manadoterkini.com, RATAHAN – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), akhirnya mempu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) tersebut diterima langsung Bupati James Sumendap SH, bersama Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole SMn, Senin (27/5/2019).
Bupati Mitra James Sumendap SH mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelaporan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang berlaku.
“Kalau kami dapat WTP itu kewajiban. Ketua BPK bilang itu adalah kewajiban minimum, makanya kami laksanakan,” ujar Sumendap usai menerima LHP yang diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Drs Tangga Muliaman Purba MM disaksikan Anggota VI BPK RI DR.Hari Aswar Azis, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, dan Ketua DPRD Sulut Andre Angouw.
Menurutnya terselenggaranya clean and good governance, melekat erat dengan pengelolaan laporan keuangan, demi terwujudnya program pembangunan bagi daerah dan rakyat yang dipimpinnya.
“Pencapaian ini tergantung dari kemauan pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai di tingkat bawah, semua bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar Bupati yang karismatik ini.
Lanjutnya, pihaknya tidak ingin takabur dengan pencapaian gemilang itu. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan bagi warga dan daerah Mitra.
“Kalau masih ada tingkatan di atasnya lagi (di atas WTP), kami juga mau kejar. Supaya pelayanan pemerintah bagi warga lebih bagus. Di Mitra semua menjalankan program dengan baik. Ada indikator dan ukuran yang jelas,” tukasnya.
Bupati JS menambahkan, opini WTP yang ke-4 kali merupakan capaian kerja keras dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Mitra.
“Opini WTP ini bisa dicapai karena ada keharmonisasi antara eksekutif dan legislatif, untuk itu saya berikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang terus proaktif mengawal penggunaan anggaran ini,” tutur JS.
Dia juga mengatakan bahwa opini WTP menjadi salah satu kado terindah untuk masyarakat Minahasa Tenggara.
“Jadi opini WTP dipesembahkan bagi masyarakat Mitra yang turut menopang Pemkab Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini, tentunya penghargaan ini semakin memacu kinerja Pemkab Mitra menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bisa membawa kesejahteraan warga Mitra,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Empat tahun berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni WTP 2015, WTP 2016, WTP 2017, WTP 2018. (jay/advetorial)
