Sah! Olly-Angouw Teken MoU KUA-PPAS APBD 2018

manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Kua PPAS 2018
Ketua DPRD Sulut Andrey Angow menadatangani MoU KUA- PPAS APBD Sulut 2018

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Tahun 2018, yang dilakukan langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Ketua DPRD, Andrei Angouw di ruang rapat DPRD Kairagi Manado, Rabu (1/11/2017) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi kesediaan pimpinan DPRD untuk menandatangani KUA-PPAS sebagai tahapan penting dalam kelanjutan pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas kesediaannya untuk bersama-sama menandatangani KUA-PPAS APBD Sulut Tahun 2018,” kata Olly.KUA-PPAS

Gubernur Olly menjelaskan adanya tiga bagian penting dalam KUA-PPAS Sulut Tahun 2018. “Substansinya mencakup tiga bagian penting, yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Lanjut Olly, ketiga bagian penting ini termasuk dalam kerangka dasar visi pembangunan daerah yakni, Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, serta Berkepribadian Dalam Budaya.

“Namun tetap memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti pengembangan pariwisata dan Iklim investasi yang kondusif; kemiskinan dan pengangguran; kualitas SDM yang berdaya saing (melalui pendidikan dan kesehatan); pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan KEK; dan Ketahanan Pangan,” paparnya.manado

Lebih jauh, Olly meminta seluruh Perangkat Daerah di Pemprov Sulut agar memprioritaskan pembahasan dengan mitra kerja/Komisi DPRD pada pembahasan selanjutnya.

“Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah bumi nyiur melambai yang kita cintai bersama,” bebernya.

Diketabui, tema RKPD tahun 2018 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju Sulawesi Utara yang Berdaya Saing”

Adapun 10 prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018, yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;

2. Pembangunan Pendidikan;

3. Pembangunan Kesehatan;

4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi;

5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan,

Perikanan dan Kelautan);

7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

8. Peningkatan Daya Saing Investasi;

9. Pembangunan Pariwisata; dan

10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Biro Umum yang juga Plt. Kepala Biro PKKP Clay June Dondokambey, SSTP, MAP, perwakilan Forkopimda dan para pejabat lainnya. (*/red)

manadoterkini.com, AMURANG-Saat ini Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai mempersiapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Dari pantauan manadoterkini.com pada (29/9), terlihat semua SKPD mulai memasukkan dokumen KUA – PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 ke tim anggaran Pemerintah Kabupaten Pemkab Minsel.

“Sudah ada instruksi atasan untuk memasukkan semua dokumen KUA – PPAS untuk tahun 2017. Semua SKPD, tidak ada yang terkecuali. Sebenarnya pada Rabu (28/9) kemarin, namun batal. Dan dijadwalkan ulang pada Kamis (29/9) siang tadi,” kata Kabag Humas Pemkab Minsel Franky Mamangkey SIP kepada manadoterkini.com.

Menurut dia, dokumen KUA-PPAS yang telah dikumpulkan itu, akan dibahas internal lebih dulu oleh tim anggaran, untuk disesuaikan dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru.

“Jadi, kepala SKPD yang bersangkutan, harus memasukkan sendiri dokumen itu, dan memberikan penjelasan kepada tim anggaran, Sesudah itu akan dibuat dokumen secara keseluruhan untuk dibahas bersama DPRD Minsel,” jelasnya.(dav)

Penandatanganan KUA-PPAS, Pemerintah Diminta Perjuangkan Masalah Sosial

steven kandouwmanadoterkini.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijaka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sore tadi Rabu (21/9/16) di ruang sidang paripurna.

steven kandouwBerdasarkan hasil pembahasan, pemerintah provinsi Sulut diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada panti asuhan dan sekolah-sekolah luar biasa.

“Lembaga eksekutif harus memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan sosial serta peningkatan infrastruktur dalam peningkatan sarana publik,” kata Ketua dewan provinsi (deprov) Andrei Angouw, dalam membacakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut.

Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw menyatakan tujuan adanya KUA-PPAS agar memantapkan pembangunan daerah supaya dapat dinikmati masyarakat Sulut.

“Ada tiga hal penting dalam KUA-PPAS tahun 2016 ini. Kebijakan pendapatan, belanja dan kebijakan pembangunan di daerah,” ujar Kandouw.

Dirinya juga berterima kasih kepada DPRD Sulut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memperjuangkan agar kami pemerintah dapat memperhatikan panti asuhan dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang benar-benar semuanya untuk masyarakat,” tutup mantan ketua DPRD Sulut ini. (Jef )

SULUT, (manadoterkini.com) – Pembahasan KUA PPAS APBD 2016 antara TAPD Pemprov dengan Badan Anggaran DPRD Sulut, berlangsung alot.

Informasi menyebutkan alotnya pembahasan KUA PPAS APBD 2016, karena ada keinginan dari DPRD Sulut untuk mendapatkan mobil dinas (mobnas) sekira 21 anggota dewan yang belum memiliki kendaraan.

Tak ayal, isu berkembang alotnya pembasan tersebut adanya bergaining politik dalam pembahasan KUA PPAS ABPB 2016 antara TAPD Pemprov dan Badan Anggaran DPRD Sulut mulai kelihatan.

Bahkan adanya keinginan Deprov Sulut melakukan perjalanan ke luar negeri pada tahun 2016, menjadi usulan dalam pembahasan KUA PPAS.

Sumber di DPRD Sulut menyebutkan, adanya keinginan mobnas, sehingga akhirnya dalam KUA PPAS awalnya untuk Sekretariat DPRD Sulut dianggarkan Rp79 miliar mengalami penambahan Rp10 miliar menjadi Rp89 miliar.

Kabarnya mobnas yang diperuntukan untuk anggota dewan sebanyak 21 orang ini mendapatkan   pagu anggaran sekira Rp250 juta per kendaraan. Sehingga dijumlahkan sekira Rp5,2 miliar. Dan sisanya diduga untuk membeli 3 mobnas untuk pimpinan dewan.

Salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut SE ketika dikonfirmasi soal pengadaan mobnas tersebut. Enggan untuk berkomentar lebih karena dirinya tidak ikut terlibat dalam pembahasan anggaran.

Namun ia mengharap media untuk ikut mengawasi pembahasan dana untuk Sekretariat Dewan ketika pembahasan dengan komisi satu. Apakah dana untuk pengadaan mobnas itu masuk dalam RKA.

Sementara salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Juddie Moniaga ketika dikonfirmasi soal pengadaan mobnas tersebut ia tak menapik.

”Yang pasti itu bukan dana siluman tapi diprogramkan. Tapi ia pun berharap ikuti saja dalam pembahasan dengan komisi satu,” papar Moniaga, sembari menegaskan jika mobnas itu diperuntukan untuk oprasional kerja.

Sekadar diketahui pengadaan mobnas sebanyak 21 anggota ini. Karena pimpinan alat kelengkapan dewan dan pimpinan Fraksi sudah memiliki mobnas. (jef)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Selatan (Minsel) Drs Danny Rindengan MSi menargetkan, pada bulan November mendatang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016 sudah selesai dibahas dan diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dia berjanji akan memacu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementaran (KUA-PPAS) 2016, sebagai landasan penyusunan APBD 2016. “Saat inikan KUA-PPAS 2016 tahap pertama sudah diparipurnakan. Jadi selesai KUA-PPAS tinggal pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” katanya.

Menurutnya, terdapat sejumlah keuntungan jika APBD cepat ditetapkan. Misalnya, pengerjaan fisik akan tepat waktu. “Jika APBD cepat ditetapkan maka bulan Januari dan Februari 2016 mendatang, kita sudah bisa melakukan proses lelang proyek. Dan bulan Maret 2016 proses pengejaannya sudah mulai dilakukan. Otomasi kita memiliki waktu yang panjang dan pengerjaannya akan selesai tepat waktu,” jelasnya.

