manadoterkini.com, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa telah berulang kali menyatakan kesiapan mendukung dan bersinergi dengan pemeritah pusat. Hal tersebut kembali ditegaskan Bupati Dr Ir Royke Octavian Roring MSi saat mengikuti Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrembangnas) secara virtual di layar TVRI, yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, Kamis (30/04/20) siang tadi.
Musrembangnas 2020 ini membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yang disaksikan seluruh Bupati dan Wali Kota serta Kepala Bapedda di Kabupaten Kota se Indonesia. Juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Bappenas RI.
Selain pembahasan penyusunan RKP tahun 2021, Musrembang ini juga membahas terkait penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sendiri sangat mendukung program Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Nasional tahun 2021.
Dalam Musrembangnas tersebut, Presiden Jokowi minta semua Kepala Daerah wajib menyampaikan perkembangan Covid-19 setiap harinya di masing – masing wilayah ke Gugus Tugas Pusat. (fis)
manadoterkini.com, SULUT – Konstalasi politik khususnya di Kota Manado bakal seru, bahkan Ketua DPD PDI-P Sulut Olly Dondokambey terang-terangan memerintahkan dua kadernya untuk bersiap-siap bersaing dalam perebutan top eksekutif di Kota Manado.
Roy Roring dan James Sumendap, bakal menjadi calon kuat partai berlogo kepala banteng ini untuk memperebutkan DB 1 A. Padahal masing-masing baru saja duduk sebagai Bupati baik di Minahasa maupun Minahasa Tenggara pada Pilkada lalu.
Entah apa yang ada dibenak Olly yang juga Gubernur Sulut ini, namun yang pasti Olly berharap, calon Wali Kota Manado harus dari PDI-P.
“Calon baiknya harus dari PDI-P, makanya kita harus merebut sebanyak-banyaknya kursi di DPRD agar kita bisa mengusung semua calon kepala daerah dari partai kita (PDI-P). Kalau koalisi-koalisi itu bikin pusing,” tutur Olly pada waktu Kampanye akbar waktu lalu di Lapangan KONI Sari.
Namun dalam kampanye akbar itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey menyebut juga sejumlah nama untuk maju di Pilwako Manado selain kedua nama di atas. Masing-masing Richard Sualang, Andre Angouw. (Rizath)
manadoterkini.com, SULUT – Adanya tuntutan pelaksanaan tugas yang sejalan dengan perkembangan global dan teknologi maka Kebutuhan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) adalah salah satu faktor pendukung dalam perwujudan dari kesenjanganan kemampuan atau kompetensi pegawai.
Hal itu diungkapkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Prov. Sulut Ir Roy Roring MSi, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Edwin H Silangen SE MS, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2017 di Aula Badan Diklat Minahasa Utara, Senin (05/06).
“Untuk menyikapi hal tersebut harus memerlukan upaya peningkatan kompetensi yang memenuhi syarat dan berorientasi pada standar kompetensi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan Stakeholdernya,” kata Roring
Lanjutnya, perlu dipahami secara rinci bahwa kegiatan Diklat ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mempersiapkan bekal pengetahuan serta ketrampilan bagi Aparatur Sipil Negara agar benar -benar memiliki kapasitas serta kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
“Untuk menghasilkan suatu tolak ukur bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatanya, seperti informasi jabatan, uraian tugas , waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja,standard beban kerja, prestasi kerja, penyusunan formasi pegawai, serta penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara secara konsisten dan berkesinambungan, yang kesemuanya itu kita sadari selama ini belum berjalan secara optimal,” jelas Roring.
“Diharapkan kegiatan ini dapat mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi, memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan, dan benar-benar memiliki kapasitas serta kompetensi sesuai dengan bidangnya, selanjutnya dapat diimplementasikan dalam tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan,” tutup Roring.(humas/alfa)
Asisten III Setda Provinsi Sulut Royke Roring memimpin apel kerja
manadoterkini.com, SULUT– Kehadiran Aparat Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) lingkup keasistenan III Setda Provinsi Sulut, Senin (27/2/2017) diinspeksi langsung Asisten Administrasi Umum Ir Roy O Roring MSi.
Dalam apel kerja awal Minggu ini Roring dan Karo Organisasi Farly Kotambunan SE, mengecek langsung absensi kehadiran ASN mendapati beberapa Pejabat, Staf, bahkan THL yang tidak hadir tanpa keterangan.
