Antisipasi Bencana, Biro Pemerintahan dan Humas Gelar Rapat Koordinasi

 

manadoterkini.com, SULUT – Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut hari ini, Kamis (01/09/2016), menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2016 di ruang Mapaluse Kantor Gubernur.

manadoRakor yang di Buka Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, diikuti instansi terkait penanggulangan bencana di daerah ini.

Pada Rokor tersebut, Palandung mengatakan Provinsi Sulut merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang. Diapun mengingatkan akan bencana seperti ini sudah beberapa kali melanda daerah ini, bahkan telah banyak menelan korban jiwa serta kerugian material.

manado“Letak geografi, kondisi topografi, keadaan iklim, faktor demografi, kondisi sosial ekonomi yang rawan bencana serta penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah perbukitan, lereng gunung, bibir pantai serta bantaran sungai, yang menjadi akar penyebap bencana, ” tandas Palandung.

Karena itu melalui kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat ini, Palandung meminta seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, PMI, SAR, LSM, Tagana dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, untuk menyatukan persepsi , menyamakan visi , bersinergi dan saling berkordinasi dalam upaya penanggulangan bencana ini.

Sementara, Kabag Kemasyarakatan Drs Gorgonius Kountul MEd melaporkan, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberi gambaran, informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan resiko agar dapat mengurangi dampak resiko bencana serta pembuatan rencana pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Diketahui, narasumber pada kegiatan ini, Kepala BPBD Sulyt Ir Noldy Liow dan Karo Pemerimtahan dan Huma DR Jemmy Kumendong MSi.(alfa)

Pencapaian Hak Suara Tertinggi Akan Dianugrahi Demokrasi Award

received_10201174230234399MTerkini.com, SULUT – Pemerintah Kabupaten Kota yang mendapat pencapaian tertinggi dalam hal penggunaan hak suara pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu, akan dianugrakan Demokrasi Award oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR Soni Sumarsono MDM. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Dr Jemmy S.Kumendong MSi.

Ini adalah penghargaan kepada kepala Daerah yang sudah motivasi warga untuk datang, menggunanakan haknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kumendong tegas mengatakan, untuk apa pilkada dilaksanakan dengan memakan APBD yang cukup besar namun partisipasi politiknya kurang, tegas Kumendong.

Adapun Pemenang Anugrah Demokrasi Award ini sudah dikantongi Pemprov namun dalam waktu dekat akan dilaksanakan peninjauan langsung dilapangan oleh Tim dari Pemerintah Provinsi Suluawesi Utara dan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS).(alfa)

Mononutu Kawal Langsung Proses Pemberhentian Kandouw Cs

Mononutu
Bartholomeus Mononutu SH

SULUT, (manadoterkini.com) – Proses rekomendasi pemberhentian para wakil rakyat di Provinsi yang menjadi peserta Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang dikawal langsung Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bartholomeus Mononutu SH. “Saya harus turun langsung menangani berkas rekomendasi Pimpinan dan Anggota Dewan Provinsi agar penyelesaian administrasi bisa tepat waktu,” ujar mantan Kabag Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut ini.

Menurutnya, proses rekomendasi pemberhentian Ketua DPRD Sulut Drs Steven Kandou bersama tiga Anggota dewan lainnya masing-masing Frangky Wongkar, Vonny Paat dan Hanny J Pajouw saat ini sementara berproses di Kemendagri.

Khusus untuk rekomendasi proses pemberhentian Ketua DPRD Sulut Steven Kandou bersama Tiga Anggota dewan lainnya sudah ditandatangi oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dan telah dibawah langsung Kasubag Fasilitasi Pejabat Negara, Hubungan Antar Lembaga dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Anny Badar S.Sos ke jakarta untuk proses di Kementerian Dalam Negeri RI guna mendapatkan Keputusan Mendagri.

“Kami berharap masyarakat sabar, menungguh hasil Keputusan lebih lanjut dari Kemendagri. Sebab proses pemberhentian ini sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” tandas Mantan Karo Pemerintahan dan Humas ini.

Yang menarik dalam proses rekomendasi Gubernur tersebut, Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSI dan Kabag Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Dra Leylani Makalew ikut terlibat langsung.

