manadoterkini.com, AIRMADIDI – Bupati Vonnie Anneke Panambunan STh menghadiri rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang di selenggarakan di ruang rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara, Jumat (19/7/2019).
Rapar Paripurna yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara, di buka langsung oleh Ketua DPRD Berty Kapojos S.Sos.
Bupati Vonnie Anneke Panambunan S.Th pada rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan tingkat I Ranperda menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018 :
Rancangan Perda pertanggung jawaban berisikan laporan keuangan, dengan poin-poin penting sebagai berikut:
Pertama :
Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.927.613.422.615,40 atau 101,20% dari target yang di tetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp.916.643.466.397,00
Kedua :
Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.917.665.862.753,00 atau 93,75% dari target yang di tetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp.978.828.612.912,00
“Penyampaian Ranperda pertanggung jawaban ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat Minahasa Utara (Minut) atas pertanggung jawaban APBD 2019″, ujar Bupati Vonnie Anneke Panambunan STh menjelaskan.
“Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Minut tahun anggaran 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut- turut, penghargaan opini WTP merupakan tanda bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara semakin hari semakin baik namun hal ini tidak boleh membuat kita semua terlena tapi semakin giat lagi memajukan masyarakat Minahasa Utara yang kita cintai melalui pengelolaan keuangan yang baik,” tukas Bupati Panambunan.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekda Ir. Jemmy Kuhu MA, Kajari Minut Rustiningsih, Pengadilan Negeri, Kepala SKPD dan ASN.(advetorial)
