manadoterkini.com, AMURANGRupanya imbauan pemerintah agar semua warga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sia – sia. Pasalnya, hingga saat ini, perekaman KTP sudah mencapai 80 persen.

“Ya, untuk perekaman KTP di Minsel sudah mencapai 80 persen,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Minsel Drs Corneles Mononimbar.

Menurut dia, untuk sisanya yakni 20 persen, pihaknya targetkan akhir September ini semuanya sudah melakukan perekaman.

“Saya pastikan untuk sisanya selesai pada akhir bulan ini,” katanya sambil tersenyum.

Tingginya angka warga yang melakukan perekaman di Minsel, disebabkan program (Dukcapil) yang turun langsung hingga ke desa-desa. Warga yang kesulitan dengan biaya transportasi untuk melakukan perekaman di Kantor Dukcapil, akhirnya dapat terlayani di desanya sendiri.

“Cukup banyak warga yang datang melakukan perekaman saat kami datang ke desa mereka. Intinya, jemput bola untuk mempercepat tercapainya target,” ungkapnya.(dav)

MTerkini.com, AMURANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) Minsel segera menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Minsel.

Hal tersebut disampaikan Kepala Discapil Minsel Drs Corneles Mononimbar kepada sejumlah wartawan.
Menurut Mononimbar mengatakan, penerbitan KIA di Minsel tersebut merujuk pada program Pemerintah Pusat, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016.

“Wajib dimiliki anak usia 17 tahun ke bawah. Untuk itu, kami siap melaksanakan Permendagri tersebut. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Itu segera ditindaklanjuti dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup). Kemungkinan besar untuk saat ini akan ditindaklanjuti dengan Perbup. Kami sementara menyusun draftnya,” ujar Mononimbar.

Lebih lanjut, Mononimbar mengatakan, penerbitan KIA ini bertujuan lebih pada meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. Selain itu sebagai upaya Pemerintah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

“Aturannya sudah saya pelajari. Berdasarkan Permendagri ada dua jenis KIA, pertama untuk anak 0-5 tahun dan yang kedua 5-17 tahun,” tutupnya.(dav)