“Melihat dari kondisi apel pagi, maka disiplin ASN perlu ditingkatkan, demi memenuhi tuntutan kinerja, serta optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat,” jelas Roring.
Bahkan dalam arahannya, Roring menegaskan, bukan hanya staf dan THL, melainkan Aparatur Sipil Negara, baik Pejabat Eselon II, III, dan IV.
Di Pemprov Sulut harus meningkatkan disiplin termasuk salah satu variabel penilaian adalah mengikuti Apel kerja.
Menurutnya, menjelang pelaksanaan Pekan Bulan Disiplin, sedianya akan digelar awal bulan Maret depan, yang nanti akan Evaluasi diantaranya ; Tertib Administrasi, Aktivitas rutinitas Kinerja, termasuk kehadiran seluruh ASN Dan THL akan dilakukan. “Jangan hanya menginginkan kesejahteraan, tanpa diimbangi dengan kedisiplinan dalam bekerja,” sindir Roring.
Roring mengatakan ASN dan THL yang tidak disiplin harus ditindak dengan tegas, agar menjadi perhatian untuk tidak bermalas-malasan dalam tanggung jawab bekerja untuk Sulut.
Khusus bagi Aparatur Struktural haruslah mengsyukuri akan amanah dan kepercayaan jabatan yang diberikan Pimpinan. “Karena kondisi dan kompisisi ketersediaan jabatan di jajaran Pemprov hingga saat ini, ada yang mengalami Demosi, bahkan dikarenakan karna aturan dan porsi jabatan yang semakin ramping, sehingga ada yang terpaksa tidak mendapatkan kedudukan dan jabatan,” terang mantan Kepala Bappeda ini dengan mimik serius.
manadoterkini.com, MANADO – Akhirnya rolling pejabat esalon III dan IV di masa kepemimpinan Penjabat Walikota Manado Royke Roring, dibatalkan. Hal itu diputuskan dalam Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Manado, Senin (15/8/2016).
Hal yang sama juga telah berlaku sebelumnya bagi pejabat esalon II dikembalikan pada posisi semula.
“Gugatan yang kami ajukan di PTUN, dikabulkan oleh hakim di PTUN, dengan demikian semua pejabat yang dirolling saat masa ROR itu harus dikembalikan, namun untuk mengembalikan jabatan semula itu merupakan kewenangan dari Wali Kota GSVL,” tandas Tommy Sumelung didampingi kuasa hukum Max Bawotong dan Kadis PU Manado Royke Mamahit.(tim)
Ketua MJKS Stenly Towoliu didampingi Sekertaris Max Bawotong SH
manadoterkini.com, MANADO – LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) memperkarakan mantan Penjabat (Pj) Walikota Manado, Ir. Roy Oktavian Roring (ROR), M.Si, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Selasa (24/05/2016).
Menurut Ketua MJKS Stenly Towoliu didampingi Sekertaris Max Bawotong SH , mutasi atau rolling jabatan di Pemkot Manado yang dilakukan era kepemimpinan Penjabat Walikota ROR, lalu tidak sesuai prosedur.
“MJKS mendukung langkah-langkah yang diambil “korban” dalam hal ini yang dikorbankan Aparat Sipil Negara (ASN) rolling pada tanggal 24 Maret 2016 kemarin, sehingga apa yang dilakukan oleh korban merupakan langkah hukum tepat menurut kami. Dan kami akan berada dibelakang mengawal korban untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, karena disini kami melihat dalam rolling itu, kami menduga ada beberapa kasus. salah satunya adalah perbuatan tak menyenangkan sehingga kalaupun itu harus dilakukan pidana, ya kami mendukung itu, kami siap berada dibelakang korban,” jelas Towoliu seraya menyebutkan telah mendaftarkan gugatanya terhadap ROR di PTUN dengan nomor 47.
Sementara itu, Max Bawotong SH yang juga Sekertaris MJKS menyatakan, dalam isi surat gugatannya, meminta agar Surat Keputusan (SK) Pj Walikota Manado yang menjabat saat itu batal demi hukum dan para “korban” rolling itu dapat dikembalikan lagi pada posisinya masing-masing. “Kami tetap menggawal bahwa sampai dimana prosedur hukum yang akan dijalankan. Baik secara peribadi maupun secara institusi,” tandas Bawotong.
