Catatan Redaksi Chris Sumual
manadoterkini.com, MANADO – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan tegas mengatakan Narkoba menjadi priotasnya di Indonesia. Pada acara Rakornas Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa waktu lalu, Presiden pilihan rakyat ini menegaskan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Jokowi mengatakan korban narkoba di Indonesia meninggal 50 orang per hari dan 18 ribu per tahun. Sementara, yang masih dalam fase rehabilitasi ada sekitar 4,5 juta orang. Selain itu, yang sudah tidak bisa direhabilitasi sebesar 1,2 juta orang. Bagi Presiden, itu angka yang sangat besar.
Bukan hanya itu, bukti komitmen kuat presiden bandar narkoba kelas kakap di Indonesia sampai di hukum mati. Bahkanpun akibat tindakan yang dinilai extrem, beberapa negara mengecam tindakan presiden kita. Tapi pak Jokowi tetap konsisten dan terus bersemangat memberantas narkoba di Indonesia.
Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana seorang publik figure pemakai dan penyimpan narkoba?. Di Manado aksi turun ke jalan dengan mendatangi DPRD Kota Manado pada 1 Juni 2016 dilakukan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Manado yang menyuarakan agar pimpinan dewan yang terhormat ataupun pimpinan fraksi Partai Demokrat untuk menjatuhkan sanksi kepada salah satu anggota DPRD Manado yang terbukti memakai dan menyimpan Narkoba yakni berinisial CL disamping itu menuntut agar para wakil rakyat segera membentuk Badan Kehormatan (BK).
Aksi ini tercoreng oleh aparat kepolisian yang datang membubarkan massa GMKI. Bahkanpun 7 kader GMKI harus terluka akibat aksi ini yang menurut kepolisian tidak memiliki ijin. Disatu sisi GMKI sehari sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi ke Polresta Manado. Bahkanpun akibat aksi menurut GMKI Brutalisme membuat Benang Biru se Indonesia menggelar aksi mengecam tindakan aparat kepolisian.
Aksi GMKI dan GAMKI berlanjut pada Kamis 9 Juni 2016 kembali mendatangi DPRD Kota Manado menuntut hal yang sama ditambah dengan tuntutan kepada walikota Manado GS Vicky Lumentut agar mengganti Sekretaris DPRD Manado dan Kasat Pol PP Manado. Aksi kali ini GMKI menggalang koin untuk diberikan kepada wakil rakyat sebagai pengganti papan nama CL yang di Piloks pada aksi sebelumnya dan telah berujung dilaporkannya aktivis GMKI sebagai perusak aset oleh Sekwan DPRD Manado.
Perang terhadap Narkoba harus kita kumandangkan. Penegak hukum harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Akibat aksi GMKI ini membuat tamparan keras bagi DPRD Manado sendiri. Disaat salah satu anggotanya terkait kasus narkoba, mereka tidak bisa melakukan tindakan apa-apa disebabkan hingga hari ini Badan Kehormatan belum terbentuk. Wakil Ketua DPRD Manado dr. Richard Sualang turut mengomentari aksi massa GMKI yang mengatakan lembaganya harus berbenah lebih baik. Sualang berpendapat akibat kasus ini Ia dan anggota lainnya akan bekerja lagi lebih baik agar lembaga DPRD akan lebih baik kedepan.
Saatnya warga Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya terus mengkampanyekan bahaya narkoba untuk kemajuan bangsa dan negara di massa akan datang. Semangat dan seruan GMKI Manado harus kita kawal untuk kejayaan generasi muda bangsa. (*)
