manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE menjelaskan untuk SMA/SMK di Sulut tidak bermasalah lagi pada pembiayaan dan gaji, yang menjadi kendala soal pengalihan aset. Hal ini disampaikannya usai menyerakan Lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sulut, di Aula Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, Senin (03/04/2017).
“Kita sudah tidak ada masalah dalam hal pembiayaan, gaji dan lain-lain. Yang memang masih ada masalah itu, pengalihan aset. Karena ada Kabupaten/Kota merasa aset ini sangat potensial, sayang kalau diserakan, padahal tidak boleh begitu, laporkan aja semua. Kalau memang itu sudah tidak digunakan untuk SMK/SMA, nanti kita hibakan kembali kepada Kabupaten/Kota. Makanya semua data harus diungkap semua, jangan disimpan-simpat, nanti malah jadi masalah,” harap Dondokambey.
Dondokambey juga menambakan dalam menangani persoalan tersebut, pemprov Sulut akan turun membantu. “Karena itu komunikasi inspektorat dan BPK jalan terus,” ujarnya.
Dondokambey juga menghimbau SMK/SMA Kabupaten/Kota untuk transparan soal aset. “Tentu kalau dia (SMK/SMA) simpan-simpan, tentunya ada sesuatu,” tandasnya.
Menanggapi soal catatan BPK terkait pihak pendamping yang kurang mendukung tim pemeriksa. “Tadinya, pada waktu tim turun pendamping-pendamping itu tidak melengkapi (data), karena merasa BPK sedang seola-ola mencari sesuatu yang salah, padahal tidak,” terangnya Gubernur sembari berharap pihak pendamping mendukung kehadiran BPK dalam menjankan tugasnya.
Sebelumnya, pada sambutannya, Gubernur Olly mengucap syukur, karena tahun sebelumnya berdasarkan LHP BPK tinggal 4 Kabupaten/Kota di Sulut yang belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena itu, Dia mengharapkan LHP Tahun ini akan lebih baik.(alfa)
