James Tuuk : PT KPS Telah Mempermalukan Anggota DPRD Sulut

Ternak babimanadoterkini.com, SULUT – hearing (rapat dengar pendapat) antara komisi II dengan Forum Peternak Babi (FPB) Sulut juga PT Karya Prospek Satwa (KPS) dan intansi terkait yang di dalamnya ada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut, Distanak Kabupaten Minahasa dan Distanak Kota Tomohon berlangsung alot.

Melalui dialog panjang kurang lebih selama 3 jam terungkap bahwa PT KPS tidak mengantongi izin untuk menjalankan usaha baik pembibitan babi, penggemukan babi dan penjualan daging babi.

Sedangkan kandang babi yang di sewa PT KPS berada di dua lokasi berbeda masing-masing di Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan Desa Lemo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa pengoperasiannya harus ditutup.

“Ini sudah sangat jelas, pernyataan dari instansi terkait bahwa PT KPS tidak memiliki izin. Jadi PT KPS harus ditutup dan itu adalah wewenang dinas terkait Dinas Peternakan Minahasa dan Dinas Peternakan Tomohon ” tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Stefanus V Runtu (SVR).

Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk yang hadir dalam hearing ini menegaskan PT KPS yang merupakan perusahaan besar telah mempermalukan anggota DPRD Sulut karena telah menjalankan usaha selama kurang lebih 9 tahun namun tidak mengantongi izin.

“Saya sepakat dengan teman-teman peternak bahwa PT KPS harus ditutup. Kalau tidak ditutup, saya bersama teman-teman peternak akan menutupnya,” tegas James Tuuk anggota Komisi I DPRD Sulut dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (Jef)

 

manadoterkini.com, SULUT – Agar program bedah rumah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulut tepat sasaran, Anggota Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Julius Jems Tuuk, mengusulkan Dinas Sosial melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) dalam hal mendata sekaligus mengerjakan program tersebut.

“Saya mengusulkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut agar program bedah rumah tepat sasaran,” ungkap Tuuk saat diwawancarai awak media, disela-sela pembahasan Ranperda APBD TA 2017, baru-baru ini.

Politisi yang diusung Partai PDIP ini juga mengatakan sepengetahuannya program bedah rumah sering bermasalah, karena sudah banyak sekali masyarakat mengadu bahwa program bedah rumah ini hanya diberikan kepada Kepala Desa, Hukum Tua dan, Sangadi.

“Yang saya tahu, bedah rumah itu sering bermasalah. Banyak sekali masyarakat mengadu bedah rumah hanya dikasih kepada Kepala Desanya, Hukum Tuanya sampai pada Sangadi, dalam artian justru bukan kepada orang yang tepat,” tukasnya.

Karena jika hanya diberikan bantuan dalam bentuk bahan material saja, dikhawatirkan bantuan tersebut akan dijual oleh penerima bantuan tersebut.

“Maka dari itu, saya minta melibatkan Kodam, biar Kodam yang pilih, dan kodam yang bangun. Karena, kalau tidak sang penerima bantuan akan jual ini bantuan yang akan disalurkan untuk bedah rumah,” pungkasnya. (tim)

Jems Tuuk: Gubernur DKI Itu Raja Bolmong

Julius James Tuuk
Julius James Tuuk

manadoterkini.com, SULUT – Gelar adat oleh masyarakat Bolmong sebagai Raja Agung Tertinggi atau Punud Molantud kepada Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr Soni Sumarsono MDM, saat menjadi Penjabat Gubernur Sulut, ternyata tidak salah.

Terbukti, Rabu (26/10/2016) kemarin, Sumarsono dipercayakan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, untuk memimpin DKI Jakarta, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur mengantikan Basuki Tjahya Purna (Ahok) yang cuti mengikuti tahapan Pilkada Jakarta.

