manadoterkini.com, MANADO – Perangkat Daerah harus mentaati aturan yang ada, terutama dalam pelaporan kinerja maupun serapan anggaran. Demikian penegasan Walikota GS Vicky Lumentut ketika memimpin langsung rapat evaluasi capaian kinerja dan realisasi serapan anggaran tahun 2017 di ruang serbaguna Kantor Walikota Manado, Selasa (31/10/2017).
Pasalnya, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2016 lalu, Pemkot Manado hanya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Sudah merupakan tekad kita bersama untuk memperbaiki opini BPK kita dari WDP menjadi WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2017. Makanya, semua harus sesuai aturan,” tandas Walikota GSVL.
Olehnya, orang nomor satu di Manado itu berharap Perangkat Daerah harus serius serta mampu mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran. “Saya berpesan kepada Perangkat Daerah agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran. Saya berharap, anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan Kota Manado dan bukan fiktif supaya tidak berdampak masalah hukum di kemudian hari,” tandas Walikota GSVL.
Diketahui rapat evaluasi untuk mengetahui lebih jelas kondisi riil terkait capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado turut dihadiriWakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, diikuti para Asisten, kepala Perangkat Daerah, kepala bagian, staf ahi, staf khusus, camat dan lurah se-Kota Manado, Wakil Ketua TP PKK Imelda Bastiaan Markus SE dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny Rum Usulu.(ald)
