TEROBOSAN Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, diberlakukannya transparansi anggaran patut diapresiasi. Dimana semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mitra diwajibkan untuk mengumumkan pengunaan keuangan melaui baliho yang dipasang di depan kantor masing-masing. Ini dimaksudkan agar pengelolahan keuangan dapat transparan di semua SKPD.
”Jadi transparansi anggaran ini wajib, untuk itu semua SKPD harus memasang berbentuk baliho di depan kantor dan melapor setiap minggu penggunaan anggarannya,”kata Bupati JS.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada dusta diantara kita atau ada permainan dari oknum-oknum nakal dalam pengelolaan keuangan.
“Ini dimaksud agar tidak terjadi penyalagunaan anggaran dan tidak ada dusta di antara kita,”ungkap bupati.
Selain itu, bupati mengatakan, tranparansi keuangan tidak hanya berlaku di SKPD, tapi diberlakukan hingga pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
“Semua desa wajib melaporkan keuangan tiap pekan dan diumumkan ke masyarakat,”jelasnya.
“Diumumkan tiap pekan, sama seperti di gereja yang keuangan gerejanya dilaporkan tiap Minggu. Bila tidak melaporkan, maka akan saya berhentikan,” tandas bupati, sembari menambahkan bahwa hal ini juga berlaku di sekolah-sekolah, dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sementara Penerapan transparansi laporan kemajuan pembangunan dan keuangan di Kabupaten Mitra, mendapat apresiasi dari pakar ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy, Ak, MSi. Akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini, mengaku kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra
“Saya sendiri kaget melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra. Dimana setiap SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan realisasinya di masing-masing halaman kantor,” kata Karamoy.
Menurut Karamoy, penerapan tranparansi di Kabupaten Mitra menandakan akuntabilitas keuangan sangat baik.
“Karena tranparansi berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy, yang juga Unsur Pelaksana Pengkajian Daya Saing Daerah Kabupanten/Kota di Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Sulut.
Untuk itu, menurut Karamoy hal tersebut wajib ditiru daerah lain. Apalagi penerapan transparansi seperti ini baru pertama pertama kali dia lihat dalam suatu pemerintahan daerah.
“Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan hanya di Sulut saja. Namun untuk di Indonesia wajib dilaksankan hal seperti ini,” jelasnya.(jay/advetorial)
