Kapabilitas APIP dari BPKP, Pemkot Manado Raih Level 3

manadomanadoterkini.com, MANADO – Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya bisa diraih Pemkot Manado melalui Inspektorat.

Prestasi yang membanggakan tersebut diterima langsung Walikota DR. Ir. G.S Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, di kantor BPKP Perwakilan Sulut, Rabu (10/6/2020).

manadoWalikota Manado pilihan rakyat dua periode ini mengatakan tahun 2020 ini Pemkot Manado telah menerima beberapa penghargaan, antara lain WTP dari BPK-RI, kemudian nilai SAKIP BB dari Kementerian PAN-RB dan hari ini penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP.

“Sebelumnya kita mendapatkan penghargaan level 1, saya kira itu tertinggi ternyata paling rendah. Kemudian saya instruksikan Inspektorat, saya tidak mau tahu di ujung kepemerintahan saya pokoknya kita harus dapat level 3. Akhirnya lewat kerja keras pihak Inspektorat dan bimbingan dari BPKP kita bisa mewujudkan itu,” ucap Walikota GSVL.

GSVL apresiasi bimbingan dan dorongan BPKP

Walikota Manado yang adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mengapresiasi pihak BPKP yang terus memberikan bimbingan dan dorongan kepada Inspektorat Kota Manado untuk mendapat hasil yang lebih baik.

“Terima kasih BPKP yang terus mendukung meng-asistensi kami. Saya juga harap BPKP tetap mengawal setiap kegiatan kami di masa pandemi covid-19 saat ini,” ujar GSVL, seraya memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat kota Manado yang telah bekerja keras sehingga ada di level sekarang ini.

 

Nugraha : APIP level 3 di Sulut baru 7 daerah

manadoKepala BPKP Perwakilan Sulut, DR. Setya Nugraha menyebut, dari 16 kabupaten/kota di Sulut baru 7 daerah yang mendapat APIP level 3 termasuk Pemkot Manado.

“Inspektorat Kota Manado perlu diapresiasi karena begitu gigih untuk menaikan level APIP, bekerja keras sehingga hanya perlu tiga bulan untuk menyelesaikan laporan untuk penilaian,”ungkap Nugraha

Lanjutnya menjelaskan, Level APIP itu dari 1-5, secara nasional kurang dari 50 persen yang mendapat level 3, yang dapat level 4 baru dua instansi. Artinya, memang tidak mudah untuk sampai ke titik ini.

“Saya harap pemerintah kota tidak cepat bangga dengan capaian ini. Jangan cepat puas, tanggung jawab lebih berat karena menyandang level 3. Terus beri value, ibaratnya Inspektorat ini jadi mata dan telinga pemerintah, jadi tempat bertanya, tempat meminta saran. Jadi teruslah berkarya, sekali lagi selamat,” imbu Kepala BPKP Perwakilan Sulut ini.

 

Bulo : Level 3 APIP atas arahan dan petunjuk Walikota

manadoInspektur Kota Manado, Atto Bulo, SH, MH menambahkan apa yang diraih oleh Inspektorat Pemkot Manado dengan meraih level 3 ini, adalah semua atas arahan dari dan petunjuk dari Bapak Walikota, Bapak Wakil Walikota dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Manado, yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kota Manado,.

manado“Selain arahan dan petunjuk Walikota GSVL, juga dibawah bimbingan BPKP Perwakilan Sulut, Bapak, DR, Setya Nugraha bersama Tim yang ada,” tutur Bulo.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, Johnly Evans Tamaka, SE, Kabag Pem-Humas Kota Manado, Drs Sonny M. Takumansang, M.Si dan jajaran pejabat dilingkungan Inspektorat Kota Manado.

(LiputanKhusus)

Kejati Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan RSJ Ratumbuysang Manado

RS Ratumbuisangmanadoterkini.com, MANADO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut terus mendalami dugaan korupsi atas pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Ratumbuysang Manado. Proyek Rp 18 Miliar diduga tak kunjung selesai pekerjaannya.

“Sudah dalam tahap penyelidikan dan tinggal menunggu proses penghitungan kerugian negara dari BPKP,” ujar Yoni E Mallaka, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Rabu (23/8).

Dari informasi yang di rangkum media Manadoterkini.Com, Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mendapatkan adanya kesalahan dalam proses pencairan dana. Dimana, kerjaan bangunan yang belum sampai 50 persen, namun dana proyek telah dicairkan 100 persen.

Sehingga hal ini dibenarkan oleh Vanda Jocom, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek RSJ Ratumbuysang Manado. Namun dia mengaku telah mengundurkan diri dan tidak mengurus proyek itu lagi. “Memang sudah dicairkan 100 persen, saat itu saya sudah mengundurkan diri dari PPTK dan tidak mengurus proyek itu lagi,” tegasnya.

