manadoterkini.com, AMURANG-Gaji 14 atau yang biasa disebut tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) pekan ini akan dibayarkan.

“Sudah ada petunjuk dari pusat, jadi untuk gaji 14 akan kita bayarkan pekan ini,” ujar Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Kepala DPKPAD Minsel Denny Kaawoan SE kepada manadoterkini.com.
Lanjut Dia, pencairan gaji 14 memang diprioritaskan karena akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya Natal dan Tahun Baru.

“Untuk pembayaran gaji 14 atau THR hanya sebesar gaji pokok mereka,” ujarnya.

Dia menambahkan, kalau gaji 14 untuk ASN yang masih aktif sebesar 100 persen gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50 persen dari pensiun/tunjangan pokoK.

“Untuk Gaji 14 pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan,” tandasnya.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG-Rupanya anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dipotong hingga 17 persen. Hal ini membuat Kepala SKPD yang anggaran dipotong kecewa. Apalagi, anggaran di SKPD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, mengalami pemotongan.

“Karena ada penghematan anggaran, dinas kami mendapat pemotongan anggaran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Minsel Drs Corneles Mononimbar.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Minsel Ir Frans Tilaar, Dia mengaku Dinasnya mendapat pengurangan anggaran.

“Pengurangannya diambil dari anggaran yang memang belum terpakai. Besarannya sekitar 11 hingga 17 persen,” ujar Tilaar.

Kendati begitu, beberapa kepala SKPD sudah legowo, namun kepala SKPD lain mengaku kecewa.
“Adoh, sakit kepala memang ini. Tidak tahu mau ambil di item mana anggaran yang akan kami kurangi,” kata beberapa kepala SKPD.

Pengurangan anggaran di tiap SKPD, adalah suatu keharusan. Sebab, jika tidak dilakukan pengurangan, akan ada program yang tidak akan jalan. “Penghematan memang harus dilakukan. Negara saja telah melakukan penghematan,” kata Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel Denny Kaawoan SE kepada sejumlah wartawan.

Dia mengakui ada beberapa item penganggaran yang kemungkinan besar akan dikurangi. Salah satu anggaran yang terancam dihilangkan pada tahun ini adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP).

“Kalau SKPD tidak mau mengurangi beberapa pos anggaran, kemungkinan besar TPP tidak akan terbayar. Kalau perhitungan sementara, TPP hanya akan dibayarkan enam bulan,” tukasnya.(dav)

ASN Pemkab Minsel Bakal Terima Uang Makan

manadoterkini.com, AMURANG-Ini merupakan kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada d Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Pasalnya, selain akan menerima gaji 13 dan 14, para ASN ini nantinya juga akan mendapatkan uang makan.

Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi pegawai ASN tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi ASN.

Namun untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Minsel masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.
“Memang untuk APBD 2016 ini kami belum menganggarkan pemberian uang makan ASN. Kami masih menunggu juknis,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel Drs Denny Kaawoan melalui Kabid anggaran Henrie Simbar SE.

Lanjut Dia, nantinya, pemberian uang makan ini dihitung berdasarkan kehadiran dalam absensi sidik jari ASN. “Pada pasal 2, menyatakan uang makan diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan daftar hadir pada hari kerja dalam satu bulan. Kemudian, pada pasal tersebut juga menyatakan, besaran uang maka yang diberikan kepada pegawai ASN perhari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai standar biaya masukan. Besarannya sekitar 30 ribu perhari kerja dalam 1 bulan,” katanya

Sekedar diketahui, Pasal 2 (1) PMK Nomor 72 /PMK.05/2016 dinyatakan bahwa, uang makan akan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
Menurut Pasal 3 (1), uang makan tidak akan diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan, sedang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, sedang melaksanakan tugas belajar, dan/atau diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

Tentang tata cara pembayaran uang makan dibayarkan setiap 1 bulan. Pembayarannya akan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya. Khusus untuk uang makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.(dav)

Bupati Minsel Serahkan SPPT, DHKP dan PBB-P2 Kepada 17 Camat

minselAMURANG, (manadoterkini.com)-Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE yang diwakili Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Minsel tahun 2015 kepada 17 Camat/ perwakilan kecamatan se Kabupaten Minsel di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel pada Jumat (22/5) siang tadi.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan SPPT dan DHKP PBB–P2 antara Kepala DPKPAD, Camat dan PT Sulut Cabang Amurang yang disaksikan Sekdakab Minsel.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu agenda dalam pengelolaan PBB-P2 yang merujuk UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah dan menjadi pajak kabupaten/kota.

“Pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Minsel telah dilakukan sejak tahun 2014, sejak ditetapkannya Perda Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka tahun ini merupakan tahun kedua mengelola PBB-P2,” kata Kaawoan dihadapan para camat dan Hukum tua/Lurah se-Minsel.

Sementara itu, Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi menjelaskan, penyerahan SPPT PBB-P2 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengalihan PBB–P2, dengan dasar pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Olehnya itu, dengan persiapan yang baik dan matang, pelaksanaan pengalihan PBB-P2 di daerah ini diharapkan berjalan dengan baik.

Menurut Rindengan, indikator dari keberhasilan ini tentu saja terletak pada kemampuan kita untuk mendorong dan memastikan besaran potensi PBB-P2 menjadi realisasi yang akan semakin meningkatkan PAD untuk Kabupaten Minsel.

“Memang kita akui masalah pajak maupun retribusi seakan menjadi beban, tetapi bagi yang mengetahui manfaatnya tentu akan tumbuh kesadarannya membayar pajak dan retribusi karena hasil pajak dan retribusi semua kan kembali untuk masyarakat melalui pembangunan yang sudah dirasakan didaerah ini,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan dan menghimbau kepada para Camat, Hukum tua dan Lurah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu, sehingga pendayagunaan dan pengelolaan pajak dan retribusi dapat digunakan pada tujuan dan sasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(dav)