Akhir Tahun Ini, Pemkab Minsel Bakal Gelar Kawin Massal

Cor Mononimbar
Kadis Dukcapil Minsel Drs Cornales Mononimbar MSi

manadoterkini.com, AMURANG – Kalau tidak ada arah melintang. Akhir tahun ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan menggelar program kawin massal.

Hal ini diungkapkan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Minsel Drs Corneles Mononimbar kepada manadoterkini.com. Menurutnya Program kawin massal akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.

“Kami mengimbau para pasangan yang belum sah di mata hukum sebaiknya mempersiapkan diri lebih awal. Karena Pemkab Minsel sudah merencanakan akhir tahun ini akan menggelar kawin massal,” ungkapnya.

Lanjut Dia, selain untuk meminimalisir pasangan tidak sah yang sudah tinggal serumah kawin massal juga bertujuan memudahkan warga dalam urusan administrasi kependudukan.

“Bagi masyarakat yang akan mengikuti kegiatan ini, wajib menyiapkan segala persyaratan pencatatan perkawinan,” tukasnya.

Persyaratan di antaranya, surat keterangan status perkawinan dari desa disahkan camat, surat bukti pemberkatan nikah dari pendeta atau bagi yang sudah diberkati, surat pengakuan bersama atau janji perkawinan, e-KTP suami dan istri. Kemudian surat keterangan penduduk dari Disdukcapil, kutipan akta kelahiran suami istri.

“Mereka juga wajib menyertakan kutipan akta perceraian atau akta kematian bagi mereka yang cerai atau pasangannya telah meninggal. Kartu keluarga, surat izin orang tua bagi yang berusia di bawah 21 tahun, rekomendasi bagi yang bukan warga Minsel, pas foto suami istri 3 lembar,” jelasnya.(dav)

Dukcapil Minsel Kebagian 10 Ribu Blangko e-KTP

Mononimbar
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Minsel Drs Cor Mononimbar MSi

manadoterkini.com, AMURANG – Ribuan warga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang sudah melakukan perekaman dalam waktu dekat ini akan segera mendapat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dimana Pemkab Minsel dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah menerima jata blangko dari Kemendagri sebanyak 10 Ribu.

“Puji Tuhan, meskipun ditengah polemik kasus e-KTP, Minsel justru mendapat jatah 10 ribu blangko,” ujar Kepala Disdukcapil Minsel Drs Cornelius Mononimbar kepada manadoterkini.com.

Saat ini 10.000 keping e-KTP sedang dalam proses perjalanan menuju ke Minsel serta telah mengirimkan staf instasinya untuk mendampingi.

“Saat ini masih sedang dalam proses untuk bisa segera sampai di Minsel, bahkan saya mengirim seorang staf untuk mendampingi, karena 10 ribu blangko ini terdiri dari kurang lebih 20 box,” ujarnya lagi.

Dirinya berharap, dengan adanya 10 ribu blangko e-KTP ini, bisa memenuhi kebutuhan permintaan dilapangan. “Semoga saja ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Minsel terkait pemenuhan identitas dengan e-KTP,” katanya.

Ditempat terpisah Theo Lepar warga Amurang mengaku sangat senang dengan hal ini. “Makaseh jo, sudah lama sejak perekaman saya menunggu e-KTP ini, apalagi kalau saya menonton berita terkait kasus e-KTP, saya langsung pesimis, saya kira, saya tidak akan pernah memiliki e-KTP,” tutupnya.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG-Ternyata untuk pengurusan KTP-el hingga saat ini masih terhambat. Terpantau sejumlah warga wajib KTP yang ingin memgurus dokumen kepedundukan ini belum bisa memilik KTP.

“KTP belum bisa kita berikan, hal ini dikarenakan blangko sudah habis, tapi kami bisa merekam,” ujar sejumlah warga yang memadati kantor Discapilduk.
Menurut mereka, blangko untuk pembuatan KTP masih ditunggu oleh Discapilduk dari Pemerintah pusat.

“Kata staf yang ada di Discapilduk, mereka masih menunggu blangko dari pusat, jadi kami masih diberi surat keterangan, sebagai penganti KTP,” ujar mereka lagi.

