Ini PR Ombudsman Untuk Pemkab Mitra, Tirajoh : Kotak Saran Itu Penting

Helda Tirajoh
Kepala Ombudsman Helda Tirajoh

manadoterkini.com, RATAHAN – Kepala Ombudsman Sulut Hilda Tirajoh, SH mengingatkan kepada jajaran Pemkab Mitra untuk menindaklanjuti secara lebih baik bentuk pelayanan publik.

Tirajoh berharap penilaian Tahun 2017 ini Mitra akan lebih baik. “Tahun lalu berada diposisi sedang,” ujar Tirajoh, Selasa (21/02).

Dijelaskan Tirajoh, satu dari 14 poin yang dimintakan Ombudsman kepada pemerintah yakni tersedianya kotak saran di setiap perangkat daerah. ‘Kotak saran itu wajib,” katanya.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari Bupati Mitra James Sumendap,SH menurut Sumendap, hal tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan.

“Kotak saran yang tidak membutuhkan biaya tinggi itu harusnya sudah tersedia.Saya banyak bahan materialnya, apabila pihak perangkat daerah tidak mampu menyediakan kotak tersebut,” sindir Sumendap kepada sejumlah kepala perangkat daerah yang hadir pada pertemuan dengan pihak Ombudsman.(Jay)

Maksimalkan Pelayanan, GSVL Tegaskan Kinerja SKPD Harus Dipacu

manado, gsvl
Walikota GSVL menghadiri undangan Ombudsman

manadoterkini.com, JAKARTA – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado harus bekerja optimal dalam meningkatkan kinerjanya. Demikian diungkapkan Walikota Manado GS VIcky Lumentut, usai mengikuti Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Jakarta, yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (8/12/2016) di Hotel Borobudur.

“SKPD kita perlu dipacu kinerjanya agar lebih semangat bekerja dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Walikota GSVL.

Pasalnya, jika kinerja SKPD lamban akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ikut berpengaruh termasuk penilaian yang dilakukan Ombudsman sebagai lembaga negara.

“Sepulang nanti dari acara ini, saya akan melakukan evaluasi sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat agar lebih optimal dalam bekerja melayani masyarakat. Khususnya ada sejumlah SKPD di jajaran Pemkot Manado, yang memiliki tingkat pelayanan yang dibawah rata-rata, ” beber Walikota GSVL.

Apalagi, mulai tahun 2017 sesuai instruksi Presiden, SKPD akan dirampingkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

Lanjut GSVL, sebagai aparatur pemerintah, pelayanan publik harus menjadi prioritas. Sehingga, apa yang diharapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 akan tercapai.

“Saya akan pacu kinerja SKPD agar lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Jangan hanya ‘ABS’ Asal Bapak Senang,” tandas Walikota GSVL.

Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman RI dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Walikota GSVL atas nama Pemkot Manado menerima Raport atas capaian kinerja pelayanan publik yang di survey dari beberapa SKPD oleh Tim Ombudsman.

Dan diantara SKPD yang dinilai dan memiliki pelayanan publik dibawah rata-rata alias mengecewakan, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (rekomendasi bantuan benih ikan/rekomendasi surat izin penangkapan ikan dan usaha perikanan), Dinas Pertanian (ijin rumah potong hewan/ijin usaha peternakan), dan Dinas Sosial (izin pendirian panti sosial/ijin operasional pendirian organisasi sosial).

Adapun Penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan dihadiri sejumlah Gubernur dan Walikota/Bupati se Indonesia.(tim)

manado
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut, Helda Tirayo

MANADO, (manadoterkini.com) – Penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Sulut akhir 2013 lalu terhadap 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya satu yang masuk zona hijau. Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Sulut, Helda R. Tirajoh SH, memberikan apresiasi kinerja Walikota, Wawali dan Sekda yang terus melakukan konsultasi dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada.

”Ketika kami melakukan penelitian hanya ada satu SKPD yang masuk zona hijau. Dari 15 SKPD ada 14 yang bervariasi zonanya. Pada bulan januari 2014 kami bertemu dengan pak Wakil Walikota dengan harapan ada perubahan. Dan sekitar maret sampai Juni kami melakukan penelitian kembali. Dari 15 SKPD yang kami lakukan penelitian terhadap kepatuhan UU 25 tahun 2009 semuanya masuk dalam zona hijau,”ujar Tirayo.

Lanjutnya, ketika acara ombudsman di Jakarta, Kota Manado masuk rengking lima besar untuk penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public dari 33 Provinsi dan 33 Kota/Kabupaten di Indonesia.

“Dengan kerja keras dari segenap unsur yang terkait akhirnya membuahkan hasil yang manis,”kata Helda sembari menambahkan bahwa akhir tahun 2014 ini, Ombudsman akan melakukan penilaian kepatuhan kepada semua SKPD di Pemkot Manado. Untuk itu, Dia berpesan kepada peraih predikat kepatuhan standar pelayanan public agar mempertahankan prestasinya.

ketika acara OMBUDSMAN di Jakarta,” terang Hilda. Ppada akhir tahun ini ketua Ombudsman ini akan melakukan penilaian kepatuhan pada semua SKPD di lingkungan pemerintah kota Manado,dan berpesan kepada peraih predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan public agar mempertahankan prestasinya dan juga

“ Terus optimalkan kinerjanya bagi SKPD peraih predikat. Jika tidak dipertahankan prestasinya akan dicabut dan diberikan sanksi,”pungkasnya.(ald)