Dari hasil pemantauan, sebanyak 20 ruangan pada bangunan berlantai lima, tidak bisa digunakan karena belum selesai. Beberapa besi penyangga utama dari bangunan sudah mulai terlihat berkarat. Lantai satu dan dua bangunan masih terbilang bagus. Namun ketika naik ke lantai tiga hingga lantai lima, kondisi bangunannya tidak terurus. Cat dinding bangunan yang berwarna coklat muda juga sudah mulai terkelupas karena terkena air hujan. Bahkan lantai terlihat berlumut serta tangga penghubung yang tak selesai dikerjakan. 24 anak tangga terlihat tipis dan miring.(Pra)

Dandes Mitra Target Pemeriksaan BPKP

dana Desamanadoterkini.com, RATAHAN – Terhitung dari Rabu,03/02-16 Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sudah mulai lakukan pemeriksaan mandalam terkait penggunaan Dana Desa (Dandes) Tahun 2016,hal ini diungkapkan oleh Kabid Pemerintahan dan Desa Franky Batubuaja.

Menurut Batubuaja Tim BPKP ini akan berada di Mitra selama Tujuh hari.“BPKP saat ini sudah turun dibeberapa desa untuk mengecek pertanggungjawaban penggunaan dana desa,” ungkap Batubuaja.

Ditambahkanya, BPKP diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk memeriksa penggunaan dana desa di Mitra. “BPKP diberikan kewenangan oleh Kantor Kepresidenan RI untuk memeriksa pertanggungjawaban dana desa di Sulawesi Utara.Dan di Sulut ada tiga daerah yang menjadi target pemeriksaan,salah satunya di Mitra,” ujarnya.

Kali ini BPKP akan melakukan pemeriksaan mendalam,untuk itu semua Desa harus siap. “Pemeriksaan meliputi data Silpa Dandes 2016, daftar kegiatan yang didanai, rencana anggaran dan biaya (RAB), notulen rapat musyawarah desa, APBDes 2015 dan 2016, RKPDes Tahun 2015 dan 2016 serta penetapan pagu dana desa 2015 dan 2016,” pungkasnya. (Jay)

Buka Larwasda, GSVL : Selesaikan Tunggakan Temuan BPK!

manado
Arahan Walikota GS Vicky Lumentut dalam kegiatan Larwasda.(ist)

manadoterkini.com, MANADO – Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Pewakilan Sulut, terkait tunggakan temuan disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Manado, menjadi perhatian Walikota GS Vicky Lumentut.

Menurut GSVL, hingga kini baru 62,84 persen temuan yang ditindaklanjuti SKPD. Sehingga diharapkan sampai akhir tahun 2016 ini sisa tunggakan bisa diselesaikan.

“Saya berharap tunggakan-tunggakan temuan di SKPD dapat diselesaikan secepatnya. Sekarang ini, baru 62 persen diselesaikan, Memang, temuan-temuan ini merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya tidak hanya saat pemerintahan saya dan Pak Mor,” tegas GSVL, saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di ibis Hotel Meeting Room, Kamis (22/9/2016).

Lanjutnya, pelaksanaan Larwasda ini sangat penting untuk menuju pada pemerintahan yang bersih dan taat aturan.

“Gelar pengawasan daerah ini sangat penting diikuti, agar kita bisa mengtahui posisi dinas atau badan terkait beban tugas yang tettunda yakni temuan-temuan yang direkomendasikan BPK RI. Kita diberikan tugas untuk mengelola pemerintahan dalam bingkai taat pada aturan yang berlaku,”tandas Walikota.

Pemkot Manado, tambah Walikota, bertekad untuk memproleh opini Wajar Tanpa Pemgecualian (WTP) dua kali. Namun, perlu dukungan seluruh SKPD dengan menindaklanjuti tunggakan temuan yang direkomendasikan BPK-RI.

“Tekad kami pemerintah Kota Manado bisa mendapatkan WTP dua kali. Saya yakin ini bisa berlanjut jika semakin hari temuan-temuan dan persoalan di SKPD bisa dikurangi,”tukas GSVL

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPkP) Perwakian Sulawesi Utara (Sulut) Sihar Panjaitan Ak MM menandaskan perlu komitmen dari aparatur pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean goverment serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa..

“Perlu komitmen dari pemerintah untuk anggaran pembangunannya bagi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan,”tandas Panjaitan.

Hal senada disampaikan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Auditorat I BPK-RI Ida

irawati SE MAP. Menurutnya, akumulasi temuan dari 2005 yang direkomendasikan BPK-RI harus diselesaikan, karena berimplikasi pidana dan terancam penjara dan denda ratusan juta.

“Saya hanya minta adanya komitmen untuk menyelasaikan itu,”pungkasnya. Larwasda yang dilaksanakan Inspektorat Kota Manado diikuti para kepala dinas, badan dan camat se Kota Manado.(tim)