prov. Sulut Irwan Ritonga pada acara Penyerahan DIPA Tahun Anggara (TA) 2016 di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (18/12).
Sementara DIPA Petikan Satker untuk Provinsi Sulut disebutkan, berjumlah 511 DIPA yang dialokasi yang dialokasikan di 45 Kementerian Negara/Lembaga dan dibayarkan melalui Empat KPPN Manado, Bitung, Kotamobagu dan Tahuna.
“DIPA yang diserahkan khusus untuk Satker di Wilayah KPPN Manado berjumlah 301 DIPA dengan nilai Rp. 6,7 T, terdiri atas DIPA KP berjumlah 19 DIPA, dengan nilai Rp. 2,7 T, DIPA KD berjumlah 198 DIPA dengan nilai Rp. 3,2 T, DIPA DK berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 311,6 M, serta DIPA TP berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 483 M, “jelas Ritonga.
Ritonga menambahkan khusus untuk DIPA dana transfer ke daerah dan Dana Desa, termasuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 untuk Provinsi Sulut mencapai Rp. 13,9 T yang tediri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 510,2 M, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 8,2 T, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 4,4 T, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 84 M serta Dana Desa Rp. 911,5 M.
Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono, MDM usai penyerahan dana DIPA kepada Kajati, KPT, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Kapolda, Dan Lantamal VIII Manado, Danrem 131 Santiago, Dan Lanudsri, Sekprov Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, Rektor Unsrat dan Unima, Kakanwil Kemenag Sulut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Provinsi Sulut serta penyerahan Dana Transfer kepada para Bupati/Walikota se-Sulut, menegaskan Penyerahan dana DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran, dapat berlangsung lebih tepat waktu sehingga memberikan dampak bagi perekonomian daerah.
“Saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, jangan sampai terlambat,” tegas Sumarsono.
Ia menyebutkan Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. sebagaimana semangat Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk itu Gubernur minta para Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Satgas Khusus atau Sekretariat yang memonitor penuh proses penyaluran Dana Desa, sembari menambahkan agar memberikan special treatment kepada para aparatur yang akan mengelola Dana Desa tersebut, tandas Dirjen Otda Kemendagri RI ini.
Turut hadir unsur Forkompinda Sulut, Para Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulut Drs. Ferdinand Mewengkang, MM, serta pejabat teras Pemprov.(alfa)
