manadoterkini.com, AMURANG-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) soal pencegahan korupsi terintegritas. Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) Muhammad Indra Furqon menuturkan, itu menjadi hal penting untuk dipegang jajaran guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dia menekankan sebaik apapun sistem yang digunakan pemerintahan, tanpa adanya integritas dari penyelenggara pemerintahan maka upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tidak akan terwujud.
“Opini WTP atau WDP dari BPK, itukan system dari BPK. Sebaik apapun system maupun aplikasi yang dimiliki, harus dikawal dengan integritas. Karena system maupun aplikasi yang bagus sekalipun, bukan jaminan suatu daerah bebas korupsi. Jika tidak dibarengi dengan intergritas dari penyelenggara pemerintahan,” jelasnya, saat meyambagi Pemkab Minsel Rabu (7/11).
Terkait pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, Dia mengingatkan agar instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas.
“Pelayanan publik itu, etalase dari pemerintah daerah. Sehingga pelayanannya harus cepat, murah kalau bayar dan kalau gratis bilang gratis, jangan ada yang minta-minta dan jangan ada pungutan liar. Ini akan saya sampaikan ke KPTSP sebagai instansi yang mengelola pelayanan publik. Jangan ada yang minta-minta ke masyarakat, karena kasihan kalau masyarakat disusahkan,” tukasnya.
Meski begitu, Furgon membantah jika kedatangan mereka untuk melakukan penyelidikan di Kabupaten Minsel.
“Tujuan kami untuk lakukan pencegahan. Ini kami lakukan di semua daerah,” tukasnya lagi.
Kedatangan KPK sendiri diterima langsung Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE yang diwakili oleh Sekdakab Minsel Denny Kaawoan SE MSi di ruang kerjanya.
Kaawoan menjelaskan, kedatangan KPK untuk melakukan Korsupgah dengan Pemkab Minsel.
“Ini merupakan kegiatan yang mereka laksanakan di semua daerah di Indonesia. Termasuk dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Kaawoan.(dav)