Kumendong sendiri mengatakan, sampai hari ini Anggota dewan Kabupaten/Kota yang sudah mengajukan rekomendasi pemberhentian dari anggota dewan baru Bitung dan Boltim. Sedangkan Tomohon, Manado dan Minsel belum masuk di Biro Pemerintahan dan humas untuk diproses lebih lanjut.

Untuk itu Kumendong berharap, Anggota Dewan Kabupaten/Kota lainnya yang ikut dalam Pilkada Serentak ini secepatnya mengajukan rekomendasi pengunduran diri sebagai Anggota dewan kepada Gubernur Sulut.

“Secara normatif proses pemberhentian Anggota DPRD maksimal 60 hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Anggota DPRD dari partai politik pengusung,” tandas mantan Karo Sumber daya alam Setda provinsi Sulut ini.(tim)

Kumendong : Pembakuan Nama Rupabumi Bukan Pekerjaan Sepele

kumendong
Jemmy Kumendong

SULUT, (manadoterkini.com) – Kapala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi mengakui kegiatan pembakuan nama rupabumi bukanlah pekerjaan sepele, tetapi justeru merupakan pekerjaan besar dan berskala nasional. Pengakuan tersebut diungkapkan Kumendong, saat membuka Rapat Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Provinsi Sulut.

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas itu berlangsung di Swisbel Hotel Manado Senin lalu itu, menurut Kumendong, hal itu tercermin dengan ditetapkannya Perpres No. 112 tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang ditindaklanjuti dengan pedoman pembentukan panitia pembakuan nama rupabumi melalui Permendagri No.35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

“Apalagi realitas saat ini menunjukan, bahwa sebagian besar unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dari rupabumi kepulauan Indonesia yang tersebar di wilayah NKRI masih belum punya nama. Disisi lain, yang sudah punya namapun masih memerlukan penataan dan pembakuan, termasauk di Provinsi Sulut,” tegas Kumendong.

Ditambahkan Kumendong, kesemuanya itu, disamping menjalankan kebijakan pemerintah, adalah juga merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap kesepakatan bersama dalam united Nations Conference on The Standarizatiion Of Geografical Names (UNCSGN). “Hingga saat ini terus diselenggarakan secara periodik 5 tahun sekali sejak Tahun 1967,” tegas Kumendong.

Karena itu Kumendong berharap nama rupabumi harus dibakukan, termasuk rupabumi unsur buatan. “Karena merupakan sautu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain, yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan pemerintah serta membantu kerjasama diantara organisasi lokal, nasional dan Internasional,” kuncinya.

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, menyebutkan, tujuan kegiatan tersebut guna memperkuat koordinasi, pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi unsur buatan di Provinsi Sulut, serta tersediannya data yang akurat, akuntabel dan terkini sehingga tercipta tertib administrasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut. Sedangkan narasumber berasal dari Tim Nasional pembakuan nama rupabumi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM serta Karo Pemhumas. (alf/tim)

Polri Buka Penerimaan Bintara Khusus Penyidik Pembantu

Jimmy KumendongMANADO, (manadoterkini.com) – Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor Kep/679/VIII/2015 membuka seluas-luasnya kepada putra-putri sebagai warga negara Indonesia menjadi anggota Polri, lebih khusus bintara penyidik pembantu.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov Sulut DR Jemmy Kumendong,MSi, Rabu (19/8). “Informasi ini turut disampaikan Biro Pemerintahan dan humas karena kerjasama Polda Sulut dan Pemprov dalam melakukan sosialisasi penerimaan Bintara Polri Khusus ini,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Kumendong, penerimaan Bintara Khusua ini memiliki klasifikasi pendidikan minimal S1 yang terakreditasi BAN-PT dengan IPK minimal 2,50. Umur pada saat buka pendidikan 5 oktober 2015 maksimal 26 tahun, tinggi badan pria 160 cm, wanita 165cm.

