manadoterkini.com, SULUT – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen SE MS mengajak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Aparat Hukum untuk bekerjasama, bersinergi didalam mengatasi perusahan nakal bahkan bodong di Sulut. Hal ini disampaikannya, melihat investasi dibidang perdagangan berjangka komoditi sarat dengan resiko yang menimbulkan kerugian bagi para investornya.
“Kerugian ini disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan “nakal” baik legal maupun ilegal, sehingga dapat berimplikasi hukum,” ungkapnya dalam rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi yang diadakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Hotel Aryaduta, Kamis (06/04/2017).
Silangen menegaskan investasi bodong yang beroperasi di daerah-daerah saat ini menjadi contoh penyebabnya. “Keadaan ini semakin diperparah dengan maraknya investasi bodong dengan modus operandi yang terus berkembang dan bervariasi,” bebernya.
Lebih lanjut Sekdaprov menjelaskan terobosan yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran itu. Menurutnya harus ada penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, Bappepti dan aparat penegak hukum. “Sangat diperlukan sinergitas kerja untuk melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas sebagai solusi atas berbagai permasalahan di sektor ini,” imbuhnya.
Sinergitas kerja tersebut dikatakan Silangen akan terwujud, jika semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi tantangan di sektor perdagangan berjangka komoditi. “Kita harus memiliki visi, persepsi dan pemahaman dan tekad yang sama dalam menjawab peluang dan tantangan di sektor ini,” ajak Sekprov Silangen.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jenny Karouw dan Pengadilan Tinggi Sulut, perwakilan dari Pengadilan Negeri Manado, Polda Sulut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Berjangka Jakarta.(alfa)