Diketahui, dalam surat bernomor 820/1472/SJ tertanggal 21 April 2016 tentang larangan mutasi dari Kemendagri yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut ditujukan pada Gubernur Sulut yang ditembusannya juga kepada Penjabat Walikota.
Isi suratnya menyebutkan, bahwa Mendagri menjawab surat Nomor 800/402/Sekr-BKD tanggal 13 April 2016 Perihal Usulan Mutasi Jabatan Struktural. “Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa: Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri.
Kemudian ditegaskan pula bahwa, jika mutasi tersebut tidak sesuai aturan maka bisa dibatalkan. “Apabila pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini dibatalkan dan segala kebijakan terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah,” demikian penegasan poin 4 surat Mendagri tersebut.(*/tim)
Berikut rentetan 5 kali ROR melalukan Mutasi dan Rolling jabatan di Pemkot Manado.
1.20 Desember 2015, Jabatan Dinas PU dan Sekretariat DPRD Manado.
2.11 Maret 2016, Mutasi 80 pejabat eselon III dan IV.
3.7 April 2016, 14 pejabat; 12 pejabat eselon II dan 2 pejabat eselon III.
4.29 April 2016, 19 pejabat eselon III dan IV.
5.8 Mei 2016, Sejumlah Direksi dan pegawai PD Pasar Manado.
Surat Mendagri Nomor 820/1472/SJ yang menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai.(ist)
manadoterkini.com, MANADO — Dalam penerintahan transisi, Penjabat Walikota Manado Royke Roring sempat melakukan rolling atau mutasi pejabat baik esalon IV, III dan II.
Dimana rolling tersebut berdasarkan usulan panitia seleksi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dikepalai Sekkot Haefrey Sendoh.
Manariknya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah mengeluarkan surat Nomor 820/1472/SJ tertanggal 21 April 2016 Perihal Izin Mutasi di lingkungan Pemkot Manado yang ditembuskan kepada Penjabat Walikota. Isi suratnya bahwa Mendagri menjawab surat Nomor 800/402/Sekr-BKD tanggal 13 April 2016 Perihal Usualan Mutasi Jabatan Struktural.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa: Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri,” demikian bunyi surat tersebut.
Kemudian ditegaskan pula bahwa jika mutasi tersebut tidak sesuai aturan maka bisa dibatalkan. “Apabila pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini dibatalkan dan segala kebijakan terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah,” demikian penegasan poin 4 surat Mendagri tersebut.
Sayangnya surat tersebut seakan diabaikan, sehingga baru terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Baseline Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2016-2021 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Walikota. Terungkap juga permasalahan khususnya pelaksanaan mutasi/rolling pejabat eselon II yang dilakukan Penjabat Walikota Manado di masa pemerintahan transisi.
Bahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Ir Steven Wakkary yang ditanya soal kebijakan tersebut bingung dan nyaris tak bisa menjawab, apalagi ditanya soal rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memberikan rekomendasi bahwa belum dapat menyetujui melakukan pelantikan atau rolling pejabat.
“Memang waktu dikonsultasikan ke KASN, mereka minta penjelasan,” jawab Wakkary dengan terbata-bata, seolah membenarkan pelaksanaan mutasi pejabat beberapa waktu lalu tersebut.(*/ald)
MTerkini.com, MANADO – Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan digelar pada besok, Senin (9/5/2016). Sesuai dengan rencana Penjabat Walikota Manado Ir. Royke Octavianus Roring, M.Si akan membuka Naskah Ujian Nasional Tingkat SMP di SMP Negeri 1 Manado.
“Saya akan membuka naskah Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Manado kemungkinan akan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dam Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw,” ujar Roring usai Ibadah mengakhiri masa jabatan di Rumah Dinas Walikota Manado di Bumi Beringin (7/5/2016).
Ditambahkan Kepala BAPPEDA Sulut ini, sehabis membuka Naskah Ujian Nasional dirinya akan balik ke rumah dalam persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Manado. “Sehabis membuka Naskah UN saya akan balik kerumah dalam rangka persiapan serah terima jabatan kepada Walikota GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan,” kata Roring.
