manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dalam rangka kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2017, di Sutan Raja Hotel, Minahasa Utara (Minut), Selasa (19/04/2016).
Kegiatan Musrembang RKPD yang dibuka langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE ini, juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw bersama jajaran Forkopimda Sulut, serta Bupati dan Walikota se-Sulut.
Kegiatan penting Pemprov Sulut inipun dihadiri dua Menteri Kabinet Kerja Jokowi – JK, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan.
Dalam sambutannya, Dondokambey mengatakan, Musrembang merupakan salah satu wadah melegitimasi janji politik yang sampaikan kepada rakyat saat pelaksanaan kampanye Calon Gubernur dan Wagub Sulut lalu, yang akan dibakukan dalam satu dokumen melalui orientasi penyusunan RKPD oleh tim penyusun, dan disempurnakan unsur teknokrat dalam berbagai forum baik forum SKPD maupun konsultasi public.
“Peran serta kabupaten/kota dalam RPJM ini sangat menentukan kinerja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, maupun kabupaten/kota, “ tandasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah (Pemda) harus tetap mentaati perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), yang disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.
” Perencanaan dan penetapan program kegiatan pada tingkat Kabupaten/Kota, harus memperhatikan konsistensi program prioritas pada tingkat provinsi dan nasional, ungkap Dondokambey.
Pada kesempatan itu pula, mantan Banggar DPR-RI ini menyampaikan 7 Misi OD – SK, sebagai cita-cita menuju “Sulut Hebat” yang dituangkan dalalm visi mewujudkan Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya, serta 9 agenda porioritas “Sulut Hebat”, diantaranya meningkatkan keamanan dan ketertiban Sulut untuk melindungi segenap masyarakat, memastikan kenyamanan hidup dan berusaha. Membangun Sulut sebagai Pusat penggerak perekonomian di kawasan Timur Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Selain itu, Dondokambey menyampaikan pembangunan Sulut lima tahun kedepan akan difokuskan pada pencapaian 7 Misi, 17 isu strategis, 27 tujuan, 37 sasaran, 47 strategis, 67 target kinerja kepala daerah dan 77 program porioritas pembangunan.
“RKPD akan mengarahkan percepatan pelaksanaan proyek strategis di Sulut, diantaranya jalan tol manado bitung, bendungan kuwil, pelabuhan Hup Port bitung serta membangun pembangkit listrik bertenaga gas alam dan panas bumi,” ungkap Dondokambey.
Dia juga menambakan, bahwa akan dibangun kawasan kepulauan dan perbatasan melalui pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu, kawasan pengembangan ekonomi, penyelesaian jalan lingkar manado, dan penyelesaian bendungan dan bandara di wilayah Bolaang Mongondow.
Sementara pencapaian kesejahteraan akan diukur oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi (PE) 2015 sebesar 6,31 persen menjadi 7,08 persen di akhir periode, IPM dari 69,96 poin menjadi 72,00 poin, angka pengangguran dari 9 persen turun menjadi 7 persen serta tingkat kemiskinan turun dari 9 persen menjadi 7 persen. Untuk mencapai hal itu kata dia, harus di kerjakan secara sistematis terencana dan terukur didukung kabupaten kota yang ada.
“Para birokrat akan dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government dan memastikan semua program kerja di 15 kabupaten dan kota terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tutur Dondokambey.(alfa/advetorial)