Julius Jems Tuuk salah satu putra terbaik Bolmong yang kini duduk sebagai anggota Komisi I DPRD Sulut berpendapat bahwa pemberian adat oleh masyarakat Bolmong sebagai Raja tertinggi sudah tidak salah.

“Karena ini merupakan bagian dari falsafah masyarakat dan ini terbukti dengan ditunjuknya Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI,” ungkap Tuuk kepada sejumlah wartawan.

Lanjut Tuuk, pemberian gelar adat Punud Molantud dari masyarakat memiliki makna mendalam untuk menjaga dan memelihara para pemimpin dalam menjalakan tugas dan wewenang yang telah diberikan/dipercayakan.

“Jabatan Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta juga menjadi kebanggan bagi kami masyarakat Sulut pada umumnya dan masyarakat Bolmong pada khususnya,” imbu Tuuk.(jef)

PAD Belum Capai Target, Tuuk : Itu Semua Tidak Boleh Dibiarkan

 

manadomanadoterkini.com, SULUT – Sangat disayangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak capai, sehingga minus 140 Milyar dan ini langsung mendapat tanggapan negativ dari salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Julius Jems Tuuk.

Menurut Tuuk tidak capainya target PAD Sulut sehingga minus140 milyar ini sama saja dengan mempermalukan pemerintah dan ini tidak bisa dibiarkan, karena sepengetahuannya sudah ada kesepakan antara SKPD bersangkutan dengan Banggar DPRD Sulut.

“Tidak capainya target 140 milyar ini, pemerintah yang ada sekarang, itu tidak boleh dibiarkan,” kata Tuuk, saat melakukan interupsi pada rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda Pendirian PT Sulut Membangun Perseroda yang digelar, Kamis (15/9/2016).

Legislator asal Dapil Bolmong ini juga mengingatkan, “Kita sudah menetapkan Ranperda pendirian PT Membangun Sulut Hebat, jangan sampai orang-orang yang ditempatkan sebagai pimpinan, sebagai direksi atau CEO atau manajer diperusahaan yang ditetapkan atau yang sudah ditunjuk cuman sekedar memberikan pengakuan, cuma memberikan janji pencapaian provit kepada BUMD. Setelah tidak capai ya sudah tidak capai,” tegas Tuuk.

Selain menyampaikan hal tersebut, Tuuk yang dikenal legislator paling vokal di parlemen DPRD Sulut ini juga mendesak agar Pejabat-pejabat yang hanya bisa berjanji pada target capai dan kalau itu semua tidak capai maka mereka -mereka itu harus dikenakan sanksi. “Jangan cuma suka jabatan kerjanya tidak beres,” pungkas Tuuk. (Jef)

Inilah Catatan Pansus LKPJ Gubernur Untuk Dinas PU Sulut

LKPJMTerkini.com, SULUT – Urusan Pekerjaan Umum, Pansus LKPJ Gubernur oleh DPRD sulut memberikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) atas terehabilitasinya jalan provinsi sapanjang 266,35 km, serta terpeliharanya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat dengan luas 2.270,76 ha.

Demikian dijelaskan Julius Jems Tuuk saat menyampaikan Laporan Pansus DPRD pembahas LKPJ Gubernur Sulut tahun 2015 pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Namun Pansus memberikan beberapa catatan kepada Dinas PU untuk menjadi perhatian diantaranya: meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan, Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek provinsi.

Yang dalam pantauan Pansus koodinasi belum berjalan baik. “Mengharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan perimbangan di kabupaten dan kota, peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi sebagai pengganti ruas jalan yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan negara, seperti Bolmong Raya,” terang Jems Tuuk.

Juga perhatian untuk pembangunan jalan provinsi tidak dilengkapi drainase dan kualitas aspal hotmix lebih ditingkatkan. “Memperhatikan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden,” tutup Tuuk. (jef )

Tuuk :Kepala SKPD Pemalas dan Tak Mampu Harus Diamputasi

tuukMTerkini.com, SULUT – Untuk membangun daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bertugas membantu dan menjalankan fungsi serta program kerja Gubernur – Wakil Gubernur.

