Pemprov dan 15 Kabupaten/Kota Bahas Pembangunan TPA Ilo-Ilo

steve kepelmanadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (16/10/2019) bersama 15 Pemda Kabupaten/kota se Sulut melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Ilo-Ilo di Minahasa Utara.

TPA Regional Ilo-Ilo sendiri menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw (OD-SK) di Sulut yang mendapat perhatian pemerintah pusat.

TPA Regional Ilo-Ilo direncanakan akan dibangun dengan menggunakan teknologi moderen yang mampu mengembangkan sampah menjadi tenaga listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang segera direalisasi.

Namun dalam pertemuan yang membahas presentasi hasil kajian pembangunan TPA Regional di Wori atau pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan PLTSa tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut Steve Kepel yang memimpin rapat mengaku kecewa karena sebagian besar perwakilan pemkab/pemkot hanya diwakili perwakilan yang bukan pejabat pengambil kebijakan.

Namun Kepel menambahkan, dari beberapa badan usaha swasta yang berencana ikut menawarkan investasi untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ada ICBC Zongde (PT Zongde Waste Technology Indonesia) dengan serius ikut menawarkan nilai investasi membangun PLTSa Ilo-Ilo Wori dengan nilai Rp 1,3 hingga 1,6 Triliun dengan Masa Konsesi selama 20 tahun.

Menurut Kepel, badan usaha swasta inipun telah menyampaikan masterplan untuk membangun sarana Incenerator, dimana pembangunannya akan rampung pada tahun 2021 dan langsung beroperasi.

“Pembangunan Incenerator akan rampung pada tahun 2021 dan langsung beroperasi. Sedangkan biaya investasi yang disiapkan senilai Rp 1,3 Triliun. Tipping fee senilai Rp 330 ribu/ton, masa konsesi selama 20 tahun, dengan Listrik yang dihasilkan sebesar 10 MW untuk 1000 ton sampah setiap hari,” jelas Kepel.

Dia menambahkan, pemaparan dan presentasi rencana pembangunan oleh ICBC Zhongde ini akan dikaji oleh Pemprov Sulut terlebih oleh instansi terkait dan akan menjadi dasar pada proses dan tahap-tahap selanjutnya seperti tahap pelelangan terbuka. (Rizath)

Posting Terkait

Tinggalkan pesan