Kawal Kinerja PD Sampai Tuntas, GSVL-MOR Ingatkan Temuan BPK dan TGR

manadoterkini.com, MANADO – Kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Manado, dipastikan akan terus dikawal Walikota GS Vicky Lumentut dan Wawali Mor Bastiaan. Hal itu diungkapkan Wawali Mor pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi triwulan I, Senin (15/5/2017).

Wawali Mor Bastiaan
Arahan Wawali Mor Bastiaan dalam rakorev triwulan 1 tahun anggaran 2017

Bahkan mantan pimpinan DPRD itu menegaskan semua program kegiatan harus memiliki outcomes atau hasil nyata berupa peningkatan akselerasi pembangunan, peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan masyarakat.

“Untuk memperlancar kegiatan, segera selesaikan apa yang menjadi tugas saudara yang memegang jabatan. Karena Pak Wali Kota dan saya akan mengawal sampai tuntas. Tolong, para kepala Perangkat Daerah awasi dan pastikan pekerjaannya tuntas,” tegas Mor.

Makanya peningkatan kualitas kinerja PD Pemkot Manado terus berkompetisi sehingga sesuai dengan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Saya meminta perangkat daerah lebih memaksimalkan kinerja. Belum tentu sekarang capaian kinerjanya berada di posisi teratas, bisa saja kemudian menjadi teratas pada temuan hasil pemeriksaan BPK,” katanya.

Rakorev
Perangkat Daerah (PD) saat mengikuti rakorev triwulan 1 tahun anggaran 2017

Rakorev yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Kota Manado itu, diikuti para Asisten, pimpinan PD, kepala bagian serta Camat se-Kota Manado.

Mendampingi Wawali Mor, Plt Sekda Kota Manado, Rum Usulu dan Kepala Bapelitbang Kota Manado, Liny Tambajong.

“Rakorev ini menjadi wahana dalam mengidentifikasi kendala dan masalah yang timbul pada Triwulan I,” ujarnya.

Mor berharap, program kegiatan di semua PD dikerjakan dengan sungguh-sungguh sampai rampung serta pikirkan efek dimasa depan ketika program sudah selesai tidak ada masalah.

“Jangan berspekulasi dan dapat temuan yang ujung-ujungnya menunggu TGR (Tuntutan Ganti Rugi), jangan biasakan seperti itu. Cermati dengan baik dan laksanakan secara maksimal, sehingga tidak ditemukan kejanggalan oleh BPK,” imbau Wawali Mor.(aldi)

Pelaku TGR Masih Tetap Dalam Pengawasan

robert rogahang
Robert Rogahang

manadoterkini.com, RATAHAN-Pelaku Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2008 silam sampai saat ini terus dalam pengawasan Inspektorat. Demikian penegasan Kepala Inspektorat Mitra Robert Rogahang.

Menurutnya,Inspektorat secara terang-terangan menyatakan belum berkeinginan menggiring permasalahan yang ditengarai telah merugikan daerah Rp 39 miliar ke wilayah hukum. “Jika mengikuti keinginan Pak Bupati sebenarnya harus diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Tapi Rogahang menapik dengan alasan bahwa masalah ini masih mampu dipertanggungjawabkan, sehingga sampai sekarang pelaku TGR masih dalam pengawasan Inspektorat sembari perlahan melakukan pelunasan TGR.

Dijelaskannya, TGR melibatkan ASN hingga kontraktor. Menariknya, ada ASN yang terkena TGR hendak melakukan pelunasan TGR dengan setengah hati. “Begini, ada komitmen kami dan ASN bahwa TGR akan dipotong dari Tunjangan kinerja daerah (TKD) yang bersangkutan per bulan, nominalnya mengikuti nilai TKD. Tapi ada yang menyatakan nilai pemotongan kalau boleh hanya Rp 50 ribu saja per bulan,” ungkap Rogahang sambil tertawa.

