manadoterkini.com, KUMELEMBUAI – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) kembali direalisasikan Pemerintah Desa Kumelembuai Kecamatan Kumelembuai.
Bantuan sosial pemerintah bagi warga kurang mampu yang terdampak inflasi akibat pandemi covid-19, diberikan kepada 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pekan lalu.
Penjabat Hukum Tua Desa Kumelembuai Hansye Mintalangi SH, menyebutkan bahwa penerima BLT DD sebelumnya telah diputuskan bersama dalam agenda musyawarah desa (Musdes) antara Pemdes, BPD dan utusan jaga, dimana para KPM ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku.
“Bantuan bagi 13 KPM Triwulan 1 Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2024 berupa uang Tunai sebesar Rp.300.000 per bulan atau Rp.900.000/3 bulan.
Bantuan diberikan tanpa ada potongan,” tegas Mintalangi.
Iapun berharap agar para penerima BLT DD dapat menggunakan dengan baik bantuan pemerintah guna kebutuhan seperti membeli Beras, Obat-obatan.
“Bukan untuk foya-foya atau hal tidak bermanfaat,” pesan Hukum Tua.
Selanjutnya, Penjabat Hukum Tua ini menghimbau agar warga terlebih para penerima BLT DD, terus berkontribusi menopang program Bupati Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Pendeta Petra Yanni Rembang diantaranya yakni program Marijo Batanam dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produksi, Pencegahan Stunting serta program Pemkab Minsel lainnya.
“Dan mari kita tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban agar tetap aman, nyaman dan kondusif, ” pungkasnya.
Sementara itu sejumlah KPM pada kesempatan tersebut mengaku senang dan berterima kasih atas kepedulian dan perhatian pemerintah, karena boleh mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.900.000 untuk 1 Triwulan.
“Terimakasih dan apresiasi kepada Pemdes Kumelembuai . Bantuan ini tentu sangat bermanfaat dan pastinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” tukas para KPM ini.
Diketahui skema penyaluran BLT DD dilaksanakan di kantor desa dan diantar langsung ke rumah KPM (bagi yang sakit) oleh perangkat desa.
Hadir saat penyaluran BLT DD sejumlah Perangkat Desa serta para KPM. (*/red)
