manadoterkini.com, KOTAMOBAGU – Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M., dan Kajari Tasjrifin Muliana Abdullah, S.H., M.H., duduk bersama menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu terasa lebih serius dari biasanya, Rabu (13/05/2026).
Bukan sekadar seremoni. Penandatanganan ini dirangkaikan dengan audiensi dan klinik hukum yang digelar Kejari Kotamobagu untuk membantu Pemkot memitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pemerintah daerah harus mengedepankan langkah mitigasi risiko hukum agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa melanggar aturan,” ujar Wali Kota Weny Gaib dalam sambutannya.
Baginya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Jalan, jembatan, dan program sosial boleh berjalan cepat, tapi kalau tidak diimbangi kepastian hukum, risiko masalah justru muncul di tengah jalan.
Karena itu, menurut Weny, sinergi antar lembaga menjadi kunci. Pendekatan preventif, edukatif, dan konsultatif harus dikedepankan untuk mencegah persoalan hukum sejak awal.
Senada dengan itu, Kajari Tasjrifin Muliana Abdullah menegaskan bahwa Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti kepala OPD dan ASN. Perannya lebih ke mitra.
“Pendekatan pencegahan harus lebih dikedepankan dibanding penegakan hukum, karena penegakan hukum adalah langkah terakhir atau _ultimum remedium_. Pihak Kejaksaan hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Tasjrifin.
Melalui kesepakatan ini, Kejari Kotamobagu akan memberikan pendampingan hukum, konsultasi, serta penguatan kapasitas bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
Tujuannya jelas memastikan program dan kebijakan Pemkot tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun Tasjrifin juga mengingatkan, jika upaya preventif tidak diindahkan dan ditemukan pelanggaran yang merugikan negara maupun masyarakat, maka penegakan hukum tetap akan dijalankan sesuai aturan.
Di akhir pertemuan, pesan yang mengemuka sederhana tapi kuat pemerintahan yang baik lahir dari koordinasi yang sehat. Di Kotamobagu, langkah itu dimulai dengan duduk bersama sebelum masalah datang. (SM)