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan ASN yang terkena TGR itu memicu emosi sekaligus lucu. “Jadi setelah dihitung-hitung, nilai TGR yang bersangkutan akan sangat lama dilunasi sekalipun sudah pensiun. Makanya kami membuat perhitungan bahwa minimal pemontongan Rp 1 juta per bulan apabila TKD yang bersangkutan Rp 5 juta,” pungkas Rogahang.(Jay)

Mangkir Dari Sidang TGR 17 Pihak Terkait Tak Kooperatif

Inspektur Daerah Kabupaten Minut, Umbase Mayuntu MBAmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Sebanyak 17 dari 29 pihak terkait, mangkir dari sidang tuntutan ganti rugi (TGR), meskipun sudah ada surat panggilan.

“Ada 29 pihak terkait yang dipanggil untuk mengikuti sidang TGR, namun yang memenuhi panggilan ini hanya 12 pihak terkait. Dan ada 17 pihak terkait yang tidak penuhi panggilan ini,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Kabupaten Minut, Umbase Mayuntu MBA, Rabu (28/9/2016).

Lanjutnya, sidang TGR yang dilaksanakan merupakan sidang ketiga, dan pihak-pihak yang mengikuti sidang TGR ini, terkait adanya temuan pada tahun 2015, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BPK, atas hasil temuan pada tahun 2015, yang terdiri dari 2 BAP, masing-masing nomor 13 sebesar 631 juta rupiah dan nomor 42 sebesar 247 juta rupiah. Dan pihak yang hadir telah mengakui dan menyetujui untuk melunasi TGR mereka,” tandas Umbase, sembari menambahkan sudah ada 5 pihak terkait yang melunasi TGR.(Pow)

manadoterkini.com, AMURANG-Pengawasan aset dan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) serta pihak ketiga dalam hal ini kontraktor terus digenjot. Hal ini disampaikan langsung Kepala Inspektorat Minsel Adrie Keintjem SH belum lama setelah berkoordinasi bersama Wakil Bupati (Wabup) Minsel Frangky Donny Wongkar SH belum lama ini.

“Apa yang telah menjadi rekomendasi dari BPK seperti Aset dan TGR sudah menjadi fokus kami di Inspektorat dan itu terus kita tindaklanjuti,” jelas Keintjem.

Lanjut mantan Kabag Hukum Pemkab Minsel ini, meski penyelesaian TGR dan penataan aset belum signifikan namun sudah ada kemajuan yang ditindaklanjuti SKPD maupun kontraktor.

“Untuk jumlah pengembalian TGR baik SKPD dan kontraktor belum diketahui secara pasti. Tapi semua sudah komitmen untuk diselesaikan secepatnya,” tandasnya.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG – Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) upayakan segera melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas perjalanan dinas yang kini tinggal menyisahkan sekitar 200 juta lebih.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Minsel Lucky Tampi SH mengakui bahwa, ditahun 2015 lalu terdapat sekitar 700 juta lebih TGR yang ada di LHP BPK wajib dikembalikan pihaknya.

“Hanya saja, saat ini dari jumlah tersebut sudah dikembalikan sekitar 500 juta. TGR ini hingga perjalanan dinas beberapa staf dan tenaga kontrak,” ujarnya.

Pengembalian tersebut dilakukan bertahap, dalam hal ini pengembalian langsung di cicil dengan pemotongan gaji, bahkan hingga tenaga kontrak yang gajinya rendah.

“Dalam waktu dekat dipastikan sisa TGR sekitar 200 juta lebih sudah bisa terlunasi dibeberapa bulan kedepan,” jelasnya.

Dibagian lain Kepala Inspektorat Minsel Adrian Keintjem ketika dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya pada pekan ini telah melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR).

“Sidang tersebut membahas tentang mekanisme pengembalian TGR,” ungkapnya.

Keintjem menambahkan, sesuai dengan aturan baru dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengembalian TGR wajib dilakukan selama 6 bulan.