Pendidikan akan dilaksanakan selama 7 bulan dan lulus mendapatkan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), dengan penghasilan Rp. 3.200.200,- Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 13 Agustus sampai 8 September 2015. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Biro SDM Polda Sulut dan Polres setempat atau kunjungi website polri www.penerimaan.polri.go.id.(alf)

Kumendong : Mendagri Minta ASN Harus Netral Dalam Pilkada

Jimmy KumendongSULUT, (manadoterkini.com) – Semakin dekatnya pesta demokrasi Pemilihan kepala daerah serentak di tanah air, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh Pegawai Aparatur sipil negara (ASN) harus netral sekaligus melarang menggunakan fasilitas pemerintah daerah dalam masa kampanye.

Permintaan Mendagri tersebut tertuang dalam Edaran No. 270/4211/SJ Tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Netralitasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR Jemmy Kumendong MSi, dikantor Gubernur.

Kumendong mengatakan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 9 Desember 2015 sesuai UU No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Dikatakannya, dalam edaran tersebut Mendagri menegaskan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No 5 Tahun 2014 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan Parpol. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan dan manajemen ASN yang menganut azas netralitas, yakni untuk menciptkan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, sehingga dapat memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Kemudian ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU No.8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang menegaskan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI dan anggota TNI dan Kades atau Lurah dan perangkat Desa atau perangkat kelurahan.

“Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pegawai ASN tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada, “jelas Kumendong.

Sementara terkait dengan Pasal 4 angka 15 PP No.53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS disebutkan, bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kada/wakil kada. Sedangkan jenis sangsi yang dapat dikenakan bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 4 angka yaitu hukuman disiplin sedang bagi PNS yang memberi dukungan kepada calon kada/wakil kada dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kada/wakil kada serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan umum, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

“Hukuman disiplin berat bagi PNS yang membuat keputusan dan/atau memberikan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan memberikan dukungan kepada calon kada/wakil kada, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dan kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye,” ujarnya.

Terkait dengan larangan penggunaan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah selama masa kampanye, hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 69 hurus h UU No.8 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a, kembali ditegaskan bahwa “Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Karena itu Kumendong berharap kiranya Edaran Mendagri tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh para Bupati/Walikota yang mencalonkan kembali dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti. (alfa)

Wantania Terima SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/C

manado
Wantania menerima SK kenaikan pangkat golongan IV/C.(ist)

MANADO, (manadoterkini.com) – Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, Dra Lynda Watania MM MSi, Selasa (17/3) menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat golongan IV/C sebagai Pembina Utama Muda, di sela-sela apel Korpri bulan Maret, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulut.

Wantania menjadi satu-satunya pejabat Esalon II yang menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat tersebut. Penyerahan Surat Keputusan kenaikan Pangkat itu, diserahkan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Inspektur Upacara.

Saat dimintai tanggapannya, isteri tercinta dari Drs Elrico H R. Wilar MSi ini menyatakan syukur dan bersyukur kepada Tuhan. “Karena kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh pimpinan atas prestasi kerja dan pengabdian saya sebagai PNS terhadap bangsa dan Negara, utamanya pengabdian di daerah Bumi Nyiur Melambai,” tandas ibu dari Gloria dan Marelda Wilar.(cw-11)

MANADO, (manadoterkini.com) – Meski telah ada pengesahan oleh DPRD Manado, namun polemik SK definitif Ketua DPRD Manado, berlanjut di Pemprov Sulut. Pasalnya, Biro Pemerintahan dan Humas seakan masih mempolemikan SK Ketua Dewan dari Partai Demokrat dengan berbagai alasan.

Terkait hal itu, pengamat politik dan pemerintahan Taufiq Tumbelaka, angkat bicara soal polemik tersebut. Menurutnya, ada dua sudut pendang yakni sisi politis dan sisi administrasi telah mewarnai penentuan DPRD Kota Manado. “Sisi politisnya, bisa saja hal ini terjadi imbas ada gesekan antara Gubernur dan Walikota. Tetapi kalau dari sisi administrasi, saya melihat pasca mendapat WDP dari BPK RI, Pemprov kini lebih memperketat semua administrasi bahkan dalam hal keuangan demi mengejar WTP nanti,” terangnya.

