manadoterkin.com, RATAHAN – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mitra pekan depan dilibatkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama aparat kepolisian dan pihak kejaksaan.
Penandatanganan MoU membuat dua lembaga penegak supremasi hukum terlibat langsung dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur di Minahasa Tenggara (Mitra).
“Jadi kalau ada pemborong atau kontraktor nakal, nanti yang akan bicara adalah tim dari kejaksaan dan aparat kepolisian,” ujar Kepala Dinas PU Welly Munaiseche, Senin (09/05).
Dijelaskannya, penandatanganan MoU nanti sekaligus membentuk Tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Praktis, dikatakan Munaiseche, bergabungnya pihak kejaksaan, aparat kepolisian dan perangkat daerah Pemkab Mitra dalam satu tim akan mempersempit ruang pelanggaran.
“Tim kejaksaan dan kepolisian akan lebih dominan di lapangan. Mereka akan turun langsung tanpa harus menunggu laporan,” tegas Munaiscehe.
Lanjut dikatakan, TP4D bentukan kejaksaan akan memastikan penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN berjalan sesuai koridor.
“Jadi kontraktor nakal akan berhadapan langsung dengan mereka, bukan lagi PU yang disalahkan,” pungkas Munaiseche.(Jay)
