MTerkini.com, MANADO – Masalah pergeseran anggaran Pilkada Manado susulan Rp7,8 Miliar sempat menimbulkan ketegangangan di lembaga DPRD Manado, Rabu (10/2/2016) malam. Pasalnya, sejumlah anggota dewan dibikin bingung oleh surat yang dikirim penjabat Walikota Manado, Royke Roring.
Inti dalam surat tersebut, Roring meminta pimpinan DPRD Manado melalui Banggar untuk membahas anggaran tambahan Pilkada itu bersama TAPD Pemkot Manado.
Sontak saja, surat permintaan itu menimbulkan nada heran dan membingungkan beberapa anggota Banggar. “Padahal waktu konsultasi ke Kemendagri, torang sama-sama dengan Penjabat Walikota. Beliau tahu pergeseran anggaran Pilkada itu tidak masalah. Sekarang beliau minta dibahas dewan. Jadi bingung,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Deasy Roring.
Sementara dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 160, pergeseran anggaran tersebut hanya atas persetujuan PPAD (Pejabat Pengguna Anggaran Daerah) dalam hal ini Sekretaris Kota, Haerfrey Sendoh dan Kaban Keuangan, Manarsar Panjaitan.
“Pergeseran itu kan anggaran dalam satu unit kerja. Jadi hanya internal PPAD. Dewan hanya menerima pemberitahuan. Artinya, pergeseran itu diketahui dewan,” jelas Wakil Ketua DPDR, Danny Sondakh yang sempat menolak menandatagani daftar hadir.
Akhirnya, antara Dewan dan TAPD Pemkot dihadiri Sekot Haefrey Sendoh, Kaban Keuangan, Manarsar Panjaitan dan Asisten III, Henny Giroth sepakat pembahasan itu dilabeli dengan nama diskusi.
“Jadi itu bukan pembahasan tapi diskusi saja. Pemkot meminta perlindungan kepada dewan soal anggaran yang akan digeser,” kata Deasy Roring.(*/tim)