Dikatakan, persoalan ini sebenarnya hanya masalah administrasi saja, dan ada baiknya dikonsultasikan antara Sekwan DPRD Manado dengan Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov, agar yang jadi kendala saat ini secepatnya dapat diantisipasi. “Dampaknya bukan siapa yang Ketua dan Wakil Ketua DPRD, namun program-program Pemerintah Kota yang pro rakyat bisa terancam tidak terealisasi, dan ini yang paling berbahaya. Karena kalau masih saja terjadi tarik menarik atau adu kuat, maka masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Mudah-mudahan hal seperti ini tak menimpa daerah lain di Sulut selain kota Manado. Pasalnya, ketika rakyat kota Manado di penghujung tahun 2014 ini sangat mengharapkan kucuran bantuan pemerintah melalui APBD-P. Apalagi dengan berlarut-larutnya penetapan pimpinan DPRD Manado akan mempengaruhi waktu penetapan APBD-P menjadi makin mepet dan yang menjadi korban adalah rakyat Manado.

Padahal, dalam APBD-P tersebut, terdapat program-program pemerintah Manado yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, dan bisa saja tidak bisa dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan sudah tidak memungkin lagi.

Karena itu, Tumbelaka menyatakan, seharusnya permasalahan ini segera diselesaikan dengan cepat, dan jangan ada saling persulit. “Pimpinan DPRD Manado harus segera dilantik, karena banyak agenda-agenda akan dibahas,”tandasnya. Ditegaskannya pula, bahwa SK dari DPP PD sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Diketahui Surat Keputusan (SK) Nomor 268/SK/DPP PD/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang merekomendasikan Nortje Henny Van Bone sebagai Ketua Dekot, belum bisa diproses Pemprov dengan alasan ada juga SK no 185/SK/DPP PD/IX/2014 tertanggal 16 September 2014. Padahal, jika diteliti kembali, pada poin kedua dalam SK no 268 yang ditanda tangani ketua Harian DPP, dr Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, sudah sangat jelas menerangkan kalau SK no 185 dicabut.

Sebelum itu, Pemprov melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov, Dra Linda Wantania kepada wartawan mengatakan, masalah itu muncul ketika ada dua SK yang masuk dimana Pemprov kini masih menunggu penjelasan dari pihak DPP. Tak heran, awalnya Pemprov meminta SK asli Van Bone dan telah dipenuhi. Selanjutnya, Pemprov meminta penjelasan Walikota Manado terkait SK itu, juga telah dipenuhi dengan nomor surat 170/01/setdako/1591/2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulut. Akan tetapi, rupanya hal itu belum dirasa cukup juga, yang berujung kini kembali meminta surat penjelasan dari DPP Demokrat.(*/ald)

Tapal Batas Manado –Minut Disepakati

manado
Penyelesaian tapal batas Manado – Minut

MANADO, (manadoterkini.com) – Setelah dilakukan peninjauan lapangan, penyelesaian tapal batas wilayah antara Kota Manado dan Kabupaten Minut, Selasa (21/10) berakhir manis dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan kedua belah pihak. Rapat koordinasi dan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas tersebut difasilitasi Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, dilaksanakan di salah satu restoran di ruas jalan Ring Road.

Sekda MHF Sendoh menjelaskan sejak dikeluarkan PP No 22 Tahun 1988, Manado memiliki 50 patok primer, 150 patok sekunder dan ada beberapa patok tersier. Di tahun 2012 sendiri hanya ada 34 patok.“Oleh karena itu kita telah berdiskusi dengan pihak Minahasa Utara dan kita sudah sepakat kembali ke PP no 22 tahun 1988,”tegas Sekda.

Pada pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa Penetapan batas Wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minut mengikuti PP no 22 tahun 1988 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dengan mengikuti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Kepmendagri no. 185.5-585 tanggal 10 Juli tahun 1988 tentang penetapan batas baru secara pasti antara wilayah Kotamadya daerah tingkat II Manado dan kabupaten daerah tingkat II Minahasa mulai dari patok batas P.1 sampai dengan P.34.

Hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Kepala Biro Setda Provinsi Sulut, Dra. Lynda Watania, MM, M.Si, Sekda Kabupaten Minut Drs. J.A. Rumambi, Assisten I Setda Kota Manado, Drs. Joshua Pangkerego, Assisten I Minut, Ronny Siwi serta Camat-Camat dari Kota Manado dan Minut.(ald)