Sementara itu, Kepala Discapilduk Minsel Drs Corneles Mononimbar MM mengakui untuk blangko KTP memang masih kosong. Bahkan Dia mengaku kalau masih banyak wajib KTP yang belum menerima cetakan KTP-el.

“Kekosongan ini terjadi tidak hanya di Minsel, akan tetapi secara nasional,” jelasnya.(dav)

 

manadoterkini.com, AMURANG-Hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) masih membuka pelayanan bagi warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Dari 100 persen warga yang wajib KTP-el, masih ada 20 persen warga yang belum melakukan perekaman.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dukcapil Minsel Drs Corneles Mononimbar MM kepada manadoterkini.com Kamis (3/11).

Menurut Dia, setiap hari kerja perekaman KTP-el masih berjalan seperti biasa. Dukcapil lanjut Mononimbar, setiap hari melayani kurang lebih 300 warga. Baik mengurus kartu keluarga (KK), akte kelahiran sampai KTP-el.

“Untuk pelayanan perekaman KTP-el masih berjalan seperti biasa. Bagi warga wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman kapan saja boleh datang di hari kerja,” ujarnya.

Dia mengaku, untuk saat ini masih ada juga yang sudah meninggal belum terhapus dari data base kependudukan baik yang ada di desa maupun kecamatan. Ini juga salah satu kendala untuk memastikan berapa total wajib KTP-el yang ada di Minsel.

“Batas perekaman KTP-el sebelumnya hanya diberikan pada 30 September lalu oleh pemerintah pusat. Namun belakangan, batas waktu perekaman tersebut dibatalkan hingga pertengahan 2017 mendatang,” tandasnya.(dav)

Batas Waktu Perpanjangan KTP- el di Dukcapil Minsel Diperpanjang Hingga 2017

minsel
Suasana pelayanan KTP El di Minsel

manadoterkini.com, AMURANG-Untuk batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) hingga pertengahan 2017 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, akan dilakukan juga di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Perpanjangan batas akhir ini akan memberikan dampak positif pada prosentase perekaman di Minsel.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Minsel Drs Corneles Mononimbar MM mengatakan, perpanjangan waktu ini disebabkan penilaian pusat bahwa masih banyak warga belum melakukan perekaman data.

“Menurut Mendagri, perpanjangan ini karena masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-el,” ujar Mononimbar.

Lanjut Dia, prosentasi perekaman di Kabupaten Minsel sebenarnya sudah cukup memuaskan. Sebab, hingga Rabu (15/9) siang tadi, perekaman sudah mencapai 80 persen lebih dari jumlah penduduk yang sudah wajib memiliki KTP-el.

“Sebenarnya persentase perekaman di Minsel sudah cukup tinggi. Bahkan saya yakin di bulan ini, perekaman bisa mencapai 90 persen. Jadi, kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat mempermudah Dukcapil Minsel mencapai target,” tukasnya.

Seperti telah diputuskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, batas waktu perekaman data KTP-el yang semula akhir September 2016, diundur menjadi pertengahan 2017 mendatang. Ini untuk memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan.

Mengenai ketersediaan blangko KTP-el yang menjadi kendala di sejumlah daerah, Kumolo mengatakan stok di pusat sebenarnya mencukupi.

Tjahjo meminta bagi daerah, baik kabupaten/kota yang ketersediaan blanko KTP-el sudah menipis atau habis, dipersilakan untuk mengambil di pusat dengan prosedur yang sudah ditentukan.

“Tentunya, (permintaan blangko, red) harus disesuaikan dengan jumlah warga yang rekam KTP-el, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan,” tandasnya.(dav)

Pelayanan Dukcapil Minsel Tanpa Biaya, Mononimbar : Laporkan Oknum Persulit Warga

Dukcapil minselMTerkini.com, AMURANG-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Drs Corneles Mononimbar benar-benar naik pitam saat mendengar ada oknum pegawai yang mulai merusak citra pelayanan publik di SKPD yang dipimpinnya.

Pasalnya, Mononimbar yang selama ini mati-matian menghimbau warga bahwa pelayanan di Disdukcapil bebas pungli, tapi tidak diindahkan seluruh staf yang ada. Padahal aturan yang berlaku hingga saat ini semua kepengurusan administrasi di Disdukcapil bebas biaya alias gratis.

