manadoterkini.com, MATARAM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Kota Mataram 7-8 Mei 2017, menelorkan pernyataan sikap partai berlambang bintang mercy itu terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat DR Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato politik dihadapan pimpinan dan kader partai seluruh Indonesia, saat pembukaan Kongres di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (08/05) pagi.
Menurut SBY, eksstensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi di Indonesia tidak boleh dilemahkan termasuk dengan hak angket Dewan Perwaklan Rakyat Republik Indonesia (DPR-Ri).
“Saya menyatakan Partai Demokrat sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi serta konsisten mendukung pemberantasan korupsi di negara kita. Ada atau tidak ada kader Partai Demokrat yang kena korupsi, Partai Demokrat tetap menolak dan tidak setuju dengan hak angket DPR untuk melemahkan KPK,”tegas Presiden Indonesia ke-6 itu.
Selain itu, tambah SBY, ada tiga rekomendasi dan harapan dalam Rakernas yakni pertama persatuan, kerukunan dan kebhinekaan. “Hargai pihak-pihak yang ingin berbakti untuk negaranya. Mari bantu negara dan pemerintah untuk atasi permasalahan,”tutur SBY.
Kedua, demokrasi fair play dan netraltas negara. “Demokrasi kita belum sempurna, mari kita sempurnakan dari masa ke masa. Demokrat sepakat kebebasan tidak boleh kebablasan, harus beretika dan bertanggung jawab. Partai Demokrat berharap negara bersikap netral dan adil dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional. Janganlah lupakan sejarah,”tandas SBY.
Ketiga, penegakan hukum dan keadlian. Jangan biarkan ketidakadilan tumbuh subur di negara Indonesia. “Partai Demokrat mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan tidak tebang pilih,”tegasnya.
Dalam pidato politiknya juga, melihat kondisi negara Indonesia sekarang ini, SBY menyimpulkan kehidupan bernegara masih berada pada arah yang benar, kemudian diperlukan kepedulian dan tanggung jawab kepemimpinan para oenyenggara negara dan komponen bangsa lainnya.
“Saya yakin semua kita mencintai persatuan, kerukunan dan kebhinekaan. Saya ajak mari libatkan bersama untuk mengelola masalah bangsa yang kita hadapi,”tukas SBY.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menyatakan dukungan terhadap sikap politik partai yang disampaikan SBY selaku Ketua Umum.
“Sebagai kader Partai Demokrat, semua kita termasuk didalamnya Partai Demokrat Sulut, harus mendukung serta mengamankan harapan dan rekomendasi yang disampaikan Pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam Rakernas ini,”ujar GSVL, yang juga Walikota Manado itu.
Dikatakannya, selama Partai Demokrat konsisten dalam penegakan hukum. Bahkan, di era SBY menjabat Presiden ke-6, ada kader Partai Demokrat yang bermasalah hukum terkait korupsi yang divonis bersalah.
“Partai Demokrat tetap konsisten dengan penegakan hukum. Pak SBY tidak pernah melindungi kadernya yang bermasalah hukum,”tandas GSVL.
Dalam Rakernas yang mengangkat tema rapatkan barisan, gerakan mesin partai menuju kemenangan Pilkada 2018 dan Pemlu 2019 tersebut, dari 550 pemegang suara hadir 377 orang yakni Dewan Pembina, Ketua DPP, para Ketua DPD dan Ketua DPC seluruh Indonesia. Sehingga, Rakernas dinyatakan qorum dan sah.
Selain itu, ribuan kader tampak memadati ruangan. Dari Sulut sendiri, selain GSVL selaku Ketua DPD, tampak hadir pula Sekretaris DPD Marthen Manopo, James Karinda, John Sumual dan lainnya termasuk pimpnan-pimpnan DPC diantaranya Ketua DPC Manado Nortje Henny Van Bone.
Di jajaran DPP, terlihat para Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DR Hinca Panjaitan dan pimpinan DPP lainnya.(timredaksi)