Lanjutnya, jika pengerjaan proyek fisik tepat waktu, maka akan langsung bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. “Jika tidak tepat waktu dan proyek itu nanti selesai tahun berikutnya maka masyarakat akan terlambat memanfaatkan fasilitas publik itu. Namun jika tepat waktu maka akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelas mantan Asisten I Pemkab Minsel ini.

Ditambahkannya, pihaknya sudah tidak bisa melakukan perubahan program 2016 nanti. Pasalnya, dalam penyusunan KUA-PPAS telah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama pihak eksekutif dan legislatif. “RKPD itu merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Jadi kalau kita merubahnya makan akan menjadi polemik ditingkat masyarakat. Jadi kita tinggal mengawalnya,” tandasnya.(dav)

TONDANO, (manadoterkini.com) – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Vicky Tanor memastikan siap mengagendakan pengesahan draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015.

Pengusulan Sementara dikaji Tim banggar dalam pembahasan KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2015. “Pekan ini akan segera diparipurnakan selanjutnya akan dibahas mengingat tahun anggaran 2015 telah memasuki akhir triwulan III dimana merupakan batas akhir pembahasan,” ungkap Tanor (efd/chris)

MANADO, (manadoterkini.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemkab Boltim diproyeksikan kenaikkannya mencapai Rp 507 miliar dari Rp 462 miliar.

“Kita sudah mulai menyusun RKA, sedang diverifikasi di Bappelitbangdal. Minggu depan sudah mulai di-input,” ujar Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Slamet Umbola.

Masih menurut Umbola, Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanaman Modal (Bappelitbangdal) telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan.

“Secepatnya KUA PPAS diserahkan ke dewan untuk dijadwalkan paripurna tahap satu, paling lambat minggu depan. Setelah plafon anggaran ditetapkan, dilanjutkan dengan pengajuan APBD Perubahan,” tambahnya.

“Ada tambahan pendapatan sekitar Rp 54 miliar dari DAK tambahan dan dana desa. Dana itu sudah dimasukkan dalam pergeseran namun harus disahkan di APBD Perubahan,” jelasnya.

Penjelasannya juga tak ada program baru yang dimasukkan kecuali penambahan anggaran dana untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panwaslu dan kepolisian. Program yang dinilai tak akan terlaksana akan dialihkan ke program lain.

“KPU kita akan lihat kebutuhan mereka, Panwaslu dari Rp 1,5 miliar ditambah Rp 850 juta. Kepolisian dari Rp 1 miliar akan ketambahan Rp 1,2 miliar di APBD Perubahan dan Rp 300 juta di APBD 2016,” terangnya.

Dia menambahkan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan APBD 2014 sudah dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Beberapa koreksi seperti sejumlah PAD yang tak tercapai dan penyerapan anggaran.(mlz)

MANADO, (manadoterkini.com) – Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 yang telah disampaikan Walikota GS Vicky Lumentut, perlu mendapat saran dan kritikan serta koreksi dari personil legislatif DPRD Manado.

“Kami membuka ruang yang luas kepada anggota dewan terhormat sebagai input yang strategis agar rancangan ini disempurnakan menjadi dokumen KUA PPAS-P tahun anggaran 2014 ini,’’ kata Lumentut.

Seperti diketahui, dalam rancangan KUA PPAS Perubahan yang disampaikan Walikota, untuk pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain, di anggaran perubahan ini mengalami peningkatan Rp1.364.000.273.188 dari target sebelumnya Rp1.339.014.429.000.

Sementara belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami penyesuaian. Sebelumnya Rp185.718.963.378 naik menjadi Rp1.556.843.767.528. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan termasuk didalamnya silpa Rp223.233.977.012 naik menjadi Rp192.843.494.340 dari sebelumnya ditargetkan Rp32.110.375.150.

Kenaikan anggaran ini menurut Walikota, karena ada penambahan program kegiatan di beberapa SKPD. “Ini dipandang perlu untuk dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan perkembangan yang ada. Sebab belanja daerah maupun pembiayaan daerah berdasarkan kondisi   ekonomi daerah dan asumsi-asumsinya,’’pungkasnya.(ald)