“Saya tidak terima jika ada oknum yang merusak nama baik SKPD. Saya saja berusaha untuk terus mempermudah pelayanan disini,” ujar Mononimbar sembari mengaku rencana pemerintah untuk mengenakan denda bagi warga yang terlambat melakukan pengurusan administrasi.

Dia berharap agar warga yang memiliki kepentingan di SKPD tersebut untuk segera melaporkan langsung jika kedapatan pegawai atau staf meminta biaya untuk mengurus KTP, Akte dan surat-surat lainnya.

“Saya siap jika memang ada laporan langsung dari warga, dan segera mengambil sikap demi menciptakan pelayanan yang maksimal,” pungkasnya.

Hal ini mendapat tanggapan baik dari warga yang ada. “Memang banyak kali ulah staf nakal tidak diketahui pimpinan. Tapi dengan adanya kasus ini, semoga oknum-oknum nakal itu bisa berubah dan menjadikan ini sebagai efek jera,” tukas Hezky Liando warga Minsel.(dav)

MTerkini.com, AMURANG – Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Minahasa Selatan (Minsel) diduga lakukan pungli kepada masyarakat.

Sejumlah warga yang hendak mengurus identitas ataupun keperluan lainnya, terpaksa harus mengeluarkan anggaran agar keperluan mereka bisa dilayani.

Sayangnya, meski sudah memberikan uang pelicin yang dianggap warga sebagai biaya adminstrasi, keperluan warga tersebut tidak langsung jadi. “Sudah lama menunggu, tapi harus menunggu pimpinan katanya untuk menandatangani berkas kami,” ujar salah satu warga yang mengaku menuntaskan akte perceraian.

Menurutnya, dirinya sudah beberapa kali datang ke Disdukcapil untuk keperluan tersebut. “Pertama datang untuk mengambil salinan akte cerai katanya ada biaya hingga Rp 500-an ribu. Karena anggarannya tidak cukup kami kembali setelah dananya cukup,” katanya dengan nada kecewa.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Corneles Mononimbar dibuat geram dengan ulah oknum stafnya.

“Saya akan tindaklanjut kejadian ini. Karena disini tidak ada istilah bayar-membayar dan jika kedapatan ada yang meminta bayar akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Mononimbar ada sanksi yang diterima jika sampai kedapatan ada oknum nakal. “Kalau oknum tersebut honorer saya akan langsung pecat. Kalau PNS akan diberikan sanksi,” pungkasnya.(dav)

Berlaku Seumur Hidup, e-KTP Tidak Perlu Diperpanjang

Cor MononimbarMTerkini.com, AMURANG – Bagi masyarakat yang sudah mengantongi elektrik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), tak perlu repot-repot lagi melakukan pengurusan perpanjangan e-KTP. Sebab, e-KTP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sudah berlaku seumur hidup.

Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Corneles Mononimbar menegaskan kepada seluruh masyarakat yang telah memiliki e-KTP, tidak perlu lagi diperpanjang.

Alasannya, karena perpanjangan e-KTP tidak akan merubah data yang sudah ada. “Sekarang ini e-KTP berlakunya sudah seumur hidup,” kata Mononimbar. Dijelaskannya, jika ada warga yang memiliki e-KTP masa berlakunya sudah lewat, tak perlu kuatir karena e-KTP tersebut masih berlaku selama e-KTP tersebut tidak rusak.

“Pengurusan kembali e-KTP, jika ada perubahan data. Contohnya seperti seorang berstatus belum kawin di e-KTP-nya, tapi setelah ia sudah kawin orang tersebut harus mengurus kembali e-KTP karena harus merubah data sebelumnya,” jelasnya.

Lanjutnya, pihak Disdukcapil akan menyurat ke lembaga/kantor yang ada di Minsel, agar bisa diketahui dan masyarakat juga dipermudah dalam mengurus surat-surat penting.

Ia pun meminta kepada warga yang hanya memiliki KTP siak (lama), untuk segera mengurus dan menggantinya dengan e-KTP, karena KTP siak tidak berlaku lagi walaupun belum habis masa berlakunya.