“Jika tidak diselesaikan dalam waktu 6 bulan, maka pihak yang terkena TGR harus memberikan jaminan, apakah itu BPKB kendaraan atau peganggan sertifikat rumah dan apa saja yang bisa menjadi pegangan,” tandasnya.(dav)

TGR Capai Rp1,5 M, Dengah: Tak Diselesaikan, Kita Limpahkan ke Kejari Airmadidi

Minut
Plt Assisten II Pemkab Minut, Marthino Dengah SH

MTerkini.com, AIRMADIDI – Pelaksana tugas (Plt) Assisten II Pemkab Minut, Marthino Dengah SH, mengungkapkan nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pihak ketiga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Keasistenan II, mencapai sekitar Rp1,5 Miliar. Untuk itu, pihaknya memberi kesempatan penyelesaiannya sampai dua pekan kedepan.

“Pihak ketiga yang kena TGR sudah kami beritahu dan kami sudah menyurati mereka sampai beberapa kali. Namun, masih ada yang tidak menindaklanjuti penyelesaiannya, dan kami masih memberikan kesempatan untuk secepatnya diselesaikan TGR mereka, karena sampai batas waktu yang diberikan belum terselesaikan, maka kami akan melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi,” tegas Dengah, belum lama ini.

Lanjutnya, dengan dilimpahkannya penyelesaian TGR ke Kejaksaan, maka akan berdampak pada pencapaian opini dari BPK. Dimana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan semakin terbuka, karena TGR tersebut sudah menjadi urusan pihak ketiga dengan pihak penegak hukum.

“Sesuai saran dari BPK seperti itu, dan tentunya jika tidak ada masalah lagi, komitmen Bupati Vonnie Panambunan agar Minut dapat meraih WTP, dapat terwujud,” tandasnya.(Pow)

Tak Selesaikan TGR Bupati Tempuh Jalur Hukum

minutMTerkini.com, AIRMADIDI – Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum ditindaklanjuti oleh sejumlah ASN dan pejabat dilingkungan Pemkab Minut, diseriusi Bupati Vonny Anneke Panambunan.

Dalam pertemuan dengan Kepala SKPD, Kabag dan Camat, Senin (29/2/2016), Bupati menegaskan TGR wajib diselesaikan. “TGR harus dilunasi, dan Saya beri kesempatan satu minggu untuk tindaklanjut penyelesaiannya. Jika tidak diselesaikan, kita tempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya,” tegas Panambunan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang baru di bawah pimpinan Bupati Vonnie Aneke Panambunan dan Wakil Bupati Ir. Joppie Lengkong, ternyata mendapatkan warisan persoalan yang terjadi semenjak rezim pemerintahan Kabupaten Minut yang lalu. Pasalnya, pemerintahan ini harus menyelesaikan soal Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang terjadi waktu waktu lalu tersebut.

Lanjut dikatakan Bupati pilihan rakyat ‘Bumi Klabat’ ini, TGR ini wajib diselesaikan tanpa ada pengecualian. “Saya minta agar diselesaikan secepatnya, tidak ada pengecualian apapun. Karena kerugian yang terjadi jika tidak dilunasi, berdampak pada perjalanan pembangunan daerah,” tandas Panambunan.(pow)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Pegawai Negari Sipil (PNS) Pemkba Boltim yang belum menuntaskan Tuntun Ganti Rugi (TGR) siap-siap tidak terima gaji 13. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Assagaf. Sikap tegas Pemkab Boltim bagi penunggak TGR yang belum melunasi merupakan cara menindaklanjuti temuan BPK-RI.

Assagaf menegaskan meskipun pembayaran gaji 13 belum tahu pasti kapan dilakukan, yang pasti tetap gaji tersebut akan diterima oleh PNS. Namun menurut Assagaf, bagi mereka yakni PNS yang belum melunasi atau masih menunggak TGR, maka PNS tersebut tidak bisa menikmati gaji 13 selama TGR itu belum dilunasi.

