manadoterkini.com, SULUT – Hampir semua Kepala Daerah selalu berlomba-lomba memperoleh opini WTP dari BPK RI, ini tentu wajar karena memang penting dalam arti perwujudan keseriusan dalam penanganan tata kelola keuangan yang baik.
“Namun perlu diingat bahwa jika suatu daerah memperoleh opini WTP dari BPK, itu bukan berarti didaerah itu tidak terjadi penyimpangan, ” ungkap pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka kepada manadoterkini.com, Minggu (12/06/2016).
Hal ini juga diakui oleh pihak BPK yang pada saat pidato penyerahan LHP sering menyatakan kalimat ” Pemeriksaan BPK terkendala keterbatasan auditor dan waktu sehingga tidak dapat memeriksa secara keseluruhan, maka hasil WTP tidak dapat diartikan tidak terjadi penyimpangan ” ujarnya.
Menariknya ketika para Kepala Daerah berlomba-lomba memperoleh opini WTP dan hasilnya pada tahun 2014 – 2015 daerah penerima WTP di Sulut meningkat, bersamaan dengan periode itu pula, ada fakta menunjukan bahwa, angka kemiskinan di daerah ini versi BPS Sulut, terus meningkat.
Data BPS menunjukan, angka kemiskinan di Sulut September 2014 ada sekitar 198.000 jiwa, pada Maret 2015 naik menjadi lebih dari 208.000 jiwa dan pada September 2015 kembali naik menjadi lebih dari 217.000 jiwa.
“Ini dapat diartikan, dan menunjukan banyak oknum Pejabat lebih fokus mengejar prestasi prestise opini BPK dari pada memperhatikan secara serius data kemiskinan hasil survey BPS. Sejatinya Pemimpin yang hebat adalah yang dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan yang tinggi dan itu ditunjukan dengan menurunnya angka kemiskinan secara signifikan, ” kunci Tumbelaka.(alfa)