“Bagi masyarakat yang masih memegang KTP siak, sebaiknya diganti karena secara otomatis sudah tidak berlaku lagi walaupun belum habis masa berlakunya,” tandasnya.(dav)

Penggunaan Medsos Salah Satu Penyebabnya Pernikahan Dini

MTerkini.com, AMURANG – Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Minahasa Selatan (Minsel), Cornelius Mononimbar, mengakui angka perceraian di Minsel setiap tahunnya terus meningkat.

Menurut Mononimbar, berdasarkan data, untuk tahun 2013 angka perceraian sebanyak 32 pasangan, masuk tahun 2014 naik hingga 50 pasangan. Terakhir pada tahun 2015 naik lagi menjadi 70 pasangan atau 20 persen dari angka sebelumnya.

“Jika mengacu pada UU No 24, setiap perkawinan itu sah dan tidak boleh dipecah belah. Karena itu, setiap tahun kami lakukan sosialisasi ke tiap Kecamatan,” kata Mononimbar.

Lebih lanjut, Mononimbar menuturkan, kebanyakan perceraian terjadi dikarenakan faktor ekonomi, selingkuh, pernikahan dini dari pasangan yang tidak disukai dan terakhir penggunaan Media Sosial (Medsos) yang berlebihan.

“Untuk itu kami berharap, agar setiap pasangan untuk dapat berpikir jernih ketika mengambil keputusan pisah, atau duduk satu meja meyelesaikan masalah. Jangan terlalu cepat ambil keputusan, apalagi hanya karena masalah kecil,” harapnya.

Hal senada disampaikan Kabid Pencatatan Sipil Discapilduk Hesty Wowor. Menurut Wowor, antisipasi agar angka perceraian di Minsel tidak terus bertambah, pihaknya setiap dua minggu sekali rutin lakukan sosialisasi di tiap kecamatan.

“Sosialisasi ini dilakukan secara bergilir di 17 kecamatan yang ada di Minsel, agar setiap pasangan mengerti arti suatu hubungan keluarga yang harmonis,” tandasnya.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Alat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Minahasa Minahasa Selatan (Minsel) bermasalah. Hal ini mengakibatkan proses perekaman yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki e-KTP, Kamis (3/9) siang tadi ikut terhambat.

Bobi Lumi, petugas data base di Dukcapil Pemkab Minsel ketika dikonfirmasi membenarkan adanya masalah terhadap server e-KTP. “Memang ada masalah server di pusat. Kami tidak bisa berbuat apa -apa sambil menunggu situasi normal kembali,” katanya.

Lanjut Dia mengatakan, selain sever pusat yang bermasalah, alat perekam di Dukcapil sedang dalam perbaikan. “Memang sudah ada edaran dari Dirjen terkait masalah server tersebut. Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa digunakan kembali. Warga pun sementara diberikan surat keterangan untuk hal-hal mendesak,” katannya.

Sementara itu, Kepala Dukcapil Minsel Corneles Mononimbar saat akan dikonfirmasi manadoterkini.com belum bisa dimintai keterangan wartawan. Pasalnya, saat akan ditemui bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya. Begitu juga dihubungi, nomor telepon yang digunakan dalam keadaan tidak aktif. “Bapak lagi keluar karena tugas. Mungkin besok bapak ada di Kantor,” kata salah satu pegawai.

Ditempat terpisah, Helly Paendong, warga Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur mengatakan, dirinya sudah beberapa hari menunggu, bahkan bolak-balik mengecek di Dukcapil Minsel. “Informasi dari petugas ada masalah server hingga tidak bisa mencetak KTP. Padahal, kartu identitas diri tersebut mendadak diperlukan untuk mengurus sesuatu,” kata Paendong.

Hal senada diungkap Sammy Kumayas warga Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat. Menurut Dia, dirinya juga harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk dapat mengecek di Kantor Dukcapil. “Saya sudah tiga kali bolak-balik, tetapi belum bisa mendapatkan e-KTP. Begitu juga kakak saya yang ingin melakukan perekaman tetapi tidak bisa karena alatnya bermasalah dan sedang diperbaiki,” keluhnya.(dav)