MTerkini.com, MANADO – Sikap kehati-hatian terus ditunjukan Pemkot Manado terkait dana hibah Pilkada Manado susulan. Meski petugas PPK, PPS dan KPPS akan melaksanakan aksi demo karena hingga kini honor mereka belum terbayarkan, namun Pemkot tetap bersikeras pemberian hibah ke KPU bila semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi.
Dijelaskan Kabag Humas dan Protokol, Franky Mocodompis dalam rilisnya, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Senin 15 Februari 2016 lalu di Ruang Kerja Walikota disusul dengan surat resmi Sekda Kota Manado ke KPU Manado, Pemkot Manado menargetkan Jumat 19 Februari 2016 Perwako dan NPHD sudah ditandatangani sehingga proses pencairan hibah dapat dilakukan Senin 22 Februari dan Selasa 22 Februari dana sudah berada di KPU.
“Jika kemudian diberitakan melalui media Minggu 28/02 bahwa sampai Sabtu 27 Februari dana hibah belum berada di rekening KPU, hal tersebut disebabkan proses kelengkapan dokumen di DPRD yang diperkirakan dapat diselesaikan segera, ternyata memerlukan waktu, dan hasilnya sudah diperoleh meski melebihi target waktu,” kata Mocodompis.
Sebab lain yang harus diselesaikan Pemkot, menurutnya, adalah penegasan kepada KPU baik dalam Rapat (15/02) maupun melalui surat resmi bahwa jaminan penyelesaian dana hibah baik melalui Perwako dan NPHD tidak boleh digunakan sebagai jaminan kepada KPU untuk berhutang.
“Apakah kemudian komitmen ini dilaksanakan oleh KPU atau tidak, melalui jaminan pembayaran ke kpps, pps, dan PPK, Pemkot tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian dana hibah Pilkada,” tegasnya.
Komitmen Pemkot terkait dana Pilkada sudah ditunjukkan melalui persetujuan penggunaan anggaran 2.3M yg ada di rekening KPU.
“Untuk sisa dana usulan sebesar 5.2M akan dibayarkan bila semua ketentuan sudah dipenuhi dan dipastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tandas Mocodompis. (tim)