Roring berharap pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP di Kota Manado dapat berjalan lancar tanpa masalah. “Saya telah instruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota Manado agar memantau pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Manado tingkat SMP,” ujar Roring. (ons)
MTerkini.com, MANADO – Penjabat Walikota Manado Ir. Royke Octavianus Roring, M.Si Keluarga Roring Lumanauw menggelar Ibadah Syukur mengakhiri tugas sebagai Penjabat Walikota Manado dirangkaikan dengan Ibadah syukur atas kelahiran cucu ke 3 Markus Johan Roring di Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (7/5/2016) Pukul 13.00 WITA di Rumah Dinas Jabatan Walikota Manado Bumi Beringin.
Ibadah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, M.Th. dalam khotbahnya, Gomar menekankan Bukan panjang atau pendeknya menjabat tapi harus disyukuri atas anugerah yang telah diberikan Tuhan. “Ini semua karena perkenanan Tuhan sehingga boleh lalui selama menjabat Walikota Manado,” ujar Gultom.
Dalam kesaksian Royke Roring didampingi Istri mengatakan selama menjadi Penjabat Walikota Manado telah berbuat dengan tulus dan ikhlas untuk kemajuan Kota Manado kedepan. “Saya sudah melakukan dengan hati. Kalau ada yang kurang tentunya saya memohon maaf,” ucap Roring.
Sebagai kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Roring mengatakan tak akan segan membantu pemerintahan Kota Manado di bawah Pemerintahan GSVL-Mor. “Yang saya lakukan dan beriktiar agar Manado lebih baik kedepan,” ujar Roring.
Hadir dalam Ibadah syukur ini Kolom 5 Eben Haezer Bumi Beringin dan Kolom 16 GMIM Sion Perak Sorong. Sementara sangat disayangkan Penjabat Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado hanya 1 yang hadir yakni Kabag Humas dan Protokol Welly Mohede. (chris)
MTerkini.com, MANADO – Penjabat Walikota Manado Ir. Royke Octavianus Roring kembali meminta Dinas Pendidikan Kota Manado agar segera menyalurkan Tunjangan Sertifikasi guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Royke mengatakan Dinas Pendidikan harus melihat keluhan guru berkaitan dengan tunjangan sertifikasi yang belum sampai saat ini tak kunjung dicairkan.
“Saya sudah tegaskan waktu Irup Hardiknas kemarin agar Diknas segera disalurkan,” kata Roring.
Ia menjelaskan Diknas harus proaktif masalah ini dikarenakan kewajiban sudah mereka laksanakan.
“Mereka kan secara normatif sudah bekerja maka hak mereka juga harus diperhatikan,” ucap Roring.
Terkait dana BOS, Walikota meminta kepada pengelola dana BOS agar membuat laporan mengenai penggunaan dana tersebut. “Kalau laporan sudah lengkap pasti cepat juga dicairkan danannya,” tutur ROR sapaan akrabnya.
Sementara itu saat ditanya Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado yang tidak bersahabat dengan wartawan saat akan dikonfirmasi beberapa berita terkait diinstitusinya, Walikota mengakui memang ada SKPD tidak tangkas menerima wartawan.
“Memang saya akui tidak semua SKPD sama seperti saya termasuk Kadis Pendidikan, walaupun setiap hari diserang Media tapi saya tetap ketemu wartawan,” ucap Roring saat diwawancarai manadoterkini.com saat akan meninggalkan Rapat Kordinasi dan Evaluasi (Rakorev) program kegiatan Triwulan I di Aula Pemkot Manado, Rabu (4/5/2016).
Saat mencoba dikonfirmasi kembali kepada Kadis Pendidikan Kota Manado Corry Tendean, di sms dan telp tidak dibalas dan diangkat. Waktu lalu manadoterkini.com bertandang ke kantornya, selama hampir 3 jam Kadis tidak mau bertemu wartawan.
“Lebih baik Penjabat Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota Manado GSVL-Mor mengganti Kadis Pendidikan. Apalagi Kota Manado ini Ibukota Provinsi Provinsi Sulut menjadi barometer di daerah ini,” kata Tokoh Pemuda Manado Jimmy Mokoginta. (chris)
manadoterkini.com, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa telah berulang kali menyatakan kesiapan mendukung dan bersinergi dengan pemeritah pusat. Hal tersebut kembali ditegaskan Bupati Dr Ir Royke Octavian Roring MSi saat mengikuti Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrembangnas) secara virtual di layar TVRI, yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, Kamis (30/04/20) siang tadi.
Komentar Terkini