Jems Tuuk anggota DPRD Sulut menilai banyak kepala SKPD terlalu nikmat diposisi tersebut dan tidak menjalankan fungsi dan program Gubernur Olly Dondokambey – Wagub Steven Kandouw.

“Pak Gubernur -Wagub kerja keras dengan kurangi tidur, tapi herannya banyak kepala SKPD malah tidur nyenyak,” kata anggota Fraksi PDI-P yang dikenal kritis dalam rapat paripurna LKPJ DPRD Sulut, Rabu (6/4/2016).

Lebih lanjut Tuuk dari perwakilan BMR meminta sikap tegas dari gubernur dan wakil gubernur bertindak terhadap kepala SKPD pemalas dan tak mampu jalankan program OD-SK. “Menuju Sulut hebat, Kepala SKPD seperti ini harus di amputasi jari jabatan,” kata Tuuk.

Bahkan sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Olly Dondokambey – wagub Steven Kandouw, anggota legislator sulut malah menilai kebijakan anggaran yang ada banyak membahayakan pemerintahan OD-SK. (jef)

Pemadaman Listrik Masih Berlanjut, Tuuk : PLN Lakukan Pembohongan Publik

Tuuk
James Tuuk pada paripurna DPRD Sulut

MTerkini.com, MANADO – Anggota DPRD Sulut dapil Bolmong Raya, James Tuuk meminta warga Sulawesi Utara, untuk menunda pembayar listrik. Pasalnya, Tuuk menuding PLN telah melakukan pembohongan publik, karena hingga kini pemadaman terus berlanjut.

“Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan pembohongan publik khususnya kepada masyarakat Sulut,” ujar Tuuk dalam rapat Paripurna DPRD Sulut.

Tuuk merasa kecewa karena saat hearing dengan DPRD Sulut lalu, pihak PLN mengatakan tidak lagi mengadakan pemadaman listrik mulai November 2015, namun buktinya tatap saja terjadi pemadaman.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, menunda membayar rekening listrik bulan Januari ini,” imbaunya.

Personil DPRD Sulut yang dikenal vokal tersebut menyindir akan ketidak komitmennya PLN. “Kalau PLN saja tidak pernah komit dengan apa yang sudah menjadi kewajibannya, berarti kita masyarakat sebagai pelanggan bisa tidak melaksanakan kewajibannya juga,” tutup Tuuk. (Jef).

SULUT, (manadoterkini.com) – Lima bulan sudah sejak tanggal 3 maret 2015 Komisi I DPRD Sulut mengumumkan hasil seleksi KPID Sulut, sampai saat ini SK komisioner KPID Sulut Periode 2015-2018 menjadi polemik, karena belum ditandatangani oleh Gubernur SH Sarundajang

Dalam rapat pembahasan perubahan APBD 2015 bersama Biro Hukum Pemprov Sulut, Rabu (19/8) personil komisi I James Tuuk mengatakan “Sebagai wakil rakyat saya tersinggung, karena sampai saat ini KPID tidak dilantik, dan surat tidak ditandatangani oleh Gubernur” ungkap Tuuk

“Saya berkesimpulan gubernur Sarundajang tidak becus memimpin daerah ini, karena untuk menandatangani satu surat saja sudah berbulan-bulan ternyata tidak bisa,” tegas Tuuk

Sementara Pemprov Sulut melalui Karo Hukum, Glady Kawatu mengatakan, SK sudah di meja pak Gubernur, dan nama-namanya sesuai dengan hasil seleksi komisi I, tidak ada yang berubah.

“Pasti tidak dirubah, tinggal disampaikan untuk ditandatangani oleh Gubernur sebelum berakhir masa jabatan. Beliau berjanji tandatangan awal September” jelas Kawatu. (toar)