“Ini peringatan bagi PNS bahwa yang masih memiliki TGR harus segera dilunasi, agar bisa menikmati gaji 13. Jika tidak melunasinya maka gaji 13 dari PNS yang bersangkutan akan diambil Majelis Pertimbangan Tim Penuntut Ganti Rugi (MP-TPGR) untuk menutupi TGR,” tegas Assagaf

Pernyataan yang sama juga ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Oskar Manoppo. Menurutnya, PNS penunggak TGR adalah salah satu catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditidaklanjuti. Artinya yang masih menunggak TGR segera melunasinya.

“Jika ada PNS yang TGR-nya belum dilunasi, gaji 13 yang menjadi hak dari PNS tersebut, terpaksa ditahan dan harus disetor ke kas daerah untuk menutupi TGR yang ada,” terang Manoppo.(cha)

BOLTIM, (manadoterkini.com)-Tanda awas bagi setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baru-baru ini Bupati Boltim Sehan Landjar SH melalui Sekretaris Daerah Muhammad Assagaf memberikan peringatan keras jika ada terbukti jajarannya melakukan penyelewengan anggaran diluar kewenangannya.

Sanksinya adalah pencopotan posisi jika terdapat kelalaian oknum pimpinan SKPD, ini juga termasuk semua staf Pemkab Boltim.”Kalau masih ada yang kedapatan,atau yang sudah dikenakan denda TGR namun belum melunasi tahun ini, siap-siap akan kami copot jabatan kepala SKPD nya,” kata Assagaf.

Intruksi ini nyatanya turut juga ditanda tangani oleh wakil bupati Boltim, sebagai bentuk kesertiusannya dalam menegakkan aturan pengelolaan keuangan daerah,” Saya sudah keluarkan intruksi dan telah ditanda tangani oleh Wakil Bupati,” tegasnya.

Assagaf juga menambahkan batas waktu pembayaran TGR hanya sampai pada 21 Desember 2014 jika tidak mencapai 90 persen,maka Kadisnya akan dicopot.”Ini menandakan Kadisnya tidak mampu mengelola anggaran,” jelasnya.

Diketahui informasi TGR PNS yang masih belum dikembalikan sebesar Rp.600 juta, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Boltim Meyke Mamahit.”Ini harus selesai pada akhir Desember. Jika tidak, akan bermasalah dengan hukum, itu sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tandasnya.(ojr)

Capai Rp 2 Miliar, TGR Minsel Sudah Mulai Ditindaklanjuti

amurang
Adrie Keintjem SH

AMURANG, (manadoterkini.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu telah memberikan Opini Tidak Wajar (TW) terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Ini disebabkan adanya beberapa temuan di sejumlah SKPD baik administasi, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan lain sebagainya yang mencapai Rp 2 miliar lebih.

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Minsel Adrie Keintjem SH, temuan BPK baik itu administrasi dan juga TGR sudah mulai ditindaklanjuti Inspektorat Daerah.”Mungkin diketahui batas waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti, tepatnya sampai 5 November, sejauh ini sudah hampir rampung seluruhnya,” ujar Keintjem.

Ditambahkannya, untuk kesalahan administrasi seperti di Dikpora antara PPK dan pihak ketiga, demikian juga di DPRD Minsel terkait perjalan dinas semua sudah diselesaikan.”Memang dari temuan Rp 2 miliar lebih, masih ada beberapa ratus juta lagi yang harus dikembalikan ke kas daerah. Dan perlahan-lahan mulai dibayarkan. Kalau masih ada sisa kerugian, ini adalah tanggung jawab mutlak PNS yang terkena TGR,” jelasnya.

Lanjutnya, sesuai perintah Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, semua yang terkena TGR harus mengembalikan dalam batas waktu 60 hari. Bila tidak, selain Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dipotong, gaji juga akan di potong.”Saya optimis, sebelum 5 November temuan Rp 2 miliar lebih ini akan tuntas,” tandas mantan Kabag Hukum Pemkab Minsel ini.(dav)